Siapapun Presidennya, PA 212 Mau Tetap Jadi Parlemen Jalanan

CNN Indonesia | Rabu, 05/12/2018 08:34 WIB
Siapapun Presidennya, PA 212 Mau Tetap Jadi Parlemen Jalanan Reuni 212 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (2/12). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif menyebut pihaknya akan terus menjadi parlemen jalanan apapun hasil Pilpres 2019. Sebab, asal mula gerakan ini adalah panggilan moral dalam kasus penodaan agama.

"Insyaallah tetap akan istikamah jadi gerakan moral sebagai parlemen jalanan siapapun presidennya nanti," tutur Slamet saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (5/12).

Ia mengatakan PA 212 tidak ingin menjadi partai politik. Menurut dia, PA 212 terbentuk atas gerakan moral yang menentang penoda agama. Oleh karena itu, PA 212 akan terus bergerak sebagai gerakan moral.


Keinginan menjadi parlemen jalanan pernah dinyatakan Slamet pada November 2017 silam. Kala itu, dia mengatakan PA 212 tidak akan membubarkan diri meski Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah divonis bersalah melakukan penodaan agama.

Slamet juga tidak ingin PA 212 menjadi parpol atau ormas. Kata dia, saat ini jumlah ormas sudah banyak. Dia lebih ingin PA 212 mengontrol penguasa tanpa menjadi parpol atau ormas.

"Ormas sudah banyak, biarkan kami menjadi parlemen jalanan untuk mengontrol penguasa," ucap Slamet, kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, akhir November lalu.

Kala itu, Slamet menganggap upaya untuk mempertahankan PA 212 masih relevan. Namun, bentuknya bukan dengan mendaftarkan PA 212 sebagai ormas. Ia menganggap, bentuk PA 212 saat ini merupakan hasil gabungan dari sejumlah ormas Islam. Dengan format seperti itu, PA 212 dinilainya akan lebih leluasa dalam menggalang kekuatan.

Ke depannya, lanjut Slamet, PA 212 akan terus mengawasi pihak-pihak yang berusaha menodai Islam. Kata dia, hal ini dilakukan demi kebaikan Indonesia.

"Menjadikan NKRI yang lebih baik dengan mengharap rida Ilahi," ucapnya.

Slamet menilai perjuangan melawan penoda agama belum berhenti meski Ahok telah dipenjara. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan akan muncul penoda agama yang baru. PA 212, kata Slamet, bertugas untuk melawan mereka.

"Penodaan agama dan kriminalisasi ulama masih terus berlangsung bahkan gejala Islamophobia kian menguat," kata Slamet.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menantang PA 212 untuk menjadi partai politik. Sebab, ia menilai kegiatan organisasi yang dilakukan PA 212 selalu bermuatan politis.

(arh)