PDIP Tanggapi Santai Rencana Gerindra Adukan Luhut ke Bawaslu

Tim, CNN Indonesia | Kamis, 18/10/2018 14:29 WIB
PDIP Tanggapi Santai Rencana Gerindra Adukan Luhut ke Bawaslu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (CNN Indonesia/Mesha Mediani).
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi santai soal rencana kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang ingin melaporkan Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kubu Prabowo-Sandi menuding Luhut dan Sri Mulyani sengaja mengarahkan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim untuk berpose satu jari.

Hasto menilai apabila pose kedua menteri tersebut dipersoalkan, maka dipastikan banyak guru sekolah yang dilaporkan ke Bawaslu karena kerap menggunakan pose serupa ketika mengajar.

"Aduh nanti banyak guru-guru dong yang turut diadukan ke Bawaslu. Guru-guru kan juga banyak yang gini [memperagakan pose satu jari]," kata Hasto saat ditemui di DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (18/10).


Hasto pun membantah pose satu jari yang dilakukan tokoh-tokoh tersebut merupakan bentuk kampanye. Ia mengatakan pose satu jari itu sebagai simbol antusiasme dan sikap hormat ketika Indonesia sukses menyelenggarakan acara berkelas internasional itu.

"Memberikan tanda bagus ketika kita sebagai bangsa mampu menjalankan tugas dengan baik, ada event internasional, investasi meningkat, kepercayaan publik meningkat, ini kan merupakan hal yang positif," kata dia.

Lebih lanjut, Hasto pun menegaskan tidak relevan jika pose satu jari tersebut langsung dikaitkan dengan dugaan pelanggaran kampanye.

Ia pun memprediksi akan banyak masyarakat yang menjadi korban jika apapun yang terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden disangkutpautkan dengan kampanye.

"Yang kemudian kita kalau dikit-dikit semuanya dianggap melanggar. Yang penting kan rakyat itu. Berkompetisi di tengah rakyat," kata Hasto.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan partainya berencana melaporkan Luhut dan Sri Mulyani ke Bawaslu terkait pose telunjuk dalam ajang pertemuan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Pose itu dianggapnya politis dan merujuk kepada pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kami akan laporkan ke Bawaslu apa yang dilakukan Pak Luhut dan Sri Mulyani," tutur Riza di kantor KPU, Jakarta.

(rzr/osc)