Kemenpora Bantah Politisasi Kasus Roy Suryo

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Rabu, 12/09/2018 14:36 WIB
Kemenpora Bantah Politisasi Kasus Roy Suryo Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewabroto, di Jakarta, Minggu (14/1). (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekertaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewabroto mengaku pihaknya tak ingin memolitisasi kasus aset Kemenpora yang diduga masih berada di tangan mantan Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Roy Suryo.

Sebab, kasus ini lebih terkait desakan Badan pemeriksa Keuangan untuk menyelesaikan persoalan administratif Kemenpora yang belum selesai akibat kendala teknis.

"Satu hal yang pasti kami tidak ingin ini [soal aset] ramai-ramai terus-menerus ya, apalagi ini dibawa ke ranah politik," kata dia seusai pertemuan dengan Kuasa Hukum Roy Suryo Tigor Simatupang, di Gedung Kemenpora, Jakarta, Rabu (12/9).


Meski begitu, kata Gatot, permasalahan ini tentu harus diselesaikan karena akan berdampak cukup signifian pada pencatatan aset kementerian yang dilakukan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebelumnya, sebagian pihak menilai dimunculkannya kembali kasus Roy Suryo ini sebagai salah satu taktik politik. Sebab, momentumnya bertepatan dengan rangkaian Pemilu 2019.

"Sebenarnya bukan tahun ini saja [dipermasalahkan], itu kronologisnya sudah 2014. Tadi juga saya sudah jelaskan kepada beliau-beliu [kuasa hukum Roy Suryo] ini," tepis Gatot.

Wasekjen DPP Demokrat Roy Suryo, di Jakarta, 2017.Wasekjen DPP Demokrat Roy Suryo, di Jakarta, 2017. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Menurutnya, pada akhir 2014 Inspektorat Jenderal Kemenpora sebenarnya telah melayangkan surat terkait aset ini kepada Roy Suryo yang telah resmi lengser dari jabatanya.

Surat itu ditujukan untuk mengingatkan jika ada barang-barang Kementerian yang kebetulan belum dikembalikan oleh yang bersangkutan.

Pada 2015, Roy kembali dikirimi surat oleh pihak Kementerian terkait hal serupa.

"Tapi tidak nyampe, sehingga wajar kalau misalnya ada Pak Tigor mengatakan 'enggak [menerima surat], kami enggak ada tanda terima seperti itu'," kata dia, menirukan ucapan Tigor.

Pada 2016, lanjut Gatot, pihaknya kembali berkirim surat dengan tanda tangan Menpora Imam Nahrawi. Setelah itu, baru ada pengembalian barang secara bertahap sebanyak tiga kali dengan nilai total sekitar Rp500 juta.

"Barang-barang itu sekarang ada di Bogor," kata dia.

Pengacara Roy Suryo Tigor Simatupang di Kemenpora, Senin (10/9).Pengacara Roy Suryo Tigor Simatupang di Kemenpora, Senin (10/9). (CNN Indonesia/Ciputri Hutabarat)
Terkait kemunculan ulang kasus ini, diakui Gatot karena ada desakan perintah dari BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Bahkan Gatot pun mengaku telah menunjukan dokumen terkait kepada Tigor selaku kuasa hukum Roy Suryo.

"Mereka [BPK] sudah warning kepada kami, ini kami akan tetap memunculkan masalah ini karena dianggap Kemenpora belum bisa menyelesaikan [masalah aset]," kata dia.

"Kalau bapak bisa menyelesaikan masalah ini, itu lembar yang terkait dengan masalah Pak Roy Suryo akan hilang otomatis," lanjut Gatot menirukan ucapan pihak BPK.

Untuk menindaklanjuti hal itu, pihaknya mengeluarkan surat kepada Roy pada 3 Mei.

"Jadi sudah terjawab ya kenapa baru sekarang, ini bukan karena politik yah, ini murni menyelesaikan masalah dengan tuntas," tandas Gatot.

(arh)