Kesbangpol DKI Usulkan Dana Hibah Rp21 Miliar di RAPBD

Jakarta, CNN Indonesia -- Dana hibah Rp21,17 miliar diusulkan masuk ke anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta 2019. Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta berencana menyalurkan dana hibah tersebut ke sejumlah lembaga.

"Kami rekomendasikan semuanya Rp21.170.000.000 dari total usulan Rp49.591.645.300," kata Pelaksana tugas Kepala Kesbangpol Taufan Bakri saat rapat dengan DPRD soal Rancangan APBD DKI 2019, Selasa (30/10).

Salah satu lembaga yang bakal menerima kucuran dana hibah adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta. FKUB ini dianggap memiliki banyak andil dalam merekatkan masyarakat pada saat Pilkada DKI tahun lalu dan Pilpres mendatang.

Lihat juga: DPRD DKI Minta Pemprov Anggarkan Dana Parpol Agar Tak Korupsi

"Peran mereka luar biasa. Mereka banyak melakukan rapat untuk menyatukan pendapat soal pemimpin," kata Taufan.

Taufan menjelaskan biasanya dana hibah diberikan untuk honor dan gerakan operasional FKUB sendiri. Dana hibah juga diberikan untuk tunjangan para pengurusnya.

Lembaga lain yang direkomendasikan Kesbangpol mendapat hibah adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) DKI Jakarta. Hibah yang diusulkan sebesar Rp5 miliar.

Lihat juga: Bekasi Akhirnya Ajukan Dana Kemitraan Rp582 Miliar ke DKI

"Kami mendapat laporan bahwa RT/RW di Jakarta itu sudah dalam keadaan darurat narkotika. Jadi mereka mengusulkan demikian," ucap Taufan.

Dana Rp5 miliar itu, kata Taufan, dipergunakan untuk melakukan kegiatan inspeksi dan pemeriksaan. Beberapa di antaranya pemeriksaan untuk PNS hingga mahasiswa.

Lihat juga: Anies Janjikan Perluasan Subsidi Sebelum Tetapkan UMP 2019

"Mereka minta ada anggaran untuk pencegahan. Bisa dilakukan sosialisasi hingga ke guru dan sopir-sopir nanti," tutur dia.

Lembaga lain yang diusulkan mendapat hibah adalah Komando Resimen Mahasiswa (Menwa) Jakarta Rp1 miliar, Legiun Veteran Republik Indonesia Jakarta Rp500 juta, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) DKI Jakarta Rp750 juta, Komite Intelijen Daerah DKI Jakarta Rp4,92 miliar, dan Badan Musyawarah Betawi Rp5 miliar. (Ctr/sur)