PDIP: Film G30S/PKI Dihentikan di Era Penasihat Prabowo

Tim, CNN Indonesia | Sabtu, 29/09/2018 05:50 WIB
PDIP: Film G30S/PKI Dihentikan di Era Penasihat Prabowo Sejumlah warga nonton bareng pemutaran film G30S/PKI di Gedung Idi Sport Cencet (ISC) Kabupaten Aceh Timur, Aceh, 2017. (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus PDIP Aria Bima mengatakan pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dihentikan oleh mantan Menteri Penerangan era Presiden BJ Habibie, Yunus Yosfiah, yang merupakan penasehat calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

"Penghentian film itu sudah dilakukan mantan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, seorang letjen purnawirawan, yang sekarang menjadi penasihat tim sukses Prabowo," ujar dia, di posko pemenangan Cemara, Jakarta, Jumat (28/9).

Saat itu, lanjutnya, keputusan untuk menghentikan pemutaran film juga diambil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Juwono Sudarsono.


"Para menteri saat itu menginginkan agar dilakukan peninjauan ulang pada film agar lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya," katanya.

"Jadi jangan dianggap penghentian itu seolah-olah oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, Gus Dur, atau Pak SBY. Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono," cetusnya.

Ia, yang juga Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu, menegaskan bahwa Jokowi tak pernah melarang siapapun menonton film G30S/PKI. Ia meminta agar polemik ini tak menjadi alat politik yang membuat Jokowi seolah melarang pemutaran film tersebut.

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Gatot Nurmantyo, yang saat itu masih menjabat Panglima TNI (kiri), menonton film G30S/PKI, di lapangan tenis indoor Markas Korem 061 Suryakencana Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/9) malam.Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Gatot Nurmantyo, yang saat itu masih menjabat Panglima TNI (kiri), menonton film G30S/PKI, di lapangan tenis indoor Markas Korem 061 Suryakencana Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/9) malam. (ANTARA FOTO/Setpres/Laily Rachev)
"Pak Jokowi tidak melarang dan membolehkan menonton, bahkan kalau bisa membuat film dengan tema yang sama supaya kita bisa cerdas," ujar Aria.

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso sebelumnya menyayangkan Jokowi yang tidak menerbitkan imbauan kepada masyarakat untuk menonton film G30S/PKI.

Priyo mengklaim sudah mengusulkan kepada pihak pemerintah sejak sepekan lalu agar Jokowi atau pihak pemerintah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat menonton film yang selalu diputar di layar televisi pada masa Orde Baru atau ketika Soeharto berkuasa.

Pemutaran dan nonton bersama film G30S PKI pada tahun ini awalnya diwacanakan salah satunya oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Dia menyerukan kepada TNI agar memutar film itu sebagaimana yang dia lakukan pada tahun lalu saat masih menjadi Panglima TNI.

Yunus Yosfiah sendiri belum menyampaikan tanggapannya terkait pernyataan Aria Bima itu. 

Politikus PDIP Aria Bima.Politikus PDIP Aria Bima. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Dikutip dari Tempo, Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan bahwa penghentian pemutaran film itu terjadi karena ada telepon dari Marsekal Udara Saleh Basarah kepada Juwono Sudarsono dan Yunus Yosfiah.

"Waktu itu ada permintaan dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia [PP AURI]," kata Asvi, Kamis, 27 September 2012.

Yunus Yosfiah menyatakan penghentian pemutaran film itu terjadi karena ada nuansa pengkultusan tokoh dan tak sesuai dengan dinamika reformasi. Film sejenis, seperti Janur Kuning, Serangan Fajar, pun dihentikan.

"Karena itu, tanggal 30 September mendatang TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30S/PKI," ujar Yunus seperti dikutip dari Kompas edisi 24 September 1998. (pris/arh)