Perusahaan Rasa Koperasi, Sumber Kisruh di Metromini
Bintoro Agung | CNN Indonesia
Kamis, 29 Nov 2018 10:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Medio Desember 2015, Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahaja Purnama, menyindir Metromini yang selalu tidak siap diajak bergabung ke PT Transjakarta. Alasannya adalah dualisme kepengurusan di tubuh pengelola angkutan bus berukuran sedang itu.
Jika merunut riwayat konflik internal Metromini, praktik operasional perusahaan yang tak selaras dengan bentuk badan hukumnya merupakan alasan dualisme terjadi berkepanjangan.
PT Metromini berdiri sejak 1976 di era Gubernur Ali Sadikin. Badan hukum perusahaan terbuka dipilih untuk menaungi bus merah yang saat itu beroperasi tanpa manajemen.
Namun dalam praktiknya, pengelolaan Metromini justru lebih menyerupai badan usaha koperasi. Alat produksi, dalam hal ini adalah bus Metromini, tidak dimiliki oleh perusahaan melainkan oleh pengusaha perorangan.
Pengusaha memiliki kadar saham beragam di dalam perusahaan sesuai unit bus yang mereka miliki. Mereka punya RUPS, tapi tidak ada deviden.
Azas Tigor Nainggolan, putra dari salah satu pendiri PT Metro Mini Mal Siantar Nainggolan, mengatakan pembentukan perseroan terbatas memang pada awalnya hanya sebagai siasat belaka. Hal itu diperlukan guna menaungi pengusaha bus Robur yang usia kendaraannya mulai uzur.
"Makanya seperti koperasi, STNK atas nama masing-masing, aset atas nama masing-masing. Casing-nya PT, tapi kontennya tetap koperasi," ujar Tigor.
Kesalahan tersebut nyatanya kadung terjadi sampai munculnya bibit perpecahan di dalam kepengurusan PT Metromini pada 1993.
Direktur Utama PT Metromini Nofrialdi menuturkan kisah dualisme dipicu rapat umum pemegang saham (RUPS) yang saat itu menghasilkan 12 orang pengurus baru. Keputusan ini ternyata tak diterima sebagian pemegang saham.
Dua tahun berselang, RUPS kembali digelar dan menetapkan kepengurusan baru. Sebagian pemegang saham menolak hasil RUPS 1995. Mulai dari sini, muncul dua kubu di manajemen Metromini, kubu angkatan 1993 dan kubu angkatan 1995.
Perselisihan memasuki babak baru di meja hijau. Kubu 1993 menggugat pengurus Metromini hasil RUPS 1995 di Pengadilan Jakarta Timur. Mereka memenangi gugatan itu hingga level Mahkamah Agung (MA).
Kubu 1995 tidak mau kalah. Mereka bergerilya dengan menggelar RUPS pada 2000. Namun mereka lagi-lagi kalah setelah putusan MA Nomor 2420 K/Pdt/2002 RUPS pada 2000 tidak sesuai prosedur.
Keadaan berubah ketika upaya kubu 1995 kembali menggelar RUPS pada 2008. Putusan MA Nomor 2779 K/Pdt/2011 memerintahkan PT Metromini mengadakan RUPS.
Namun pada akhirnya Nofrialdi memenangi konflik kepengurusan PT Metromini setelah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0107372.AH.01.10.Tahun.2015.
Nofrialdi sadar dualisme di tubuh PT Metromini selama ini menghambat banyak hal, mulai dari anggota yang terabaikan hingga peremajaan kendaraan yang pernah dimulai. Salah satu dampaknya adalah rentetan kecelakaan yang terjadi pada 2015 silam.
Ini sebabnya Nofrialdi berencana mengubah badan hukum perusahaan. Meski paham prosesnya akan sulit, ia mengaku sudah punya bayangan untuk perubahan tersebut.
"Barangkali kita buat lagi koperasi karyawan Metromini. Nanti pelan-pelan kita alihkan aset ini kepada koperasi itu, PT-nya dilebur atau dipailitkan," ucapnya.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mendukung rencana Nofrialdi itu. Namun Shafruhan melihat kinerja PT Metromini saat ini masih belum terlihat meski dualisme kepengurusan sudah berakhir sejak dua tahun lalu.
