Jokowi Ajak TNI/Polri, Parpol Koalisi Berdalih Tekan Hoaks

Ramadhan Rizki | CNN Indonesia
Jumat, 24 Agu 2018 19:26 WIB
Prajurit TNI/Polri dianggap memiliki tugas mencegah hoaks dan menyeimbangkan informasi yang salah di masyarakat guna meminimalisasi ancaman keamanan.
Prajurit TNI/Polri dianggap memiliki tugas mencegah hoaks dan menyeimbangkan informasi yang salah di masyarakat. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak perwira Polri dan TNI melakukan sosialisasi pencapaian kinerja pemerintah tak bermuatan politis.

Ia mengatakan pernyataan itu bertujuan untuk menekan informasi bohong (hoaks) terkait fakta-fakta kinerja pemerintah yang beredar di media sosial dan di tengah masyarakat.

"Pernyataan Pak Jokowi itu berangkat dari realitas bahwa hoaks dan ujaran kebencian bahkan fitnah itulah yang mendominasi media sosial dalam komunikasi politik via medsos," kata Arsul saat ditemui di Posko Pemenangan Jokowi-Maruf, Menteng, Jakarta, Jumat (24/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Hal itu ia katakan untuk merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang menyatakan ajakan itu dianggap menyeret militer dan aparat keamanan ke pusaran politik menjelang pilpres 2019.

Sekjen PPP itu mengatakan imbauan Jokowi harus dilihat pada perspektif ancaman terhadap keamanan negara yang menjadi domain tugas TNI/Polri.

Ia mengatakan anggota TNI/Polri turut memiliki tugas mencegah hoaks dan menyeimbangkan informasi yang salah di masyarakat guna meminimalisasi ancaman keamanan.


"TNI dan Polri punya tugas untuk menyeimbangkan itu, dalam arti yang dicapai secara kuantitatif oleh pemerintah kayak gini, ya harus dibilang kaya gini, yang belum mencapai sampai tahap tertentu ya juga disampaikan termasuk progresnya," ujarnya.

Arsul lantas menjamin aparat TNI/Polri tetap netral dalam perhelatan Pilpres 2019 mendatang. Justru sebaliknya, Ia menyatakan aparat TNI/Polri melakukan tindakan politik jika membelokan informasi fakta terkait pemerintah.

"Selama TNI/Polri tidak melakukan gerakan baik secara visual maupun oral yang bersifat misleading, menyesatkan, misalnya pemerintah ada yang capaiannya blm benar tapi dibelokkan seolah-olah sudah baik, ya ga masalah," ujarnya.

(pmg/gil)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER