DPR Sebut Kemhub Abaikan Rekomendasi Keselamatan Penerbangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Francis mengkritik sikap Kementerian Perhubungan (Kemhub) yang seolah abai dalam mengurus keselamatan penerbangan.

Fary menganggap Kemhub telah mengabaikan sejumlah rekomendasi keselamatan penerbangan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Dalam rentetan kecelakaan penerbangan Tanah Air, pemerintah dalam hal ini Kemenhub juga dirasa memiliki andil," ujar Fary dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (23/11).

Lihat juga: 64 Korban Belum Ditemukan, Lion Air Minta Pencarian Ulang

Fary menyebut KNKT telah memberikan rekomendasi keselamatan penerbangan kepada Kemenhub dalam kurun lima tahun terakhir. Bahkan, sambungnya, DPR juga telah membentuk Panitia Kerja Keselamatan Penerbangan dengan segala rekomendasi yang dibuatnya.

Fary menyebut, dari 157 rekomendasi yang diberikan KNKT kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, setidaknya hanya 20 rekmendasi yang ditindaklanjuti. Hal yang dihiraukan tersebut di antaranya rekomendasi KNKT tentang persoalan bandara, navigasi, hingga operator penerbangan.

"Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi keselamatan penerbangan," ujarnya.

Politikus Gerindra ini kemudian mencatat kecelakaan penerbangan dengan kategori pesawat pengangkut penumpang sejak tahun 2016 hingga 2018 terus meningkat. Pada 2016 angka kecelakaan hanya sebanyak 11 kejadian, 15 kejadian pada 2017, dan 18 kejadian pada 2018. Fary menilai, meningkatnya angka kecelakaan tidak sejalan dengan besarnya anggaran sekitar Rp250 miliar untuk mendanai pembinaan dan kelaikan udara.

Lihat juga: Proses Identifikasi Berakhir, 125 Korban Lion Air Dikenali

Terkait dengan hal itu, Fary meminta Kemenhub segera memenuhi rekomendasi keselamatan penerbangan dari KNKT agar kecelakaan penerbangan tidak terulang kembali.

"Jangan sampai ada musibah kembali yang disebabkan karena persoalan operasioal pengelolaan penerbangan yang tidak memenuhi standar atau karena persoalan kelaikan pesawat udara," ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat bersama DPR, Kamis (22/11) mengatakan, dalam kasus Lion Air JT-610, pesawat tersebut sudah disertifikasi dan laik jalan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Kemhub. Terkait dengan kecelakaan, Budi mengklaim pihaknya telah melakukan pemeriksaan standar keberangkatan dan berkoordinasi dengan Airnav.

Kemhub, juga melakukan pemeriksaan khusus terhadap pesawat Boeing 737 Max 8," kata Budi.

Menhub Budi Karya Sumadi (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Budi mengatakan Kemhub melalui Surat Dirjen Perhubungan Udara meminta Lion Air membebastugaskan sementara Direktur Teknik Lion Air guna mendukung proses investigasi yang dilakukan KNKT. "(Kemhub) membekukan sementara sertifikat Aircraft Maintenance Engineer Licence (AMEL) nomor 2098, 2129, dan 4783," ujarnya.

Pesawat Lion Air PK-LQP rute Jakarta-Pangkal Pinang hilang kontak di atas perairan Karawang pada Senin (29/10), sekitar pukul 06.33 WIB. Pesawat tipe Boeing 737-Max 8 mengangkut 189 orang, yang terdiri dari delapan awak pesawat dan 181 penumpang. (jps/ain)