Lonceng Kematian Metromini, Solusi Setengah Hati Transjakarta
Bintoro Agung | CNN Indonesia
Kamis, 29 Nov 2018 10:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi mensyaratkan angkutan bus sedang di atas 10 tahun tak boleh beroperasi di Jakarta. Aturan ini bagai "lonceng kematian" bagi Metromini.
Peremajaan kendaraan dan integrasi dengan PT Transjakarta pun jadi jalan keluar.
Namun, jalan Metromini untuk memperbaiki diri ternyata tak begitu lancar. Salah satu hambatannya diduga datang dari Transjakarta serta Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.
Direktur Utama PT Metromini, Nofrialdi mengeluhkan keadaan ini. Nofri, biasa ia disapa, menilai tidak ada keseriusan Transjakarta dan Dishub DKI Jakarta dalam program integrasi ini.
Ia mencontohkan dari surat pengajuan peremajaan kendaraan ke Transjakarta dan Dishub untuk syarat integrasi tak mendapat respons. Setelah menunggu sekitar tiga hingga empat bulan serta ada pergantian Kepala Dishub DKI Jakarta, Nofri baru memperoleh persetujuan peremajaan kendaraan sebanyak enam unit pada 1 Oktober 2018.
Meski sudah mendapat persetujuan peremajaan, Nofri masih terus bolak-balik ke kantor Dishub DKI Jakarta di Tanah Abang. Berbekal setumpuk dokumen, ia berupaya peremajaan kendaraan Metromini terlaksana secepat mungkin sebelum tahun berganti.
Urusan pembiayaan kendaraan baru jadi persoalan lain. Pada program peremajaan ini, harga sebuah unit bus baru mencapai Rp700 juta. Untuk meremajakan 300 unit bus Metromini yang masih beroperasi, perusahaan harus pontang-panting mencari sumber pembiayaan.
Namun, Nofri tak begitu risau. Dalam skema yang sudah disiapkan, harga bus baru itu bisa dicicil ketika sudah ada kontrak dengan Transjakarta terkait harga layanan per kilometer. Dengan jaminan demikian, ia yakin dapat menemukan sumber pendanaan asal respons dari pihak Dishub DKI dan Transjakarta bisa cepat.
Dishub DKI dan Transjakarta sudah memulai program peremajaan Metromini secara perorangan sejak 2016 melalui Minitrans. Ini adalah program "jalan keluar darurat" ketika kepengurusan PT Metromini dilanda konflik berkepanjangan. Artinya, pengusaha-pengusaha Metromini secara mandiri dapat mengajukan peremajaan kendaraan.
Azas Tigor Nainggolan, mantan pengusaha Metromini, berpandangan praktik peremajaan kendaraan yang dilakukan perorangan masih sulit. Pertama, Tigor melihat harganya terlalu mahal. Untuk membayar uang muka bus baru saja, Tigor yakin pengusaha kecil tak akan mampu menebusnya. Ini dikarenakan Metromini yang kian kehilangan pasar dan harga jual bus lawas mereka yang menurut Tigor paling bagus mencapai Rp15 juta per unit.
Kedua, ia menilai Transjakarta berperan seolah sebagai 'dealer' dengan mengharuskan pengusaha Metromini membeli kendaraan dari mereka. Transjakarta menurutnya, memaksa pengusaha membeli bus yang sudah mereka belikan, alih-alih menyodorkan spesifikasi bus sesuai standar yang berlaku dan mempersilakan para pengusaha membeli kendaraan sendiri.
"Harusnya kasih spek (spesifikasi) kendaraan seperti apa yang selevel dengan Transjakarta, enggak menentukan. Ini malah jual mobil bus, harganya lebih mahal lagi dari harga pasar," katanya.
Pengamat kebijakan transportasi, Dharmaningtyas menyebut perlu ada insentif lebih dari Transjakarta jika serius mengejar integrasi Metromini. Bentuk insentif itu bisa dalam menawarkan nominal lebih besar untuk menebus unit Metromini lama. Harapannya, uang itu bisa meringankan beban pengusaha dalam membayar uang muka bus baru sebesar Rp70 juta tadi.
