"Oleh karenanya beras tidak hanya komoditas ekonomi tapi juga komoditas politik, politik kebijakan beras selalu menjadi isu laten jelang pemilu," kata demikian salah satu kutipan dari tweet bersambung (kultwit) yang Fahri lakukan lewat akun Twitter resminya @Fahrihamzah, Rabu (19/9).
Menurut Fahri, beras bagi masyarakat Indonesia bukan sekedar produk pertanian saja. Fungsinya sebagai makanan pokok mayoritas rakyat Indonesia itu juga menjadi simbol stabilisator politik, stamina rakyat, bahkan kekuasaan suatu rezim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
[Gambas:Twitter]
Polemik beras itu terjadi setelah ada perbedaan keterangan yang mengemuka antara Buwas dan Enggar soal impor 2 juta ton beras. Buwas mengklaim pihaknya tak meminta impor dan menyatakan ketersediaan gudang Bulog masih cukup. Enggar mengatakan sebaliknya.
Bagi Fahri, perdebatan itu justru menimbulkan persepsi soal dugaan celah kebijakan cadangan pangan dengan permainan data baik di tingkat pusat maupun daerah.
Fahri mengatakan sesuai peraturan perundang-undangan maka kebijakan impor beras harus berpijak pada kecukupan produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah yang kurang. Dia pun mempertanyakan data yang dimiliki pemerintah terkait cadangan pangan.
"Problem-nya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus? Di pihak pemerintah sendiri data tak pernah padu. #MafiaImport," lanjutnya.
Yang jelas, kata Fahri, pembukaan keran impor beras bakal menimbulkan keresahan bagi petani. Ini juga berpengaruh terhadap kedaulatan pangan negara.
Terakhir, Fahri mengingatkan Presiden Joko Widodo lebih berhati-hati dalam menjalankan kepemerintahan.
"Jangan main-main soal perut rakyat. Biar pejabat petugas berantem, tetap waspada. Mari dorong keterbukaan, ada apa di balik simpang siur ini. Waspada pak @jokowi ada tikus mati di lumbung padi. Selamat pak Buwas pemberani!," tutup Fahri dalam kultwitnya soal ribut impor beras tersebut.
