Sekda DKI Kecewa dengan Penyerapan Anggaran di Jaksel

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 03/10/2018 03:29 WIB
Sekda DKI Kecewa dengan Penyerapan Anggaran di Jaksel Pernyataan Sekda DKI Jakarta Saefullah itu terlontar berdasarkan laporan yang ia terima dalam rapat penyerapan anggaran. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengaku kecewa dengan rendahnya penyerapan anggaran pembangunan kantor lurah dan kantor camat oleh kantor administrasi Jakarta Selatan.

Pernyataan Saefullah itu terlontar berdasarkan laporan yang ia terima dalam rapat penyerapan anggaran.

Saefullah mengatakan sejumlah program gagal dieksekusi Jakarta Selatan sampai saat ini karena perencanaan dinilai berasal dari atas. Sejumlah program yang gagal mencapai target waktu adalah renovasi Kecamatan Mampang Prapatan, renovasi Kelurahan Kuningan Timur, rehabilitasi rumah dinas Camat Cilandak, rehabilitasi rumah dinas Lurah Kalibata, hingga pembangunan rumah dinas Camat Pesanggarahan.


"Jadi saya sangat menyesalkan kinerja teman-teman. Ini kan pekerjaan ini bukan top-down, tapi bottom-up," ujar Saefullah usai memimpin rapat di kantornya, Balaikota, Selasa (2/10).


Hal yang dimaksudkan Saefullah mekanisme bottom-up adalah besar anggaran yang mereka sediakan itu berasal dari permintaan kota-kota administrasi sendiri. Inilah yang lantas membuatnya terheran-heran. Apalagi waktu untuk melakukan lelang sudah bisa dilakukan sejak Januari tahun ini.

"Alasannya mereka belum ada LHP segala macam, tapi kan dari Januari. Ini Januari tidur, Februari ngantuk, bulan Maret ngantuk lagi, bulan April tidur lagi, bagaimana? Jadi repot sekali," keluh Saefullah.

Dari enam item program penyelenggaraan kota administrasi Jakarta Selatan, hanya ada satu yang sudah melewati masa lelang yakni pembangunan kantor Kelurahan Karet. Itupun, sambungnya, dari Rp6,9 miliar yang dianggarkan, baru 2,82 persen atau sebesar Rp196 juta yang terserap.

Enam item program itu mendapat porsi anggaran sebesar Rp34,4 miliar dari Pemprov DKI Jakarta. Dengan dana yang terserap baru Rp196 juta, total anggaran yang sudah terserap di lingkungan kota administrasi Jakarta Selatan per 1 Oktober 2018 ini hanya 0,57 persen saja.

Selanjutnya, Saefullah mendorong kepala-kepala daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta mulai intens membahas kendala penyerapan anggaran ini. Dorongan itu tak lepas dari akhir tahun yang tinggal berjarak tiga bulan lagi.

"Pokoknya mulai hari ini kita lanjut terus akan didiskusikan di sini kalau ada kesulitan-kesulitan, jangan diam aja, kita sharing sama-sama," imbuh Saefullah.

Dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI pada 26 September lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan belanja daerah pada APBD DKI Jakarta Tahun 2018 hingga Juni hanya terealisasi sebesar 28,52 persen dari total anggaran sebesar Rp71,16 triliun.

"Sampai akhir bulan Juni 2018 telah direalisasikan sebesar Rp20,29 Triliun atau 28,52 persen," kata Anies dalam pidato penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 di ruang paripurna DPRD DKI, Rabu (26/9).

(bin/kid)