Menuai Kritik, TGUPP Tetap Diberi Anggaran Rp19 M

Jakarta, CNN Indonesia -- Meski kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai kritik, DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk memberi anggaran senilai Rp19 miliar dalam APBD DKI 2019, atau sama dengan anggaran pada 2018.

Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus pimpinan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memutuskan untuk memberikan anggaran TGUPP sebesar Rp19 miliar. Anggaran tersebut diketahui sama dengan anggaran yang diberikan dalam APBD 2018.

"Kalau gubernur punya diskresi, saya juga punya, saya kasih Rp19 miliar," kata Prasetio, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Kamis (22/11).

Lihat juga: TGUPP Anies yang Belum Terlihat Sempurna

Keputusan Prasetio tersebut sempat menuai protes sejumlah anggota Banggar DPRD DKI. Prasetio kemudian menjelaskan bahwa anggaran tersebut merupakan kewenangan dari Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.

"Kita enggak tahu TGUPP kerjanya apa, enggak ada yang tahu, tapi itu diskresi gubernur, biar masyarakat saja yang menilai nanti," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah kritikan terhadap kerja TGUPP terungkap dalam rapat Banggar tersebut. Para anggota dewan saat itu tengah membahas soal pengajuan anggaran dana TGUPP sebesar Rp20 miliar pada APBD 2019 untuk TGUPP.

Lihat juga: Serapan APBD Rendah, Anies Disebut Terlalu Asyik dengan TGUPP

Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Bestari Barus mengatakan dirinya tak pernah menolak soal keberadaan TGUPP tersebut. Namun, ia melihat kinerja TGUPP Anies tersebut tak terlihat selama bekerja dalam kurun waktu satu tahun ini. Ia mengusulkan anggaran TGUPP Digabung ke pos operasional gubernur.

"Hasil kerjanya kurang baik, dari pembangunannya kurang baik," kata Bestari dalam rapat Banggar .

"Lebih baik dinolkan saja [anggarannya], pakai dana operasional gubernur," ia menambahkan.

Lihat juga: DPRD DKI Tolak Teken Laporan 'Janggal' Keuangan Anies

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Hanura Ruslan Amsyari meminta TGUPP memiliki tolok ukur yang jelas guna mengukur kinerjanya. Ia pun mengusulkan agar anggaran TGUPP dipotong sebesar 50 persen.

Di sisi lain, anggota fraksi Partai Gerindra Syarif mengatakan komisi A sampai saat ini belum pernah membahas soal kinerja TGUPP meski memiliki rencana untuk mengukur kinerja tim ini.

"Karena dia [TGUPP] diskresi [gubernur], kasih kesempatan satu tahun, tahun ini belum berakhir. Sekitar bulan Maret dan April nanti kita lihat, ngukur kinerja kan satu tahun, kita lihat di situ," tutur Syarif.

(arh/arh)