Bandung, CNN Indonesia -- Usai dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat,
Ridwan Kamil mulai melontarkan sejumlah ide buat pembangunan wilayahnya. Salah satu gagasan yang digulirkan adalah pemekaran wilayah supaya kesejahteraan warga meningkat.
"Contoh Sumut, penduduk 12 juta daerahnya 33 [kabupaten/kota], uang mengucurnya lebih banyak, 33 kali. Kita hanya 27 [kabupaten/kota] untuk 48 juta penduduk. Jadi jawabannya diperjuangkan, didiskusikan berapanya nanti," kata Ridwan usai acara serah terima jabatan di Gedung Sate, Kamis (6/9).
Ridwan mengatakan jumlah daerah administrasi di Jabar tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang mencapai 48 juta jiwa. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sejumlah warga mengeluhkan soal pelayanan administratif dan infrastruktur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada ketidakadilan politik. Penduduk banyak tapi daerah sedikit. Cara mengurus
riweuh (repot).
Sok saya sering dengar curhatan rata-rata mau ngurus apa-apa
rieweuh," ujar mantan Wali Kota Bandung tersebut.
Menurut Ridwan salah satu keluhan masyarakat adalah soal mengurus kartu tanda penduduk(KTP) yang memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari. Menurutnya hal tersebut terjadi akibat tidak sesuainya daerah administratif dengan jumlah penduduk.
"Penduduk banyak, daerah sedikit. Maka, jangan heran mengurus KTP delapan jam. Bisa habis dua hari untuk urusan sederhana. Jumlah daerah pengaruhi jumlah uang dari pusat. Uang pusat ke per kapita per penduduk dibiayai Rp1 juta di Jatim. Jabar hanya Rp 600.000 karena daerah sedikit," ujarnya.
Meski begitu, ide pemekaran wilayah dicetuskan Ridwan tampaknya akan berbenturan dengan instruksi presiden yang memperpanjang moratorium pembentukan daerah otonomi baru di tingkat provinisi maupun kota/kabupaten. Namun, Emil yakin hal itu bisa dibicarakan dengan pemerintah pusat.
"2019 ada momentum Pilpres juga, kami aspirasikan," katanya.
Prioritas 100 HariRidwan mengatakan akan mengoptimalkan masa kerja 100 hari ke depan selepas dilantik. Dia berencana keliling daerah untuk menampung aspirasi dari warga Jabar.
"Besok-besok keliling ke daerah-daerah, keliling ke dinas-dinas, ya butuh waktu sebagai orang baru untuk menyerap aspirasi. Setelah itu dirilis program. Ada yang seratus hari, ada yang tiga tahun ada yang lima tahun," ujarnya.
Selama 100 hari ke depan, sejumah program pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum sudah disiapkan. Di antaranya '1 Desa 1 Perusahaan', program provinsi digital, petani dan kepala desa dengan ponsel pintar yang terkoordinasi sudah siap. Serta program-program terkait 'Kota Pintar'.
"Saya kira itu yang paling realistis. Tapi kalau berharap saya infrastruktur-infrastuktur itu target 3 tahun," jelasnya.
(hyg)