Gerindra: Kita Fokus Ekonomi, Rezim Malah Bangkitkan Sentimen

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengkritik pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebutnya cenderung represif terkait pembubaran deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah wilayah.

Dia menyayangkan pemerintah membubarkan massa #2019GantiPresiden dengan tangan Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian. Padahal, sambungnya, di satu sisi poros Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sudah fokus ke isu ekonomi.

"Ketika kita fokus isu ekonomi, Pemerintahan Jokowi masih menggunakan isu-isu yang membangun isu primordial," ucap Ferry dalam diskusi yang di kantor Indonesia Law Enforcement Watch (ILEW), Jakarta, Selasa (28/8).

"Kasus persekusi kemarin terhadap Neno Warisman [di Pekanbaru] dan teman-teman yang deklarasi, dengan penggunaan BIN, kepolisian dan lain-lain justru membangkitkan kembali sentimen-sentimen SARA," lanjutnya.

Lihat juga: Pembubaran #2019GantiPresiden Dinilai Blunder untuk Jokowi

Ferry menilai sikap pemerintah tersebut berisiko membuat suasana menjadi tidak kondusif. Padahal, Pilpres dan Pemilu 2019 harus disambut dengan gembira di seluruh lapisan masyarakat.

"Situasi [sekarang] ini ada risiko krisis, membuat suasana bisa menjadi tidak kondusif saat Pilpres," kata Ferry.

Ferry mengatakan masyarakat saat ini juga tengah sensitif. Alasannya, karena kondisi ekonomi Indonesia tengah terpuruk dan sangat dirasakan masyarakat kecil. 

Ferry mengatakan perekonomian masyarakat kecil dan menengah sejak lama kepayahan. Hal itu karena harga bahan pokok yang cenderung mahal. Rupiah yang semakin melemah terhadap dolar AS juga turut berperan dalam mengganggu hajat hidup masyarakat kecil.

Namun, Ferry menyayangkan sikap pemerintah ketika ada pihak yang berupaya mengingatkan atau mengkritik. Padahal, lanjutnya, semua itu dilakukan agar krisis ekonomi tidak benar-benar terjadi secara meluas.

Lihat juga: Gerindra Minta Bansos Dilabeli 'Uang Rakyat untuk Rakyat'

Poros Jokowi-Ma'ruf Tantang Debat Ekonomi

Di tempat terpisah Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menantang bakal calon Wakil Presiden pendamping Prabowo, Sandiaga Uno berdebat soal perekonomian Indonesia saat ini. 

Karding mempertanyakan soal terpuruknya perekonomian yang selalu diungkapkan Sandiaga Uno sejak dirinya dipinang Prabowo menjadi peserta Pilpres 2019.

Abdul Kadir Karding. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

"Ayo kita debat sama Sandi soal kesuksesan. Dari ukuran mana ekonomi dikatakan terpuruk, dari ukuran mana masyarakat dikatakan susah," kata Karding di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Karding pun meminta Sandi agar berbicara berdasarkan data, bukan dengan simbol yang justru bisa menyesatkan pikiran masyarat. 

"Ngomong pakai data, jangan pakai simbol. Enggak boleh," kata dia.

Soal naiknya kebutuhan pokok yang terjadi di Jakarta misalnya, kata Karding, harusnya sebagai Wakil Gubernur selama sembilan bulan ke belakang Sandi bisa mengatur hak tersebut. Pasalnya, sambung Karding, secara kekuasaan Sandi kala itu memang memiliki kewajiban untuk menggerakan ekonomi di daerah yang dipimpinnya bersama Anies sebelum mundur demi ikut Pilpres.

"Di Pasar Jakarta itu yang tanggung jawab Gubernur Jakarta, wagub itu urusannya sama Sandi tuh. Jangan buang masalah ke orang yang tidak membidangi langsung, tim pengendali inflasi daerah bukan presiden," kata dia. 

Lebih lanjut, terkait Satgas Emak-Emak yang akan dibentuk tim Prabowo-Sandi, Karding mengaku tidak takut. Apalagi, sambung Karding, jika melihat hasil berbagai survei suara emak-emak hingga saat ini masih unggul mendukung Jokowi walaupun dijual Sandiaga bersama Prabowo.

"Itu (Sandi) simbol yang gak bikin kenyang, baik hashtag ganti presiden dan isu emak-emak itu. Kalau mau jualan itu program, kerja, jangan jargon dan isu-isu, ilusi. Enggak bisa, enggak laku," kata dia.

Lihat juga: Koalisi Jokowi Sebut Aksi #2019GantiPresiden Sebar Kebencian

(kid)