Menyusuri Jejak Kerja Ahok dan Anies di Sepanjang Ciliwung

CNN Indonesia | Kamis, 22/11/2018 10:38 WIB
Menyusuri Jejak Kerja Ahok dan Anies di Sepanjang Ciliwung Kodam Jaya menyusuri Sungai Ciliwung dari Markas Komando Rindam Jaya hingga Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sungai Ciliwung kembali menjadi sorotan setelah proses normalisasi sungai mandek pada 2017. Penyempitan Sungai Ciliwung dianggap salah satu faktor utama banjir di beberapa titik di Jakarta.

Proses normalisasi Sungai Ciliwung itu berhenti setelah estafet kepemimpinan gubernur dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada Anies Baswedan.

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) sudah memulai proyek tersebut sejak 2013 dengan target normalisasi 33 kilometer. Namun normalisasi terhenti saat baru tercapai 16 kilometer pada 2018.



Alasannya, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies tak melakukan pembebasan lahan guna normalisasi. BBWSCC pun mengembalikan dana pembebasan lahan Rp40 miliar ke negara.

CNNIndonesia.com menyusuri Sungai Ciliwung untuk mengetahui kondisi terkini Rabu (21/11). Penyusuran dilakukan sejauh sekitar 13 kilometer dari Markas Komando Resimen Induk Kodam Jaya (Rindam Jaya) di Jakarta Timur hingga Pintu Air Manggarai di Jakarta Selatan.

Perjalanan ditempuh menggunakan beberapa perahu karet landing craft rubber (LCR) milik Kodam Jaya bersama Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Joni Supriyanto dan rombongan.


Sepanjang perjalanan, tumpukan sampah bisa ditemukan di kanan dan kiri sungai. Aroma tak sedap juga terendus selama dua setengah jam perjalanan.

Tak jarang sampah plastik, seperti kantong kresek, botol, maupun sedotan ikut hanyut bersama aliran air.

Menyusuri Jejak Ahok dan Anies di Sepanjang Sungai CiliwungBaling-baling perahu yang ditumpangi rombongan Kodam Jaya tersangkut sampah di Sungai Ciliwung. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Beberapa kali perahu yang ditumpangi rombongan harus berhenti karena baling-baling mesin tersangkut sampah plastik maupun tanah. Endapan lumpur cukup tinggi. Sementara tinggi muka air tak sampai satu meter.

Lebar Sungai Ciliwung rata-rata sepuluh meter. Namun di beberapa titik bisa lebih pendek karena dipadati bangunan semi permanen.

Di sejumlah bangunan itu, beberapa warga melakukan kegiatan membuang limbah, seperti mencuci, mandi, dan buang air langsung ke tepi Sungai Ciliwung.


Selain itu, warga juga mencari nafkah di bantaran Ciliwung. Beberapa orang menyediakan perahu untuk menyeberang, beberapa lainnya memilih memancing ikan sapu-sapu.

Namun, tak hanya bangunan semi permanen yang berdiri di pinggir Ciliwung. Ada juga beberapa bangunan elite seperti restoran Dapur Kayu Manis di Kramatjati dan apartemen Pancoran Riverside di Pancoran.

Kantor Badan Intelijen Negara (BIN) di Kalibata juga berdiri persis di pinggir Sungai Ciliwung.

Beberapa kali CNNIndonesia.com menemui mesin pengeruk Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Mereka berlomba dengan waktu memangkas sedimen tanah di Ciliwung jelang musim hujan.


Jejak normalisasi Sungai Ciliwung terlihat di beberapa titik, seperti di Bidara Cina dan Bukit Duri. Di wilayah itu, lebar sungai lebih dari sepuluh meter. Lalu ada jalan inspeksi yang memisahkan bibir sungai dengan permukiman.

Dua lokasi itu merupakan wilayah yang sempat digusur Ahok untuk keperluan normalisasi sungai.

Di wilayah-wilayah itu pun masih tersemat beberapa perlawanan warga terhadap penggusuran era Ahok. Seperti mural "Di Jakarta, beton lebih subur daripada pohon" dan "#SaveBukitDuri Menolak tunduk" di sekitaran Bukit Duri.
Menyusuri Jejak Ahok dan Anies di Sepanjang Sungai CiliwungSejumlah bangunan semi permanen berdiri di tepi Sungai Ciliwung. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Terhambat Naturalisasi

Mandeknya normalisasi Sungai Ciliwung tak terlepas dari perbedaan visi Anies dengan BBWSCC. BBWSCC mengusung normalisasi dengan pelebaran, pembetonan, dan pembangunan jalan inspeksi.

Sementara Anies menginginkan pembenahan sungai dengan tidak mengubah bentuk alami sungai. Perbaikan aliran sungai dilakukan dengan pelebaran dan penumbuhan lahan hijau di sekitar sungai.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengatakan hal ini agak sulit dilaksanakan. Sebab, konsep naturalisasi ala Anies membutuhkan bentangan sungai lebih dari lima puluh meter.

"Kami prinsipnya tetap mendukung program Gubernur. Tapi kami cari dulu titik yang agak lebar, naturalisasi lebarnya harus lebih dari 50-60 meter," kata Bambang di Pintu Air Manggarai, Jakarta, Rabu.


Kondisi itu dipersulit dengan janji Anies yang menolak penggusuran demi pembenahan sungai.

Sementara, kata Bambang, normalisasi hanya membutuhkan maksimal bentangan 50 meter. Sekitar 30 meter untuk badan sungai. Sementara sisanya untuk turab beton dan jalan inspeksi.

"Kalau ada jalan inspeksi, otomatis rumah akan dibangun menghadap jalan dan sungai. Mind set-nya kalau sungai di depan rumah, tidak akan mengotori sungai lagi," kata Bambang. (dhf/pmg)