Namun Tyas, biasa ia disapa, sangsi akan kepedulian manajemen Transjakarta terhadap eksistensi Metromini dan para pengusaha di belakangnya.
Keraguan Tyas berasal dari lambatnya progres integrasi Metromini. Dari sektor perorangan misalnya, dari 100 bus Minitrans yang tersedia sebagai kendaraan pengganti Metromini, hanya 50 unit saja yang saat ini sudah diambil oleh pengusaha.
"Bahwa mandeknya proses revitalisasi itu bukan salahnya Metromini tapi salahnya PT Transjakarta dengan skema ini," tukas Tyas.
Kepala Bidang Humas PT Transjakarta Wibowo mengakui bahwa saat ini pengusaha Metromini yang secara perorangan mengikuti program integrasi masih jauh dari target. Wibowo mengatakan saat ini baru ada 20 pengusaha yang sudah membeli 50 unit bus yang mereka sediakan.
Menurut Wibowo pihaknya terus menawarkan kendaraan tersebut kepada para pengusaha. Namun menariknya, meski kebutuhan bus baru untuk mitra pengusaha lebih dari 50 unit, Transjakarta sendiri bakal mengoperasikan bus yang tak terserap.
"100 (unit) itu enggak harus dibeli semua. Itu pengadaan bisa dipakai ke mitra bisa dipakai Transjakarta, tapi kita tawarkan ke mitra," ujar Wibowo melalui percakapan via telepon.
Soal penyebab lambatnya program integrasi, Wibowo mengakui sejumlah pengusaha kesulitan menjangkau harga unit Minitrans. Selain meyakini para pengusaha sedang mengumpulkan uang untuk menebus uang muka Minitrans, Transjakarta terkesan tidak punya terobosan apapun untuk mendorong Metromini agar lebih cepat berintegrasi.
"Bisakah mereka dapat Rp70 juta? Kita tidak bisa intervensi bagaimana caranya, kan kita bukan lembaga keuangan," kata Wibowo.
Menyangkut posisi Transjakarta yang dituding sebagai 'dealer', Wibowo menampiknya dengan santai. Ia menekankan revitalisasi harus segera dieksekusi dan mengklaim pihaknya tidak pernah memaksa mitra untuk ikut program revitalisasi tersebut.
"Kita kan, menawarkan. Buktinya sudah ada 50 yang beroperasi dengan mitra."
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Masdes Arouffy mencatat populasi angkutan bus sedang di Jakarta sebesar 4.997 unit. Jumlah kendaraan Metromini mendominasi dibanding operator lain sekitar 3.000 unit.
Bagi Masdes, menghijrahkan semua unit Metromini dalam sistem Transjakarta bukanlah perkara mudah. Masdes mengklaim terus mendorong Metromini untuk mengajukan usulan tarif per kilometer dan mitra pembiayaan. Dengan demikian integrasi antarkorporasi antara Metromini dan Transjakarta cepat terwujud.
"Metromini kalau secara persyaratan administrasi sudah selesai, sekarang surat pengantar dari kami sudah disampaikan ke Transjakarta agar Metromini bisa diproses. Sekarang ini seharusnya sedang persiapkan usulan harga per kilometer," ujar Masdes saat ditemui di kantornya.
Nofri membenarkan tahap integrasi yang berjalan sudah sampai tahap usulan tarif per kilometer. Akan tetapi, waktu yang dihabiskan dalam proses ini dianggap terlalu lama, baik dari Transjakarta maupun Dishub DKI.
Nofri menuntut keseriusan Transjakarta dan Dishub agar segera membahas perjanjian kontrak antarperusahaan yang selama ini belum pernah disentuh.
"Saya baru sekali dihubungi Transjakarta terkait program integrasi ini, tapi itu juga lewat telepon saja," ujar Nofri.
Sikap Transjakarta dianggap cenderung tidak proaktif dalam program integrasi Metromini ini. Tyas menyarankan agar BUMD itu lebih kooperatif dengan operator-operator yang diminta bekerja sama dengannya.
