Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan kemungkinan ada miskomunikasi dari panitia penyelenggara
Asian Games 2018, INASGOC, soal polemik honor para siswa-siswi sejumlah SMA di Jakarta, yang menjadi penari
Ratoh Jaroe dalam acara pembukaan. Namun, mereka menyatakan bersedia menelusuri soal aliran dana bantuan dari INASGOC ke sejumlah sekolah itu.
"Baru cair itu hari Senin kemarin dari INASGOC, nah itu kan masuk ke rekening sekolah. Barang kali juga tidak ada pemberitahuan," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto, di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/9).
Bowo menyatakan saat ini pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta tengah meminta data sekolah yang telah menerima honor kepada INASGOC. Sebab menurut dia seharusnya INASGOC juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pencairan honor para penari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami bisa membantu untuk menelusuri," ucap Bowo.
Ribuan pelajar yang didapuk menjadi menerikan tarian khas Aceh Ratoh Jaroe pada upacara pembukaan Asian Games 2018 diduga belum menerima honor. Hal itu disadari dua pekan setelah gelaran olahraga multicabang se-Asia itu.
Konon honor harus diterima oleh setiap penari sebesar US$15 atau sekitar Rp223 ribu per hari sejak masa latihan hingga pagelaran. Sehingga total honor seharusnya dikantongi setiap penari sebesar Rp3,3 juta.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto mendesak transparansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal honor bagi para penari.
Gatot mengtakan setelah Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) melunasi pembayaran 1600 penari dari 18 SMA di Jakarta, hal itu bukan lagi menjadi tanggung jawab mereka. Gatot mengembalikannya kepada pihak sekolah yang diminta untuk transparan kepada anak didiknya.
Gatot menyebut juga telah mengimbau Kemendikbud mengingatkan pihak sekolah agar terbuka soal honor siwa-siswi yang sudah membantu menyukseskan Asian Games 2018.
"Itu hal yang kurang baik di lembaga pendidikan. Sejak kecil harusnya mereka sudah dididik masalah transparansi. Harusnya edukasi transparansi ini sudah diajarkan sejak dini," kata Gatot melalui sambungan telepon kepada
CNNIndonesia.com, Selasa (18/9) lalu.
(dis/ayp)