Kadis SDA DKI Bantah Anies soal Skema Bayar Pembebasan Lahan
CNN Indonesia
Jumat, 16 Nov 2018 02:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Teguh Hendrawan menegaskan pihaknya tak pernah melakukan pembayaran tunai dalam proses pembebasan lahan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya diketahui sempat menyatakan jika proses pembayaran pembebasan lahan di Dinas SDA dilakukan secara tunai atau cash.
"Enggak ada (pakai tunai). Jadi saya klarifikasi, mohon maaf ya, mekanisme pembayaran itu (tunai) kan bisa jadi permainan mark up dan ada permainan makelar," kata Teguh di Balai Kota Jakarta, Kamis (15/11).
Teguh menuturkan pembebasan lahan oleh pihaknya jumlahnya mencapai ribuan, sehingga menurutnya pembayaran tak mungkin dilakukan secara tunai.
Ia juga mengklaim memiliki seluruh bukti transfer dalam setiap transaksi pembebasan lahan yang dilakukan oleh Dinas SDA.
"Kita semuanya melalui transfer, berdasarkan nama orangnya itu," terang dia.
Kendati demikian, Teguh mengakui jika proses pembayaran memang cenderung lambat. Pasalnya, sebelum proses pembayaran dilakukan pihaknya mesti memastikan syarat administrasi dari lahan yang dibebaskan harus lengkap.
"Segala sesuatu kan butuh proses namanya kelengkapan administrasi jadi acuan kami, saya mau bayar tanah, pasti saya cek dong, saya koordinasi sama camat, lurah, walikota, dan BPN," tuturnya.
Di sisi lain, terkait penyerapan anggaran Dinas SDA yang masih rendah, Teguh masih mengaku optimis penyerapan anggaran bisa mencapai 80 persen.
Namun, sambungnya, dari anggaran Rp4,5 triliun milik Dinas SDA, saat ini baru terserap 30 persennya.
"Tapi kita on progress, karena kemarin minggu lalu saya ditargetkan paling enggak minimum 80 persen, mudah-mudahan terkejar," tuturnya.
(dis/dal)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya diketahui sempat menyatakan jika proses pembayaran pembebasan lahan di Dinas SDA dilakukan secara tunai atau cash.
"Enggak ada (pakai tunai). Jadi saya klarifikasi, mohon maaf ya, mekanisme pembayaran itu (tunai) kan bisa jadi permainan mark up dan ada permainan makelar," kata Teguh di Balai Kota Jakarta, Kamis (15/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga mengklaim memiliki seluruh bukti transfer dalam setiap transaksi pembebasan lahan yang dilakukan oleh Dinas SDA.
Kendati demikian, Teguh mengakui jika proses pembayaran memang cenderung lambat. Pasalnya, sebelum proses pembayaran dilakukan pihaknya mesti memastikan syarat administrasi dari lahan yang dibebaskan harus lengkap.
"Segala sesuatu kan butuh proses namanya kelengkapan administrasi jadi acuan kami, saya mau bayar tanah, pasti saya cek dong, saya koordinasi sama camat, lurah, walikota, dan BPN," tuturnya.
Di sisi lain, terkait penyerapan anggaran Dinas SDA yang masih rendah, Teguh masih mengaku optimis penyerapan anggaran bisa mencapai 80 persen.
Namun, sambungnya, dari anggaran Rp4,5 triliun milik Dinas SDA, saat ini baru terserap 30 persennya.
"Tapi kita on progress, karena kemarin minggu lalu saya ditargetkan paling enggak minimum 80 persen, mudah-mudahan terkejar," tuturnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK