Analisis

Lampu Kuning untuk Ma'ruf Amin

CNN Indonesia | Kamis, 15/11/2018 09:41 WIB
Joko Widodo-Ma'ruf Amin. (REUTERS/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia -- Agustus 2018, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby pernah mewanti-wanti tentang tren penurunan elektabilitas saat Joko Widodo memilih Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya di Pilpres 2019.

Kala itu, berdasarkan survei lembaga milik Denny JA itu, elektabilitas Jokowi tanpa pasangan cawapres memperoleh dukungan sebesar 53.6 persen. Sedangkan elektabilitas Jokowi ketika berpasangan dengan Ma'ruf justru menurun di angka 1,4 persen di angka 52,2 persen.

Kondisi sebaliknya justru dialami oleh Prabowo Subianto. Elektabilitas ketua umum Partai Gerindra itu meningkat selepas memilih Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai Cawapres. Elektabilitas Prabowo tanpa pasangan cawapres berada di angka 28,8 persen. Elektabilitas Prabowo saat dipasangkan dengan Sandiaga Uno sebagai cawapres meningkat hingga 29,5 persen.


Namun, hingga November 2018, kekhawatiran Adjie belum terbukti. Meskipun berdasarkan survei sejumlah lembaga elektabilitas Jokowi-Ma'ruf turun naik.

Survei terbaru LSI yang dirilis 14 November 2018 menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 57,7 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga 28,6 persen.

Meski ada kecenderungan naik, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dinilai belum cukup aman, mengingat pemilihan presiden baru digelar April 2019. Masih ada waktu sekitar empat bulan.
Lampu Kuning untuk Ma'ruf Amin(CNN Indonesia/Timothy Loen)

Kekhawatiran LSI soal tergerusnya elektabilitas Jokowi oleh Ma'ruf cukup beralasan. Dalam beberapa pekan terakhir Ma'ruf dianggap justru terlihat terjebak permainan lawan politik. Ini menjadi lampu kuning atau wanti-wanti bagi Ma'ruf agar tidak blunder dan menggerus elektabilitas.

Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi mengatakan pernyataan-pernyataan Ma'ruf merupakan bukti bahwa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu mengikuti permainan dari pihak lawan yang selama ini, menurut Wawan, kerap mengeluarkan penyataan-pernyataan negatif.

"Ini kan agresif. Kelompok sebelah juga agresif. Jadi menurut saya kalau dijawab seperti ini jadinya kontraproduktif," kata Wawan kepada CNNIndonesia.com.

Pernyataan-pernyataan Ma'ruf memicu kontroversi dan menarik perhatian banyak pihak. Bahkan, tak jarang, pernyataan yang dilontarkan Ma'ruf dalam masa kampanye mendapat respons negatif banyak pihak.
Mulai dari dicap berbohong karena menyatakan Mobil Esemka diluncurkan besar-besaran pada Oktober hingga menggunakan istilah buta-budek dalam pidatonya saat meresmikan posko dan deklarasi relawan di Cempaka Putih Timur.

Pernyataan Buta-Budek itu diprotes Forum Tunanetra. Rombongan kecil penyandang tunanetra pun berunjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tak hanya itu, Advokat Senopati 08 melaporkan Ma'ruf ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melanggar pasal 280 ayat 1 C, D, dan E serta pasal 521 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Lampu Kuning untuk Ma'ruf AminWarga tunanetra menuntut permintaan maaf Ma'ruf Amin atas pernyataan buta-budek. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Pasal tersebut memuat Larangan Dalam Kampanye. Pelaksana, Peserta, dan tim Kampanye dilarang (c). menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon,
dan/atau Peserta Pemilu yang lain; (d). menghasut dan mengadu dombaperseorangan ataupun masyarakat; (e) mengganggu ketertiban umum.

Kata Wawan, Ma'ruf dan para petarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 harus berhati-hati saat bertutur kata. Fokus masyarakat kini tak lagi hanya pada substansi visi dan misi calon pemimpin.

"Diksi. Hati-hati dalam memilih kata karena sekarang tidak hanya soal substansi tapi bagaimana menyampaikan pesan dan substansinya kepada masyarakat," tuturnya.

Kejadian serupa juga menimpa Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto karena menganalogikan orang susah dengan tampang Boyolali. Pernyataan itu membuat masyarakat Boyolali demo besar-besaran.

Wawan berpendapat akan lebih baik apabila tim pasangan nomor urut 01 memberikan masukan kepada Ma'ruf mengenai komunikasi politik.

"Kyai Maruf memang seorang tokoh agama, beliau Ketua MUI, ulama besar. Tapi ini kontestasi politik," ujar Wawan menegaskan.
Lampu Kuning untuk Ma'ruf AminMa'ruf Amin. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Hingga kini, belum ada hasil survei terbaru mengenai elektabilitas kedua pasangan calon pasca pernyataan itu.

Wawan tak menampik jenis komunikasi politik agresif bisa berdampak buruk bagi elektabilitas pasangan nomor urut 01. Padahal, awalnya Ma'ruf dipilih karena diyakini dapat menggerek elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2019.

Jokowi dan Maruf diimbau fokus dan konsisten dengan prinsip awal yakni menyampaikan kinerja empat tahun pemerintahan Jokowi dan rencana kerja saat periode kedua.

"Intinya jangan mengikuti permainan lawan," ucap Wawan.
(ugo)
1 dari 2