Kapolri: Ambang Batas Parlemen Dorong Kerawanan Pemilu

Tim CNN Indonesia, CNN Indonesia | Selasa, 18/09/2018 10:51 WIB
Kapolri: Ambang Batas Parlemen Dorong Kerawanan Pemilu Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, di Kramat Jati, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Kustin Ayuwuragil)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mewaspadai sejumlah faktor pemicu kerawanan Pemilu 2019. Salah satunya, kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) menjadi 4 persen.

Sebab, angka tersebut dinilai memberatkan partai politik untuk bisa masuk ke parlemen. Semua pihak pun akan melakukan apa saja untuk "bertahan hidup".

"Partai-partai untuk bekerja maksimal semua mungkin akan all out untuk menembus 4 persen jumlah anggota legislatif yang ada di Senayan," kata Tito, Jakarta, Selasa (18/9).


Hal itu dikatakannya usai apel bersama TNI dan Polri dalam rangka memulai Operasi Mantap Brata 2017, di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Sekitar 3.000 personel gabungan kedua institusi tersebut pun hadir dalam apel yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Tito.

Tito mengatakan, apel ini digelar dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2019 dengan sandi Mantap Brata 2018. Menurutnya, Pemilu 2019 unik karena digelar serentak mulai dari pemilihan anggota legislatif tingkat DPR, DPD, dan DPRD tingkat 1 dan 2, serta presiden dan wakil presiden.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam simulasi pengamanan aksi terorisme untuk mengamankan Asian Games di JIEXPO Kemayoran, Jakarta (26/7).Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam simulasi pengamanan aksi terorisme untuk mengamankan Asian Games di JIEXPO Kemayoran, Jakarta (26/7). (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Tito melanjutkan jajarannya harus mengantisipasi kerawanan Pemilu 2019. Sebab, kompetisi akan hadir mulai tingkat daerah hingga nasional.

"Kerawanannya bisa terjadi di tingkat nasional, bahkan tingkat daerah," ujar dia.

Sementara itu, Hadi menyatakan bangga melihat soliditas jajarannya bersama Polri yang berlangsung sejak pengamanan Idul Fitri tahun ini. Ia pun meyakini, soliditas TNI dan Polri ini akan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Apabila prajurit TNI dan Polri solid dan bersinergi maka saya yakin stabilitas keamanan nasional tetap akan terjaga," tegasnya.

Lebih lanjut Hadi menerangkan, dalam pengamanan Pemilu 2019 nanti, TNI menyiapkan pasukan sesuai dengan permintaan Polri.

Operasi Mantap Brata 2018 akan digelar selama 397 hari, mulai 20 September 2018 sampai dengan Oktober 2019. Polri sendiri menyatakan akan menerjunkan sebanyak 272.880 personelnya dalam operasi ini.

Foto kolase sejumlah pengurus parpol dengan nomor urut nya di Pemilu 2019, di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (18/2).Foto kolase sejumlah pengurus parpol dengan nomor urut nya di Pemilu 2019, di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (18/2). (Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Diketahui, PT pada Pemilu 2014 mengalami kenaikan menjadi 4 persen dari yang tadinya 3,5 persen pada Pemilu 2014. Artinya, setiap parpol harus meraih minimal 4 persen suara nasional agar bisa dapat kursi di DPR.

(mts/arh)