Polemik Impor Beras, Fahri Sindir Kepaduan Data Pemerintah

Tim | CNN Indonesia
Kamis, 20 Sep 2018 11:37 WIB
Menurut Fahri Hamzah soal beras tak hanya soal perbedaan statistik antara lembaga pemerintah, melainkan bisa menjadi komoditas politik jelang Pilpres 2019.
Menurut Fahri Hamzah konflik impor beras bukan hanya soal perbedaan statistik yang tak padu di antara lembaga-lembaga dalam pemerintahan. (CNN Indonesia/Artho Viando)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi adu mulut soal impor beras antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Fahri menilai perseteruan impor beras itu mencerminkan soal beras sebagai komoditas politik.

"Oleh karenanya beras tidak hanya komoditas ekonomi tapi juga komoditas politik, politik kebijakan beras selalu menjadi isu laten jelang pemilu," kata demikian salah satu kutipan dari tweet bersambung (kultwit) yang Fahri lakukan lewat akun Twitter resminya @Fahrihamzah, Rabu (19/9).

Menurut Fahri, beras bagi masyarakat Indonesia bukan sekedar produk pertanian saja. Fungsinya sebagai makanan pokok mayoritas rakyat Indonesia itu juga menjadi simbol stabilisator politik, stamina rakyat, bahkan kekuasaan suatu rezim.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT



Fahri pun mengaitkan persoalan beras sebagai bahan pangan dengan pertahanan negara.

"Ini bukan soal angka statistik, tapi ini adalah politik ekonomi pangan, dan lebih dari ekonomi politik, pangan dalam hal ini beras membawa pengaruh bagi pertahanan negara. Ketidakpastian beras dalah ketidakpastian stabilitas dan daya tahan nasional," ujar Fahri.



Polemik beras itu terjadi setelah ada perbedaan keterangan yang mengemuka antara Buwas dan Enggar soal impor 2 juta ton beras. Buwas mengklaim pihaknya tak meminta impor dan menyatakan ketersediaan gudang Bulog masih cukup. Enggar mengatakan sebaliknya.

Bagi Fahri, perdebatan itu justru menimbulkan persepsi soal dugaan celah kebijakan cadangan pangan dengan permainan data baik di tingkat pusat maupun daerah.

Fahri mengatakan sesuai peraturan perundang-undangan maka kebijakan impor beras harus berpijak pada kecukupan produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah yang kurang. Dia pun mempertanyakan data yang dimiliki pemerintah terkait cadangan pangan.

"Problem-nya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus? Di pihak pemerintah sendiri data tak pernah padu. #MafiaImport," lanjutnya.

Yang jelas, kata Fahri, pembukaan keran impor beras bakal menimbulkan keresahan bagi petani. Ini juga berpengaruh terhadap kedaulatan pangan negara.

Terakhir, Fahri mengingatkan Presiden Joko Widodo lebih berhati-hati dalam menjalankan kepemerintahan.

"Jangan main-main soal perut rakyat. Biar pejabat petugas berantem, tetap waspada. Mari dorong keterbukaan, ada apa di balik simpang siur ini. Waspada pak @jokowi ada tikus mati di lumbung padi. Selamat pak Buwas pemberani!," tutup Fahri dalam kultwitnya soal ribut impor beras tersebut.

(ctr/kid)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER