Koordinasi dengan KPK, PKS Siap Teken Sistem Integritas

CNN Indonesia | Jumat, 07/12/2018 03:23 WIB
Koordinasi dengan KPK, PKS Siap Teken Sistem Integritas Sekjen PKS Mustafa Kamal, di Depok, 14 Oktober. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku bakal menandatangani komitmen bersama Sistem Integritas Partai Politik dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami akan segera berkoordinasi dengan KPK untuk semakin memastikan komitmen pemberantasan korupsi dengan menandatangani komitmen bersama mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik [SIPP]," kata Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (6/12).

Diberitakan sebelumnya, PKS tak hadir pada acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 yang digelar KPK dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2018, Selasa (4/12). Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen penerapan Sistem Integritas Partai Politik oleh partai peserta Pemilu 2019.


Selain PKS, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai NasDem juga tak ikut menandatangani komitmen bersama itu.

Mustafa berkata ketidakhadiran pihaknya dalam acara itu lantaran Presiden PKS Sohibul Iman tengah berada di luar negeri. Selain itu, kata Mustafa terjadi sirkulasi surat undangan yang tersendat di internal.

"Jadi tidak ada unsur kesengajaan," ujarnya.

Mustafa mengakui agenda pemberantasan korupsi tak akan berhasil jika tidak dimulai dari internal parpol masing-masing. PKS, kata Mustafa telah mengawalinya dengan melakukan penandatanganan pakta integritas antikorupsi oleh calon anggota legislatif, pada Oktober 2018.

"Hal itu kami yakini merupakan wujud konkret dari integritas partai politik," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah parpol meneken komitmen mewujudkan sistem integritas partai politik yang dicanangkan KPK. Sejumlah partai yang telah menandatangani itu antara lain, PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Partai Garuda, Partai Berkarya, PAN, Hanura Perindo, PPP, PSI, Demokrat, serta PKPI.

Sementara Partai NasDem menolak memberikan tanda tangan lantaran menganggap hal tersebut hanya seremoni semata. Meskipun demikian, seluruh perwakilan partai yang hadir sepakat dan mendukung penerapan SIPP tersebut.

(fra/arh)