Ia berpendapat perubahan bentuk perusahaan harus segera dilaksanakan oleh Nofrialdi bila mereka tetap ingin eksis di lingkungan transportasi ibu kota.
"Karena inilah repotnya Metromini itu berbentuk PT tapi gayanya kaya koperasi. Baru ada itu di dunia," sindirnya. (pmg/pmg)
Jika merunut riwayat konflik internal Metromini, praktik operasional perusahaan yang tak selaras dengan bentuk badan hukumnya merupakan alasan dualisme terjadi berkepanjangan.
PT Metromini berdiri sejak 1976 di era Gubernur Ali Sadikin. Badan hukum perusahaan terbuka dipilih untuk menaungi bus merah yang saat itu beroperasi tanpa manajemen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengusaha memiliki kadar saham beragam di dalam perusahaan sesuai unit bus yang mereka miliki. Mereka punya RUPS, tapi tidak ada deviden.
Azas Tigor Nainggolan, putra dari salah satu pendiri PT Metro Mini Mal Siantar Nainggolan, mengatakan pembentukan perseroan terbatas memang pada awalnya hanya sebagai siasat belaka. Hal itu diperlukan guna menaungi pengusaha bus Robur yang usia kendaraannya mulai uzur.
Kesalahan tersebut nyatanya kadung terjadi sampai munculnya bibit perpecahan di dalam kepengurusan PT Metromini pada 1993.
Direktur Utama PT Metromini Nofrialdi menuturkan kisah dualisme dipicu rapat umum pemegang saham (RUPS) yang saat itu menghasilkan 12 orang pengurus baru. Keputusan ini ternyata tak diterima sebagian pemegang saham.
Dua tahun berselang, RUPS kembali digelar dan menetapkan kepengurusan baru. Sebagian pemegang saham menolak hasil RUPS 1995. Mulai dari sini, muncul dua kubu di manajemen Metromini, kubu angkatan 1993 dan kubu angkatan 1995.
 Bus Metromini yang sedang mengetem. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Perselisihan memasuki babak baru di meja hijau. Kubu 1993 menggugat pengurus Metromini hasil RUPS 1995 di Pengadilan Jakarta Timur. Mereka memenangi gugatan itu hingga level Mahkamah Agung (MA).
Kubu 1995 tidak mau kalah. Mereka bergerilya dengan menggelar RUPS pada 2000. Namun mereka lagi-lagi kalah setelah putusan MA Nomor 2420 K/Pdt/2002 RUPS pada 2000 tidak sesuai prosedur.
Keadaan berubah ketika upaya kubu 1995 kembali menggelar RUPS pada 2008. Putusan MA Nomor 2779 K/Pdt/2011 memerintahkan PT Metromini mengadakan RUPS.
Namun pada akhirnya Nofrialdi memenangi konflik kepengurusan PT Metromini setelah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0107372.AH.01.10.Tahun.2015.
Nofrialdi sadar dualisme di tubuh PT Metromini selama ini menghambat banyak hal, mulai dari anggota yang terabaikan hingga peremajaan kendaraan yang pernah dimulai. Salah satu dampaknya adalah rentetan kecelakaan yang terjadi pada 2015 silam.
Ini sebabnya Nofrialdi berencana mengubah badan hukum perusahaan. Meski paham prosesnya akan sulit, ia mengaku sudah punya bayangan untuk perubahan tersebut.
"Barangkali kita buat lagi koperasi karyawan Metromini. Nanti pelan-pelan kita alihkan aset ini kepada koperasi itu, PT-nya dilebur atau dipailitkan," ucapnya.
Lihat juga:VIDEO: Menunggangi Si Raja Jalanan Ibu Kota |
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mendukung rencana Nofrialdi itu. Namun Shafruhan melihat kinerja PT Metromini saat ini masih belum terlihat meski dualisme kepengurusan sudah berakhir sejak dua tahun lalu.
Ia berpendapat perubahan bentuk perusahaan harus segera dilaksanakan oleh Nofrialdi bila mereka tetap ingin eksis di lingkungan transportasi ibu kota.
"Karena inilah repotnya Metromini itu berbentuk PT tapi gayanya kaya koperasi. Baru ada itu di dunia," sindirnya. (pmg/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK