Setahun di DKI, Anies Dinilai Ingin Beda dengan Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan genap setahun memimpin Ibu Kota pada 16 Oktober kemarin. Selama menduduki kursi DKI 1 itu, Anies dinilai hanya mengejar pemenuhan janji-janji kampanye sewaktu di Pilgub DKI 2017 lalu. Selain itu, kebijakan Anies yang menyasar masyarakat menengah ke bawah dinilai karena ingin berbeda dengan kebijakan pendahulunya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Satria Aji Imawan menilai, Anies perlu berhati-hati terhadap janji-janji yang menggiurkan itu. Sebab masyarakat akan terus mengawasi sekaligus menagih janji-janji itu di sisa waktunya sebagai Gubernur DKI empat tahun ke depan.

"Kebijakannya yang merupakan janji kampanye meski belum jalan semua tapi sangat menggiurkan. Jadi masyarakat Jakarta akan terus menanti janji ini selama empat tahun ke depan. Harus hati-hati juga dan terus diawasi," kata Aji kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/10).

Selama 12 bulan memimpin, Anies dinilai banyak mengeluarkan kebijakan yang berusaha mengakomodasi masyarakat kelas menengah bawah.

Lihat juga: Rumah DP Nol Rupiah Samawa, Belum Tentu 'Bahagia'

Sebut saja program rumah DP nol rupiah, penataan pedagang kaki lima Tanah Abang, hingga yang terbaru seperti kebijakan memperbolehkan kembali operasional becak. Beberapa di antara kebijakan itu merupakan paket 23 janji kampanye Anies bersama Sandiaga Uno.

Kebijakan Anies yang menyasar masyarakat menengah ke bawah memang terlihat seperti bertolak belakang dengan kebijakan pendahulunya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Keberhasilan dan orientasi kebijakan Ahok itu enggan ditiru Anies.

"Dia seperti tidak mau menyentuh hal itu dan ingin berbeda. Memang waktu gubernur sebelumnya saat Ahok, kebijakannya lebih mengakomodasi kelas menengah dan atas," ucap dia.

Salah satu bukti kebijakan Anies yang paling terlihat berlawanan dengan Ahok adalah proyek reklamasi. Di mana belum lama ini Anies mengeluarkan kebijakan menghentikan reklamasi seluruh pulau di teluk Jakarta.

Meski dihentikan, namun ada tiga pulau yang sudah terlanjur jadi, yakni C, D, dan G. Anies mengaku tidak akan membongkar ketiga pulau itu dan akan memanfaatkanyan secara komersil. Salah satunya dengan menjadikan satu pulau sebagai pusat hiburan.

Lihat juga: Jak Lingko, Nama Baru Masalah Lama Transportasi Ibu Kota

Selain reklamasi, Anies juga disebut berani membuat program rumah DP nol. Pada program yang Aji sebut agak mustahil itu, Anies mengedepankan sistem rumah susun hak milik. Ini berbeda dengan program rumah susun era Ahok yang menggunakan sistem sewa.

"Sebenarnya agak mustahil dengan DP nol, tapi Anies membuat itu karena ada persoalan rumah susun di zaman Ahok," kata dia.

Untuk program andalan ini, Pemprov DKI akan memberi dana talangan uang muka sebesar 20 persen dari harga rumah. Untuk rumah tipe 21 harganya berkisar Rp210 juta, sedangkan untuk tipe 36 harganya berkisar Rp320 juta.

Adapun dana talangan uang muka itu nantinya akan masuk ke dalam angsuran yang dibebankan kepada konsumen. Sementara angsuran tiap bulannya ditetapkan sebesar Rp2,1 juta sampai Rp2,6 juta selama maksimal 20 tahun.

Lebih dari itu, Aji melanjutkan, Anies memanfaatkan ceruk yang tidak disentuh Ahok dalam pengambilan kebijakan.

Lihat juga: Usai Palu Anies Hancurkan Proyek Reklamasi

Masyarakat kelas menengah bawah disebut lebih suka dengan kebijakan yang langsung dirasakan dibanding dengan Ahok yang banyak fokus di bidang infrastruktur. Karena waktu itu Ahok sebagai gubernur juga harus in line dengan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur.

"Jadi infrastruktur yang dilihat kelas menengah, sedangkan kelas bawah lebih melihat kebutuhan pangan misalnya daripada jalan dan lain-lain," katanya.

Karenanya, Aji berkata kebijakan Anies seperti sebuah permainan catur. Jika Ahok memainkan sisi putih, maka Anies disebut akan memilih sisi hitam, meski kebijakannya baru pada sebatas upaya memenuhi janji yang belum terlalu terealisasi.

"Jadi memang kebijakan Anies menyasar kelas menengah bawah, tapi kebijakan ini masih sebatas janji belum terlalu terlaksana," ujarnya. (swo/osc)