KPAI: Tak Ada Doktrin Radikalisme di Pawai TK Bercadar

CNN Indonesia, CNN Indonesia | Selasa, 28/08/2018 18:53 WIB
KPAI: Tak Ada Doktrin Radikalisme di Pawai TK Bercadar Ketua KPAI ke Probolinggo untuk mengklarifikasi perihal polemik pembibitan radikalisme kepada murid TK lewat pawai menggunakan cadar dan membawa replika senjata. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)
Probolinggo, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menyebut tidak ada doktrinasi radikalisme dalam pawai budaya bercadar dan bergaya tenteng senjata, di Kota Probolinggo, Jawa Timur, dalam perayaan hari kemerdekaan ke-73 RI, beberapa hari lalu.

Susanto mengatakan itu saat berkunjung ke Probolinggo bersama Ketua Divisi Pengaduan KPAI Susianah Affandy. Di sana, Susanto dan Susianah berkoordinasi dengan Wali Kota Probolinggo Rukmini untuk menelaah lebih lanjut terkait peristiwa pawai budaya anak TK yang bercadar dan membawa replika senjata.

Dalam pertemuan itu hadir pula sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Polres Probolinggo Kota dan Kodim 0820 Probolinggo.


"Jadi semua pihak sudah menegaskan kalau replika dengan mengunakan cadar dan bersenjata yang dibawa oleh anak TK itu tidak ada kaitannya doktrinasi soal paham radikalisme. Kami sudah cek langsung ke lokasi sekolahnya," kata Ketua KPAI Susanto usai rapat koordinasi itu.

Susanto juga mengatakan kontroversi pawai budaya tersebut merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan pihak sekolah. Namun, pihaknya tidak melihat unsur penanaman nilai nilai terorisme kepada anak didik.

Meski begitu, ia berharap kepada guru atau tenaga pendidik agar tidak mudah menggunakan atribut atau simbol yang bisa menuai kontroversi. Sebab hal itu bisa merugikan tumbuh kembang anak.

KPAI juga mendorong Pemerintah Kota terus mengawal satuan pendidikan agar meningkatkan kegiatan yang berwawasan karakter dan ramah anak. Selain itu perlu mengembangkan model-model kegiatan yang inovatif, berwawasan kebangsaan dan sesuai konteks lokal Indonesia. 

"Sebab simbol atau atribut akan bisa mendatangkan persepsi atau arti berbeda bagi orang lain. Semua sudah klir atas persoalan kontroversi atribut yang digunakan saat pawai budaya oleh salah satu TK di Kota Probolinggo," ungkapnya.

Pria asal Pacitan itu juga mendorong terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Probolinggo.

"Kami mendorong terbentuknya KPAD Kota Probolinggo. Orientasinya mampu mengantisipasi hal serupa terjadi sehingga selesai di tatanan lingkungan kota setempat," kata doktor lulusan Universitas Negeri Jakarta itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPAKB) Kota Probolingo, Sukam, menyambut baik langkah KPAI untuk mendorong terciptanya KPAD.

"Tentunya kami support saran KPAI tersebut. Sehingga persoalan seperti kemarin bisa diantisipasi sedini mungkin tak sampai meluas. Tentu untuk itu, perlu regulasi lagi selain Perwali, sedangkan Perda masih belum. Sudah kami masukkan pada program legislasi daerah (Prolegda)," katanya.

Sebelumnya, publik heboh dengan pawai bercadar menggunakan replika senjata laras panjang oleh TK Kartika V-69, pada 18 Agustus lalu.

Sejumlah pihak pun kemudian melakukan klarifikasi terkait penggalan foto dan video yang tersebar, termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat berkunjung yang ke Kota Probolinggo pada 19 Agustus 2018. (dik/kid)