Mendagri Sebut Ibu Kota Maybrat Sudah Tetap
Tim | CNN Indonesia
Kamis, 27 Sep 2018 02:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Polemik ibu kota Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat kini dikabarkan sudah selesai. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada lagi pemindahan lokasi pusat pemerintahan, meski bupati terpilih sempat menjanjikan bakal menggeser pusat kabupaten.
"Karena sudah selesai, sudah dipindah di Kumurkek," kata Tjahjo, selepas melakukan klarifikasi perihal polemik status Ibu Kota Kabupaten Maybrat di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/9).
Tjahjo mengatakan awal mula masalah polemik Ibu Kota Maybrat berawal dari janji politik bupati terpilih.
"Kan ada janji. (misalnya) kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi bupati pindah di sini," ucap Tjahjo.
Polemik Ibu Kota Maybrat muncul sejak 2011 silam. Saat itu, Bernard Sagrim sebagai bupati memindahkan Ibu Kota Maybrat dari Kumurkek ke Ayamaro guna memenuhi janji politiknya.
Dalam perjalanannya, Bernard tersandung kasus korupsi hibah Kabupaten Sorong dan Provinsi Papua Barat 2011 senilai Rp15 miliar. Ia divonis penjara 1 tahun 3 bulan.
Kemudian, dia digantikan oleh Wakil Bupati Maybrat Karel Murafer. Karel lantas mengembalikan ibu kota pemerintahan dari Ayamaro ke Kumurket.
Pada Pilkada 2017, Bernard yang sudah bebas dari hukuman ikut dalam pemilihan kepala daerah. Ia terpilih kembali menjadi Bupati Maybrat dan berencana mengembalikan ibukota dari Kumurket ke Ayamaro.
Tjahjo mengatakan beberapa waktu lalu sudah bertemu dengan para tokoh setempat untuk menyelesaikan polemik pemindahan Ibu Kota Maybrat.
Dari pertemuan itu, para pihak sudah menyatu dan Ibu Kota Maybrat tetap di Kumurkek.
"Kami libatkan BIN, kepolisian, semua tokoh adat tokoh agama semua sekarang sudah selesai," kata Tjahjo.
Pada pekan depan, Tjahjo bakal berkunjung ke Kabupaten Maybrat bersama Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, guna meninjau perkembangan situasi di sana.
"Nanti tanggal 3 Oktober saya akan ke sana, ingin menyaksikan juga. Ketua Ombudsman akan hadir. Melihat kalau sudah selesai," kata Tjahjo. (ayp/fhr)
"Karena sudah selesai, sudah dipindah di Kumurkek," kata Tjahjo, selepas melakukan klarifikasi perihal polemik status Ibu Kota Kabupaten Maybrat di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/9).
Tjahjo mengatakan awal mula masalah polemik Ibu Kota Maybrat berawal dari janji politik bupati terpilih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam perjalanannya, Bernard tersandung kasus korupsi hibah Kabupaten Sorong dan Provinsi Papua Barat 2011 senilai Rp15 miliar. Ia divonis penjara 1 tahun 3 bulan.
Tjahjo mengatakan beberapa waktu lalu sudah bertemu dengan para tokoh setempat untuk menyelesaikan polemik pemindahan Ibu Kota Maybrat.
Dari pertemuan itu, para pihak sudah menyatu dan Ibu Kota Maybrat tetap di Kumurkek.
"Kami libatkan BIN, kepolisian, semua tokoh adat tokoh agama semua sekarang sudah selesai," kata Tjahjo.
Pada pekan depan, Tjahjo bakal berkunjung ke Kabupaten Maybrat bersama Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, guna meninjau perkembangan situasi di sana.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK