
DPR Sebut Kemhub Abaikan Rekomendasi Keselamatan Penerbangan
CNN Indonesia | Jumat, 23/11/2018 15:22 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Francis mengkritik sikap Kementerian Perhubungan (Kemhub) yang seolah abai dalam mengurus keselamatan penerbangan.
Fary menganggap Kemhub telah mengabaikan sejumlah rekomendasi keselamatan penerbangan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
"Dalam rentetan kecelakaan penerbangan Tanah Air, pemerintah dalam hal ini Kemenhub juga dirasa memiliki andil," ujar Fary dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (23/11).
Fary menyebut KNKT telah memberikan rekomendasi keselamatan penerbangan kepada Kemenhub dalam kurun lima tahun terakhir. Bahkan, sambungnya, DPR juga telah membentuk Panitia Kerja Keselamatan Penerbangan dengan segala rekomendasi yang dibuatnya.
Fary menyebut, dari 157 rekomendasi yang diberikan KNKT kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, setidaknya hanya 20 rekmendasi yang ditindaklanjuti. Hal yang dihiraukan tersebut di antaranya rekomendasi KNKT tentang persoalan bandara, navigasi, hingga operator penerbangan.
"Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi keselamatan penerbangan," ujarnya.
Politikus Gerindra ini kemudian mencatat kecelakaan penerbangan dengan kategori pesawat pengangkut penumpang sejak tahun 2016 hingga 2018 terus meningkat. Pada 2016 angka kecelakaan hanya sebanyak 11 kejadian, 15 kejadian pada 2017, dan 18 kejadian pada 2018. Fary menilai, meningkatnya angka kecelakaan tidak sejalan dengan besarnya anggaran sekitar Rp250 miliar untuk mendanai pembinaan dan kelaikan udara.
Terkait dengan hal itu, Fary meminta Kemenhub segera memenuhi rekomendasi keselamatan penerbangan dari KNKT agar kecelakaan penerbangan tidak terulang kembali.
"Jangan sampai ada musibah kembali yang disebabkan karena persoalan operasioal pengelolaan penerbangan yang tidak memenuhi standar atau karena persoalan kelaikan pesawat udara," ujarnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat bersama DPR, Kamis (22/11) mengatakan, dalam kasus Lion Air JT-610, pesawat tersebut sudah disertifikasi dan laik jalan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Kemhub. Terkait dengan kecelakaan, Budi mengklaim pihaknya telah melakukan pemeriksaan standar keberangkatan dan berkoordinasi dengan Airnav.
Kemhub, juga melakukan pemeriksaan khusus terhadap pesawat Boeing 737 Max 8," kata Budi.
Budi mengatakan Kemhub melalui Surat Dirjen Perhubungan Udara meminta Lion Air membebastugaskan sementara Direktur Teknik Lion Air guna mendukung proses investigasi yang dilakukan KNKT. "(Kemhub) membekukan sementara sertifikat Aircraft Maintenance Engineer Licence (AMEL) nomor 2098, 2129, dan 4783," ujarnya.
Pesawat Lion Air PK-LQP rute Jakarta-Pangkal Pinang hilang kontak di atas perairan Karawang pada Senin (29/10), sekitar pukul 06.33 WIB. Pesawat tipe Boeing 737-Max 8 mengangkut 189 orang, yang terdiri dari delapan awak pesawat dan 181 penumpang. (jps/ain)
Fary menganggap Kemhub telah mengabaikan sejumlah rekomendasi keselamatan penerbangan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
"Dalam rentetan kecelakaan penerbangan Tanah Air, pemerintah dalam hal ini Kemenhub juga dirasa memiliki andil," ujar Fary dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (23/11).
Fary menyebut KNKT telah memberikan rekomendasi keselamatan penerbangan kepada Kemenhub dalam kurun lima tahun terakhir. Bahkan, sambungnya, DPR juga telah membentuk Panitia Kerja Keselamatan Penerbangan dengan segala rekomendasi yang dibuatnya.
Fary menyebut, dari 157 rekomendasi yang diberikan KNKT kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, setidaknya hanya 20 rekmendasi yang ditindaklanjuti. Hal yang dihiraukan tersebut di antaranya rekomendasi KNKT tentang persoalan bandara, navigasi, hingga operator penerbangan.
"Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi keselamatan penerbangan," ujarnya.
Politikus Gerindra ini kemudian mencatat kecelakaan penerbangan dengan kategori pesawat pengangkut penumpang sejak tahun 2016 hingga 2018 terus meningkat. Pada 2016 angka kecelakaan hanya sebanyak 11 kejadian, 15 kejadian pada 2017, dan 18 kejadian pada 2018. Fary menilai, meningkatnya angka kecelakaan tidak sejalan dengan besarnya anggaran sekitar Rp250 miliar untuk mendanai pembinaan dan kelaikan udara.
Terkait dengan hal itu, Fary meminta Kemenhub segera memenuhi rekomendasi keselamatan penerbangan dari KNKT agar kecelakaan penerbangan tidak terulang kembali.
"Jangan sampai ada musibah kembali yang disebabkan karena persoalan operasioal pengelolaan penerbangan yang tidak memenuhi standar atau karena persoalan kelaikan pesawat udara," ujarnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat bersama DPR, Kamis (22/11) mengatakan, dalam kasus Lion Air JT-610, pesawat tersebut sudah disertifikasi dan laik jalan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Kemhub. Terkait dengan kecelakaan, Budi mengklaim pihaknya telah melakukan pemeriksaan standar keberangkatan dan berkoordinasi dengan Airnav.
Kemhub, juga melakukan pemeriksaan khusus terhadap pesawat Boeing 737 Max 8," kata Budi.
![]() |
Budi mengatakan Kemhub melalui Surat Dirjen Perhubungan Udara meminta Lion Air membebastugaskan sementara Direktur Teknik Lion Air guna mendukung proses investigasi yang dilakukan KNKT. "(Kemhub) membekukan sementara sertifikat Aircraft Maintenance Engineer Licence (AMEL) nomor 2098, 2129, dan 4783," ujarnya.
Pesawat Lion Air PK-LQP rute Jakarta-Pangkal Pinang hilang kontak di atas perairan Karawang pada Senin (29/10), sekitar pukul 06.33 WIB. Pesawat tipe Boeing 737-Max 8 mengangkut 189 orang, yang terdiri dari delapan awak pesawat dan 181 penumpang. (jps/ain)
ARTIKEL TERKAIT

