Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus PDIP Aria Bima meminta agar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang ada di seluruh Indonesia tak bersikap seperti organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang dinilai konfrontatif dalam menjalankan aksinya.
Hal itu ia sampaikan untuk merespon aksi BEM Universitas Islam Riau yang mendemo Jokowi hingga menduduki kantor DPRD Riau, kemarin (10/9).
"Jangan sampai BEM ini seperti KAMMI, yang bertindak seperti saluran bertindak PKS. Selalu berpikir konfrontatif dan negatif serta tidak mendidik mahasiswa," kata Aria saat ditemui di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (11/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aria mengatakan bahwa organisasi KAMMI hanya bergerak sebagai saluran politik PKS dan kerap kali mengajak mahasiswa untuk berpikir negatif.
Ia pun mengimbau agar mahasiswa tak terpengaruh oleh pola pikir semacam itu. Lebih lanjut, Aria tak mempersoalkan aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa.
Akan tetapi, ia menyarankan agar mahasiswa tak sekadar ikut-ikutan demo tanpa melakukan kajian literasi secara mendalam terlebih dulu.
"Mahasiswa itu kan ada student welfare, reason, government gitu kan. Bagaimana mereka mampu memberikan pengkajian mengenai persoalan-persoalan sehingga bisa melihat persoalan sampai hal mendasar itu apa," kata dia.
Aria menjelaskan bahwa seorang mahasiswa memiliki perbedaan dengan ormas kepemudaan dalam bertindak.
Ia menilai mahasiswa harus mamanfaatkan daya nalar analitis dan kritisnya dalam bertindak untuk mereapin isu tertentu.
Aria pun tak mempersoalkan jika aksi yang dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan nalar kritis dan tak didorong oleh mobilisasi politik.
"Apa sih bedanya ormas pemuda dengan mahasiswa? yang men-drive seorang mahasiswa bergerak itu adalah kemampuan daya analisis," ujar dia.
Seperti dikabarkan, ribuan mahasiswa Universitas Islam Riau berhasil menjebol pagar dan menduduki ruang rapat paripurna gedung DPRD Riau Senin (10/9).
Di dalam ruang paripurna itu, beberapa orang mahasiswa menyampaikan orasi dan menyerahkan petisi yang berisi tuntutan terhadap pemerintah.
Tuntutan itu diantaranya meminta Jokowi untuk menstabilkan perekonomian negara, tidak membatasi hak demokrasi bagi masyarakat dan menuntaskan kasus korupsi di PLTU Riau I.
(eks)