Singgung Kasus JFK, JK Akui Sulit Tuntaskan Kasus HAM Lawas

CNN Indonesia | Selasa, 11/12/2018 18:13 WIB
Singgung Kasus JFK, JK Akui Sulit Tuntaskan Kasus HAM Lawas Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12). (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui tak mudah bagi pemerintah untuk menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.

Selama ini, aktivis HAM menuntut pemerintah untuk mengungkap sejumlah kasus HAM di masa lalu seperti peristiwa 1965, peristiwa Talangsari, hingga tragedi Semanggi. Permasalahan ini turut menjadi salah satu poin rekomendasi dari Komisi Nasional HAM kepada pemerintah.

"Hak-hak yang menyangkut peristiwa masa lalu telah disampaikan, tapi nyatanya tidak mudah mengungkap peristiwa 20 sampai 30 tahun lalu," ujar JK saat menanggapi rekomendasi dalam peringatan hari HAM internasional di gedung Komnas HAM Jakarta, Selasa (11/12).


JK mengatakan, sulitnya pengungkapan kasus pelanggaran HAM masa lalu sebenarnya tak hanya dialami Indonesia. Kasus pembunuhan mantan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy (JFK) pada 1963 pun hingga saat ini belum terungkap.

"Amerika saja belum bisa buka siapa yang bunuh Kennedy. Jadi kalau ada pembunuhan banyak orang tidak berarti melepas tanggung jawab, tapi kita tahu itu bukan hal yang mudah," katanya.

Selain persoalan HAM masa lalu, rekomendasi lain yang disinggung Komnas HAM adalah pembangunan rumah ibadah. Selama ini pemerintah kerap dikritik lantaran sulitnya membangun rumah ibadah.

Namun, menurut JK, permasalahan itu muncul tak lepas dari keberadaan aturan yang harus ditaati. Untuk membangun rumah ibadah, suatu wilayah harus memenuhi syarat, salah satunya jumlah penduduk yang beragama sama.

Ia menegaskan, terbatasnya pembangunan rumah ibadah tak berarti membatasi orang untuk beribadah pula. Oleh karena itu, JK meminta masyarakat memahami aturan itu secara lebih jelas.

"Agama dan rumah ibadah sangat berbeda, semua berhak menganut agama tapi tidak semua berhak membangun rumah ibadah. Itu sangat penting dimaklumi agar memahami aturan-aturan," tuturnya.

(psp/arh)