64 Korban Belum Ditemukan, Lion Air Minta Pencarian Ulang
Nasional 1 tahun yang lalu
Proses Identifikasi Berakhir, 125 Korban Lion Air Dikenali
Nasional 1 tahun yang lalu
Detik-detik Lion Air Bermasalah Sebelum Jatuh Versi KNKT
Nasional 1 tahun yang lalu
KNKT Unduh FDR Lion Air Berisi Data 69 Jam Penerbangan
Nasional 1 tahun yang lalu
Jasa Raharja: 100 Ahli Waris Korban Lion Air Sudah Disantuni
Nasional 1 tahun yang lalu
Tambah 3 Nama, Korban Lion Air Teridentifikasi Jadi 107 Orang
Nasional 1 tahun yang lalu
BACA JUGA

DPR Setuju RI Setop Ekspor Gas Bumi ke Singapura pada 2023
Ekonomi • 06 December 2019 14:52
DPR Minta Jokowi Wajibkan Penjualan Gas di Dalam Negeri
Ekonomi • 06 December 2019 11:52
Puluhan Warga Korea Adukan Jiwasraya ke DPR
Ekonomi • 04 December 2019 20:20
Bahas Jiwasraya, DPR Panggil Erick Thohir dan Bos Bank BUMN
Ekonomi • 04 December 2019 19:32
TERPOPULER

Walhi: Ekspansi Tambang Penyebab Harimau Serang Warga
Nasional • 1 jam yang lalu
Mayoritas Parpol Jera dengan Pemilu Serentak
Nasional 2 jam yang lalu
Air Asia Kecam Canda Penumpang Mengaku Bawa Bom di Pesawat
Nasional 4 jam yang lalu