KPU Tetapkan Daftar Caleg Besok

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 19/09/2018 20:10 WIB
KPU akan menetapkan daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019 secara serentak di sejumlah daerah, Kamis (20/9) Komisioner Hasyim Asyari. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II yang akan bertarung pada pemilihan umum 2019. 

Rencananya penetapan DCT akan dilakukan Kamis (20/9) sore. KPU RI akan mengumumkan DCT anggota DPR dan DPD, sedangkan anggota DPRD I dan DPRD II akan diumumkan oleh KPU daerah.

"Kemungkinannya langsung besok (20/9)," kata Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/9).


Terkait calon legislatif eks koruptor, Hasyim tak menjelaskan secara jelas. Dia hanya mengatakan, bila caleg eks koruptor tersebut memenuhi syarat maka akan masuk dalam DCT yang juga akan diunggah KPU dalam sistem informasi pencalonan (Silon).
Sejumlah mantan narapidana korupsi tercatat mencalonkan diri kembali sebagai caleg. Kebanyakan caleg itu mencalonkan diri di tingkat DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II.

Namun, KPU mengeluarkan aturan yang melarang eks koruptor mencalonkan diri di Pemilu 2019. Aturan KPU itu, kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

KPU belum memberikan keputusan apapun soal putusan MA tersebut. Lembaga penyelenggara KPU itu, memiliki beberapa opsi, diantaranya mengubah PKPU, atau memberikan tanda khusus untuk eks napi koruptor yang mencalonkan diri.

Dampak dari putusan itu, kata Hasyim, eks koruptor yang bisa menjadi caleg dan masuk DCT adalah mereka yang sejak awal didaftarkan oleh parpol dan memenangkan gugatan ke Bawaslu.

"Namun hingga saat ini namanya belum diganti oleh orang lain," katanya.
Dengan demikian, menurutnya bacaleg yang tidak mengajukan gugatan ke Bawaslu, dan telah dicoret tidak bisa diloloskkan untuk menjadi caleg dalam Pemilu.

KPU, katanya juga telah membuat surat edaran kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota, untuk menindaklanjuti putusan MA.

Sebelumnya, KPU juga sempat berencana menunda pengumuman lolos atau tidak lolosnya mantan napi Korupsi sebagai calon anggota legislatif dalam pemilu 2019.

Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan bahwa pihaknya masih mengkaji putusan MA untuk menyisir bacaleg-bacaleg yang sedianya lolos.

"Makanya, kan belum diputuskan (dalam rapat), pembahasan kami belum selesai. Masih ada diskusi di kami, apakah mereka ikut ditetapkan besok," kata Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/9).

Menurut Pramono terbuka kemungkinan bahwa mantan napi korupsi yang masuk ke dalam DCT akan diumumkan belakangan, karena untuk menindaklanjuti putusan MA ada berbagai hal yang perlu dilakukan KPU.

"Jadi walaupun diloloskkan Bawaslu tapi persyaratan lain yang dinyatakan di Undang-Undang tidak lengkap, jadi enggak bisa (lolos)," kata Pramono.

(far/ugo)