Ratusan kelurahan itu berbatasan langsung dengan sejumlah kali di Ibu Kota. Pandopotan berkata banjir berpotensi menerjang ratusan kelurahan itu karena program naturalisasi sungai yang digagas Gubernur DKI Jakarta tidak jelas.
"Dia bilang bagaimana kita naturalisasi kembali ke alam terbuka. Padahal metode naturalisasi dan konsepnya pun sampai sekarang enggak ada kami (dewan) terima," kata Pandapotan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Pandopotan normalisasi sungai adalah salah satu cara efektif untuk menangkal banjir Ibu Kota. Namun dengan diganti menjadi naturalisasi sungai, konsekuensi yang paling terburuk adalah banjir yang kini menunggu di depan mata.
"Dia mau bikin terobosan sendiri tapi konsepnya enggak jelas," lanjutnya.
"Efektifkan Banjir Kanal Timur (BKT), waduk dan setu. Itu salah satu prospek bisa mengatasi banjir terutama di daerah seperti Kampung Melayu," terang Pandapotan.
Pengamat Tata Kota Nirwono Joga dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com menyatakan sudah tidak ada anggaran penataan sungai sampai tahun 2019. Hal ini disebabkan masih oleh perbedaan pemahaman antara naturalisasi dan normalisasi
"Ini juga karena Gubernur DKI tetap bersikap menolak merelokasi warga bantaran sungai," terang Nirwono.
Dia juga mengatakan saluran air di Jakarta masih banyak yang tersumbat karena sampah, kabel dan pipa. Dari total saluran air yang ada, Nirwono bilang hanya 33 persen yang berfungsi dengan baik.
"Apa boleh buat warga kampung rawan banjir bersiap-siap menghadapi banjir lagi tahun ini," ujar dia. (wis)