"Oke lah kita tahu dan setuju Metromini harus diperbaiki, manajemennya jelek, pelayanannya buruk, tapi harus dilihat juga konteksnya mereka bagaimana pun berkontribusi dalam transportasi di DKI pada saat Pemprov DKI belum punya duit," ujar Tyas. (pmg/sur)
Peremajaan kendaraan dan integrasi dengan PT Transjakarta pun jadi jalan keluar.
Namun, jalan Metromini untuk memperbaiki diri ternyata tak begitu lancar. Salah satu hambatannya diduga datang dari Transjakarta serta Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mencontohkan dari surat pengajuan peremajaan kendaraan ke Transjakarta dan Dishub untuk syarat integrasi tak mendapat respons. Setelah menunggu sekitar tiga hingga empat bulan serta ada pergantian Kepala Dishub DKI Jakarta, Nofri baru memperoleh persetujuan peremajaan kendaraan sebanyak enam unit pada 1 Oktober 2018.
 Barisan bus Metromini yang dirazia Dinas Perhubungan. (ANTARA FOTO/M. Ali. Wafa) |
Urusan pembiayaan kendaraan baru jadi persoalan lain. Pada program peremajaan ini, harga sebuah unit bus baru mencapai Rp700 juta. Untuk meremajakan 300 unit bus Metromini yang masih beroperasi, perusahaan harus pontang-panting mencari sumber pembiayaan.
Namun, Nofri tak begitu risau. Dalam skema yang sudah disiapkan, harga bus baru itu bisa dicicil ketika sudah ada kontrak dengan Transjakarta terkait harga layanan per kilometer. Dengan jaminan demikian, ia yakin dapat menemukan sumber pendanaan asal respons dari pihak Dishub DKI dan Transjakarta bisa cepat.
Dishub DKI dan Transjakarta sudah memulai program peremajaan Metromini secara perorangan sejak 2016 melalui Minitrans. Ini adalah program "jalan keluar darurat" ketika kepengurusan PT Metromini dilanda konflik berkepanjangan. Artinya, pengusaha-pengusaha Metromini secara mandiri dapat mengajukan peremajaan kendaraan.
Azas Tigor Nainggolan, mantan pengusaha Metromini, berpandangan praktik peremajaan kendaraan yang dilakukan perorangan masih sulit. Pertama, Tigor melihat harganya terlalu mahal. Untuk membayar uang muka bus baru saja, Tigor yakin pengusaha kecil tak akan mampu menebusnya. Ini dikarenakan Metromini yang kian kehilangan pasar dan harga jual bus lawas mereka yang menurut Tigor paling bagus mencapai Rp15 juta per unit.
Kedua, ia menilai Transjakarta berperan seolah sebagai 'dealer' dengan mengharuskan pengusaha Metromini membeli kendaraan dari mereka. Transjakarta menurutnya, memaksa pengusaha membeli bus yang sudah mereka belikan, alih-alih menyodorkan spesifikasi bus sesuai standar yang berlaku dan mempersilakan para pengusaha membeli kendaraan sendiri.
"Harusnya kasih spek (spesifikasi) kendaraan seperti apa yang selevel dengan Transjakarta, enggak menentukan. Ini malah jual mobil bus, harganya lebih mahal lagi dari harga pasar," katanya.
Pengamat kebijakan transportasi, Dharmaningtyas menyebut perlu ada insentif lebih dari Transjakarta jika serius mengejar integrasi Metromini. Bentuk insentif itu bisa dalam menawarkan nominal lebih besar untuk menebus unit Metromini lama. Harapannya, uang itu bisa meringankan beban pengusaha dalam membayar uang muka bus baru sebesar Rp70 juta tadi.
Namun Tyas, biasa ia disapa, sangsi akan kepedulian manajemen Transjakarta terhadap eksistensi Metromini dan para pengusaha di belakangnya.
Keraguan Tyas berasal dari lambatnya progres integrasi Metromini. Dari sektor perorangan misalnya, dari 100 bus Minitrans yang tersedia sebagai kendaraan pengganti Metromini, hanya 50 unit saja yang saat ini sudah diambil oleh pengusaha.
