Pose Satu Jari Bos IMF, Luhut dan Sri Mulyani Tak Bersalah

CNN Indonesia | Selasa, 06/11/2018 14:44 WIB
Pose Satu Jari Bos IMF, Luhut dan Sri Mulyani Tak Bersalah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pertemuan tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali. (CNN Indonesia/Safyra Primadhyta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah memutuskan tidak ada pelanggaran pemilu yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada upacara penutupan pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018.

Keputusan itu disampaikan anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo atas hasil rapat pleno terkait laporan yang diajukan seorang warga bernama Dahlan Pido.

"Tidak terbukti ada pelanggaran karena tidak terpenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujar Ratna di kantornya, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/11).


Sebelumnya Luhut diduga berkampanye dalam acara kenegaraan karena mengoreksi jari petinggi IMF dan Bank Dunia yang mengangkat dua jari, kemudian menjadi satu jari saat sesi foto bersama. Sedangkan Sri diduga ikut menyebutkan, "Two is for Prabowo, one is for Jokowi".


Menurut kuasa hukum Dahlan, Taufiqurrahman, penunjukan satu atau dua jari sudah menjadi seperti identitas nomor urut calon presiden-wakil presiden.

Dalam kontestasi Pilpres 2019, pasangan capres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mendapatkan nomor urut 01, sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 02.

Tindakan kedua menteri itu, menurut Taufiqurrahman termasuk dalam kategori kampanye.

Namun, bagi Bawaslu, tindakan kedua menteri itu bukanlah kampanye. Ratna menerangkan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada Jumat (2/11) sore, Luhut dan Sri telah memberikan klarifikasi atas kejadian itu.

Luhut dalam keterangannya mengatakan penunjukan satu jari bukan terkait nomor urut Jokowi-Ma'ruf dalam pemilu 2019. Melainkan sebagai simbol bahwa Indonesia negara satu kesatuan.

"Dia katakan, saya juga tidak punya maksud untuk menyatakan bahwa 1 itu untuk salah satu paslon.Tapi, satu itu kita adalah satu sebagai negara kesatuan," kata Ratna meniru ucapan Luhut dalam pemeriksaan.

Demikian juga dengan Sri. Ratna mengungkapkan Menteri Keuangan itu berdalih tidak bermaksud kampanye dengan menyebut, "Two is for Prabowo, one is for Jokowi".

Sri, kata Ratna, mengaku ingin menjelaskan kepada peserta acara bahwa simbol jari saat ini menjadi seperti identitas peserta pemilu. Atas dasar itu, ia berharap agar hal tersebut tidak sembarangan diungkapkan di muka publik.

"Saya tidak bermaksud untuk melakukan kampanye pada saat annual meeting IMF itu. Justru saya ingin mencegah, jangan sampai kegiatan itu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik. Makanya saya katakan jangan pakai 2 jangan pakai 2. Karena simbol-simbol jari sekarang itu di Indonesia itu ada maknanya, yang satu adalah Jokowi dan yang dua adalah Prabowo," kata Ratna meniru ucapan Sri dalam pemeriksaan.

Atas dasar tak terpenuhinya unsur pelanggaran seperti yang tertuang dalam UU pemilu, Ratna mengatakan laporan dari Dahlan telah selesai dan tidak ditindaklanjuti.

"Jadi kami sudah menyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur ketentuan pidana pemilu dan bukan merupakan pelanggaran pemilu. Tidak terbukti melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan paslon," ujarnya.

(fhr/kid)