PDIP Yakin Kader Satu Suara ke Jokowi-Ma'ruf
Tim | CNN Indonesia
Rabu, 26 Sep 2018 05:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah menyebut kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan satu suara di Pilpres 2019. Jika ada yang membelor, sanksi akan dijatuhkan.
Wakil Sekjen PDIP itu mengklaim belum ada tanda-tanda dari caleg mereka di semua tingkatan. Kalaupun ada aksi membelot seperti yang terjadi di Golkar, Basarah meyakinkan bakal ada sanksi yang menunggu bagi yang kader yang tidak mendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Sanksi mulai dari pencopotan jabatan struktural, pencopotan dari jabatan sturktural di DPRD kabupaten kota, provinsi, maupun RI, sampai pencabutan status keanggotaan, itu aturan main yang berlaku di internal PDIP," ujar Basarah.
Terkait sejumlah calon legislatif Partai Golkar yang membelot ke kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada internal partai yang bersangkutan. Basarah menegaskan khusus untuk PDIP, maka akan ada sanksi yang menunggu jika ada kader yang menyeberang ke Prabowo-Sandiaga.
Basarah mengaku tidak ingin mencampuri masalah yang terjadi di tubuh Golkar. Ia pun menolak memberi tanggapan untuk persoalan tersebut.
"Secara etis saya tidak ingin memasuki yuridiksi parpol lain. Apa yang terjadi dalam dinamika Partai Golkar itu menjadi ranah DPP Golkar," kata Basarah di sela kunjungannya ke Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).
Terlepas dari itu, Basarah berharap timnya terus konsisten mendukung Jokowi-Ma'ruf. Walau ada provokasi untuk membelot berpotensi terjadi di tubuh partainya, ia tak mau ambil pusing karena itu bagian dari demokrasi liberal.
"Saya kira sepanjang tidak melanggar koridor peraturan perundang-undangan, kita anggap saja itu sebagai dinamika wajar dalam kontestasi politik sekarang ini," pungkasnya.
Tanggapan Basarah itu terkait sejumlah caleg Golkar yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mengatasnamakan dirinya sebagai Forum Caleg Golkar, mereka menyalurkan dukungan itu dalam bentuk Go-Prabu (Golkar Prabowo-Uno).
Koordinator Nasional Go Prabu Cupli Risman mengatakan deklarasi itu buah respons dari situasi di tingkat elite dan akar rumput partai. Pasalnya Cupli melihat situasi pengurus Golkar di tingkat elite berada di luar perkiraan lantaran Jokowi tidak memilih Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden.
Pilihan Jokowi itu, kata dia, tidak berdampak elektoral pada Golkar dan tidak menguntungkan bagi caleg-caleg yang bertarung di dapil masing-masing.
"Kalau di daerah tertentu kita bawa Jokowi, Golkar bisa repot. Jadi kita mengambil inisiatif juga untuk merespons grassroot. Kita caleg kan supaya terpilih. Kalau kita pro Jokowi, kita tak dipilih orang kan kita juga repot kan sebagai caleg," ujar Cupli, Senin (24/9) lalu. (bin/osc)
Wakil Sekjen PDIP itu mengklaim belum ada tanda-tanda dari caleg mereka di semua tingkatan. Kalaupun ada aksi membelot seperti yang terjadi di Golkar, Basarah meyakinkan bakal ada sanksi yang menunggu bagi yang kader yang tidak mendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Sanksi mulai dari pencopotan jabatan struktural, pencopotan dari jabatan sturktural di DPRD kabupaten kota, provinsi, maupun RI, sampai pencabutan status keanggotaan, itu aturan main yang berlaku di internal PDIP," ujar Basarah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basarah mengaku tidak ingin mencampuri masalah yang terjadi di tubuh Golkar. Ia pun menolak memberi tanggapan untuk persoalan tersebut.
Terlepas dari itu, Basarah berharap timnya terus konsisten mendukung Jokowi-Ma'ruf. Walau ada provokasi untuk membelot berpotensi terjadi di tubuh partainya, ia tak mau ambil pusing karena itu bagian dari demokrasi liberal.
"Saya kira sepanjang tidak melanggar koridor peraturan perundang-undangan, kita anggap saja itu sebagai dinamika wajar dalam kontestasi politik sekarang ini," pungkasnya.
Koordinator Nasional Go Prabu Cupli Risman mengatakan deklarasi itu buah respons dari situasi di tingkat elite dan akar rumput partai. Pasalnya Cupli melihat situasi pengurus Golkar di tingkat elite berada di luar perkiraan lantaran Jokowi tidak memilih Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden.
Pilihan Jokowi itu, kata dia, tidak berdampak elektoral pada Golkar dan tidak menguntungkan bagi caleg-caleg yang bertarung di dapil masing-masing.
"Kalau di daerah tertentu kita bawa Jokowi, Golkar bisa repot. Jadi kita mengambil inisiatif juga untuk merespons grassroot. Kita caleg kan supaya terpilih. Kalau kita pro Jokowi, kita tak dipilih orang kan kita juga repot kan sebagai caleg," ujar Cupli, Senin (24/9) lalu. (bin/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK