Anggota DPRD Ingatkan Anies Jakarta Berpotensi Kebanjiran

ctr & Tim, CNN Indonesia | Rabu, 17/10/2018 04:17 WIB
Anggota DPRD Ingatkan Anies Jakarta Berpotensi Kebanjiran DPRD DKI menilai program naturalisasi sungai yang digagas Gubernur Anies tidak jelas dan berpotensi memicu banjir di 129 kelurahan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga mengatakan sebanyak 129 kelurahan di Jakarta berpotensi terendam banjir saat musim hujan tahun ini.

Ratusan kelurahan itu berbatasan langsung dengan sejumlah kali di Ibu Kota. Pandopotan berkata banjir berpotensi menerjang ratusan kelurahan itu karena program naturalisasi sungai yang digagas Gubernur DKI Jakarta tidak jelas.

"Dia bilang bagaimana kita naturalisasi kembali ke alam terbuka. Padahal metode naturalisasi dan konsepnya pun sampai sekarang enggak ada kami (dewan) terima," kata Pandapotan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/10).


Naturalisasi sungai adalah program Anies untuk menggantikan program normalisasi sungai yang diterapkan pada era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Pandopotan normalisasi sungai adalah salah satu cara efektif untuk menangkal banjir Ibu Kota. Namun dengan diganti menjadi naturalisasi sungai, konsekuensi yang paling terburuk adalah banjir yang kini menunggu di depan mata.

"Strategi banjir ini jadi kocar-kacir terbengkalai dan enggak tersistem. Mohon maaf saya agak frontal, Pak Gubernur ini enggan melanjutkan program sebelumnya yang bagus," ujar dia.

"Dia mau bikin terobosan sendiri tapi konsepnya enggak jelas," lanjutnya.
Karena tidak ada normalisasi, Pandapotan menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memaksimalkan program pembenahan air lainnya.

"Efektifkan Banjir Kanal Timur (BKT), waduk dan setu. Itu salah satu prospek bisa mengatasi banjir terutama di daerah seperti Kampung Melayu," terang Pandapotan.

Pengamat Tata Kota Nirwono Joga dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com menyatakan sudah tidak ada anggaran penataan sungai sampai tahun 2019. Hal ini disebabkan masih oleh perbedaan pemahaman antara naturalisasi dan normalisasi

"Ini juga karena Gubernur DKI tetap bersikap menolak merelokasi warga bantaran sungai," terang Nirwono.
Selain sungai, ia menjelaskan program revitalisasi waduk dan situ di Ibu Kota melambat. Setidaknya ada 44 waduk dan 14 situ yang mengantre untuk direvitalisasi.

Dia juga mengatakan saluran air di Jakarta masih banyak yang tersumbat karena sampah, kabel dan pipa. Dari total saluran air yang ada, Nirwono bilang hanya 33 persen yang berfungsi dengan baik.

"Apa boleh buat warga kampung rawan banjir bersiap-siap menghadapi banjir lagi tahun ini," ujar dia. (wis)