"Bahwa mandeknya proses revitalisasi itu bukan salahnya Metromini tapi salahnya PT Transjakarta dengan skema ini," tukas Tyas.
Kepala Bidang Humas PT Transjakarta Wibowo mengakui bahwa saat ini pengusaha Metromini yang secara perorangan mengikuti program integrasi masih jauh dari target. Wibowo mengatakan saat ini baru ada 20 pengusaha yang sudah membeli 50 unit bus yang mereka sediakan.
Menurut Wibowo pihaknya terus menawarkan kendaraan tersebut kepada para pengusaha. Namun menariknya, meski kebutuhan bus baru untuk mitra pengusaha lebih dari 50 unit, Transjakarta sendiri bakal mengoperasikan bus yang tak terserap.
"100 (unit) itu enggak harus dibeli semua. Itu pengadaan bisa dipakai ke mitra bisa dipakai Transjakarta, tapi kita tawarkan ke mitra," ujar Wibowo melalui percakapan via telepon.
Soal penyebab lambatnya program integrasi, Wibowo mengakui sejumlah pengusaha kesulitan menjangkau harga unit Minitrans. Selain meyakini para pengusaha sedang mengumpulkan uang untuk menebus uang muka Minitrans, Transjakarta terkesan tidak punya terobosan apapun untuk mendorong Metromini agar lebih cepat berintegrasi.
"Bisakah mereka dapat Rp70 juta? Kita tidak bisa intervensi bagaimana caranya, kan kita bukan lembaga keuangan," kata Wibowo.
Menyangkut posisi Transjakarta yang dituding sebagai 'dealer', Wibowo menampiknya dengan santai. Ia menekankan revitalisasi harus segera dieksekusi dan mengklaim pihaknya tidak pernah memaksa mitra untuk ikut program revitalisasi tersebut.
"Kita kan, menawarkan. Buktinya sudah ada 50 yang beroperasi dengan mitra."
 Bus minitrans. (CNN Indonesia/Filani Olyvia) |
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Masdes Arouffy mencatat populasi angkutan bus sedang di Jakarta sebesar 4.997 unit. Jumlah kendaraan Metromini mendominasi dibanding operator lain sekitar 3.000 unit.
Bagi Masdes, menghijrahkan semua unit Metromini dalam sistem Transjakarta bukanlah perkara mudah. Masdes mengklaim terus mendorong Metromini untuk mengajukan usulan tarif per kilometer dan mitra pembiayaan. Dengan demikian integrasi antarkorporasi antara Metromini dan Transjakarta cepat terwujud.
"Metromini kalau secara persyaratan administrasi sudah selesai, sekarang surat pengantar dari kami sudah disampaikan ke Transjakarta agar Metromini bisa diproses. Sekarang ini seharusnya sedang persiapkan usulan harga per kilometer," ujar Masdes saat ditemui di kantornya.
Lihat juga:VIDEO: Menunggangi Si Raja Jalanan Ibu Kota |
Nofri membenarkan tahap integrasi yang berjalan sudah sampai tahap usulan tarif per kilometer. Akan tetapi, waktu yang dihabiskan dalam proses ini dianggap terlalu lama, baik dari Transjakarta maupun Dishub DKI.
Nofri menuntut keseriusan Transjakarta dan Dishub agar segera membahas perjanjian kontrak antarperusahaan yang selama ini belum pernah disentuh.
"Saya baru sekali dihubungi Transjakarta terkait program integrasi ini, tapi itu juga lewat telepon saja," ujar Nofri.
Sikap Transjakarta dianggap cenderung tidak proaktif dalam program integrasi Metromini ini. Tyas menyarankan agar BUMD itu lebih kooperatif dengan operator-operator yang diminta bekerja sama dengannya.
"Oke lah kita tahu dan setuju Metromini harus diperbaiki, manajemennya jelek, pelayanannya buruk, tapi harus dilihat juga konteksnya mereka bagaimana pun berkontribusi dalam transportasi di DKI pada saat Pemprov DKI belum punya duit," ujar Tyas. (pmg/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK