PDIP Apresiasi, PKB Kritik Indeks Demokrasi Jakarta Tertinggi

CNN Indonesia | Sabtu, 15/12/2018 12:53 WIB
PDIP Apresiasi, PKB Kritik Indeks Demokrasi Jakarta Tertinggi Foto ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI Jakarta mengapresiasi Indeks Demokrasi tertinggi yang diraih DKI Jakarta. Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengkritiknya.

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menilai penghargaan tersebut layak diterima oleh Pemprov DKI.

Pasalnya, kata Gembong, sebagai ibu kota negara memang sudah sewajarnya jika masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang berpikir rasional dalam menggunakan hak demokrasinya.


"Masyarakatnya relatif masyarakat yang rasional, kultur masyarakat yang sudah pandai, saya kira Jakarta layak menyandang predikat itu," ujar Gembong saat dihubungi wartawan, Jumat (14/12).


Sebagai tindak lanjut atas penghargaan itu, Gembong berharap Pemprov DKI mampu untuk mempertahakan dan menjaga iklim demokrasi di Jakarta yang sudah baik ini.

Salah satunya, sambung Gembong, bisa dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI untuk bisa meningkatkan kualitas berdemokrasi masyarakat Jakarta.

"Kesbangpol perannya sangat strategis dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi warga DKI Jakarta," katanya.

Kritik dilontarkan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas. Ia menilai penghargaan tersebut bukan sebuah kebanggaan.


"(Penghargaan itu) bukan kebanggaan bagi saya, wong ada rusuh, ada perpecahan di kalangan masyarakat," kata Ilyas.

Ilyas menuturkan yang terjadi di Jakarta saat ini justru banyak muncul isu tentang SARA di kalangan masyarakat. Apalagi, sambungnya, atas dasar isu SARA tersebut kemudian timbul saling fitnah antarwarga.

Ilyas menilai jika memang indeks demokrasi di Jakarta tinggi, maka demokrasi yang ada saat ini merupakan sebuah demokrasi yang sudah kebablasan.

"Demokrasi benar tinggi, tapi demokrasi yang tidak terkontrol, kebablasan," ucap Ilyas.

Karenanya, menurut Ilyas, seharusnya Pemprov DKI mampu berperan untuk menjaga iklim demokrasi di Jakarta."


"Demokrasi tinggi tapi tidak dibarengi dengan kontrol yang bagus, dan pemerintah DKI membiarkan seperti ini dan malah menikmati kayaknya," kata Ilyas.

Provinsi DKI Jakarta meraih nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2017 versi Badan Pusat Statistik dan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. DKI Jakarta mengungguli Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara dan Bangka Belitung.

Indeks Demokrasi Indonesia tersebut merupakan hasil penilaian dari pemerintah pusat terhadap kondisi demokrasi tingkat provinsi seluruh Indonesia. 

Metode penilaian indeks demokrasi suatu wilayah dilakukan berdasarkan pemberitaan media massa, review dokumen, focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan para stakeholder. (dis/sur)