KPK Ungkap Modus Pejabat Waskita Curi Uang Proyek Nasional

bin, CNN Indonesia | Selasa, 18/12/2018 06:47 WIB
KPK Ungkap Modus Pejabat Waskita Curi Uang Proyek Nasional Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan dua pejabat PT Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi menjalankan proyek fiktif dalam 14 proyek nasional. Proyek fiktif itu dilakukan dengan menunjuk 4 perusahaan subkontraktor dari proyek-proyek yang digarap Waskita Karya.

"Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah dikerjakan oleh 4 perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/12).

KPK menduga keempat perusahaan subkontraktor tadi sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang tertuang dalam kontrak.

Sehingga ketika Waskita Karya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontrak, uang tersebut diserahkan kembali ke berbagai pihak, termasuk dua pejabat Waskita Karya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar.


"Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama BPK RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut," papar Agus.

Total ada 14 proyek infrastruktur yang dimainkan oleh Fathor dan Yuly. Proyek infrastruktur ini tersebar di seluruh Indonesia, dari Sumatera Utara hingga Papua.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan metode yang dipakai para tersangka dalam kasus ini adalah 'double budgeting'. Febri mencontohkan dalam proyek besar seperti Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, ada bagian dari proyek itu yang dibuat-buat dan digarap oleh perusahaan subkontraktor.

"Perusahaannya benar-benar ada, tapi tidak mengerjakan yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak," kata Febri.

Hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung. Fokus penyidik dalam kasus ini adalah menelusuri alokasi proyek fiktif dalam mekanisme subkontraktor.

"Apakah nanti ada aliran dana ke pihak lain, nanti pada saat ada perkembangan bisa kita ketahui," imbuh Febri.

(wis)