Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat membantah telah memerintahkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Andi Arief untuk menghindar dari panggilan Bawaslu terkait polemik mahar politik sebesar Rp500 miliar.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan tidak ada arahan terkait hal tersebut dari partai maupun Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sama sekali tidak ada (perintah partai dan SBY)," kata Hinca di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (28/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hinca mengatakan berdasarkan informasi yang dia terima, Andi Arief masih berada di Lampung untuk menemui keluarganya. Hingga saat ini, dia mengklaim belum bertemu Andi.
Partai Demokrat, kata dia, juga tidak memberi sanksi terhadap Andi yang mengembuskan isu dugaan mahar Rp500 dari bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN.
Menurutnya, pernyataan Andi merupakan dinamika politik yang biasa terjadi dalam sebuah partai. Sehingga, perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah.
"Dan sekarang sudah selesai dan mudah-mudahan tidak ada masalah lagi," katanya.
Hinca juga menegaskan isu dugaan mahar ini tidak memengaruhi koalisi pendukung bakal pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satu buktinya, kata dia, rapat antar sekretaris jenderal koalisi tadi malam berjalan lancar dan membahas hal-hal fundamental.
"Kita sudah bicara pada mungkin dalam satu atau 2dua minggu ini tim pemenangan, gagasan, konsep dan seterusnya. Solid dan tidak ada masalah," kata Hinca.
Andi Arief dijadwalkan memberikan keterangan kepada Bawaslu kemarin terkait isu dugaan mahar politik. Ini menjadi kali ketiga Bawaslu memanggil Andi, namun yang bersangkutan kembali tak memenuhi panggilan tersebut.
"Kami coba telepon enggak diangkat. Kami coba WhatsApp cuma centang dua tapi tidak dibalas," kata Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar.
Bawaslu berencana menghelat rapat pleno pada Rabu mendatang (29/8) untuk memutuskan apakah kasus Andi Arief dilanjutkan atau tidak.
(ugo)