Pilkada 2018, 'Kuburan' Bagi Gubernur Petahana

Hingga berakhirnya batas waktu pengajuan gugatan yang diperpanjang dua hari, pada Jumat 13 Juli, sebanyak 67 permohonan Penyelesaian Hasil Pilkada Serentak 2018 telah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari hasil permohonan itu, MK memutuskan untuk diadakan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang mengikuti pilkada. Hal itu terjadi lantaran hasil rekapitulasi perhitungan suara di beberapa wilayah yang bersengketa dinyatakan tak sah.

Wilayah yang mengikuti pemungutan suara ulang pada Pilkada 2018 itu diantaranya Pilgub Maluku Utara, Pilwalkot Cirebon, Jawa barat, Pilbup Sampang, Jawa Timur dan 12 TPS di Kabupaten Deiyai, Papua.

Presiden Joko Widodo sendiri telah melantik sembilan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Pemilihan Kepala Daerah 2018 pada Rabu 5 September 2018 lalu.

Pasangan gubernur dan wakil gubernur yang tela dilantik diantaranya pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum sebagai pemenang Pilkada Jawa Barat, Sutarmidji-Ria Norsan sebagai kepala daerah terpilih dari Kalimantan Barat.

Lalu terdapat Pasangan kepala daerah terpilih dari Sulawesi Tenggara Ali Mazi-Lukman Abunawas, dari Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah-Sumarsono, dan Nusa Tenggara Timur pasangam Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi.

Selain itu, pemenang Pilkada Papua Lukas Enembe-Klemen Tinal, Sumatera Utara Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen, dan Bali I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardana.

Lihat juga: KPU: Enam Provinsi Sudah Resmikan Perolehan Suara

Dalam pelaksanaan Pilkada 2018, masalah keamanan, baik secara fisik maupun gangguan siber turut disoroti. Beberapa wilayah sempat menunda pelaksanaan pencoblosan karena alasan keamanan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di dua kabupaten di Papua yakni Nduga dan Paniai sempat tertunda karena alasan keamanan.

Untuk kasus Kabupaten Paniai, pemilihan bupati ditunda lantaran ada permasalahan pencalonan yang berimplikasi pada aspek keamanan. Saat itu Pilkada Kabupaten Paniai terpaksa ditunda karena KPUD Provinsi menghendaki dua calon, sementara pihak KPUD Kabupaten dan masyarakat menghendaki satu calon.

Melihat ketegangan itu, Kapolri Jendral Tito Karnavian menyiapkan personal gabungan TNI dan Polri untk mengamankan wilayah tersebut.

Masalah berbeda terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Di wilayah tersebut, terjadi terror yang didalangi oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebelum masa pencoblosan.

Dampaknya, logistik Pilkada hanya tersalurkan di ibukota kabupaten dan masyarakat takut untuk melaksanakan pencoblosan.

Masalah tak berhenti di situ, gangguan siber turut menyerang situs resmi milik KPU yakni infopemilu.go.id sejak hari pencoblosan Pilkada serentak.

Laman penghitungan hasil riil count Pilkada serentak di sejumlah daerah itu sempat tak bisa diakses karena banyak serangan siber.

“Memang tidak ada serangan yang pengaruhi perolehan suara. Terakhir (serangan tersebut) terjadi tadi pagi, hampir setiap menit diserang. Jelas berpengaruh kinerja kami terjadi pelambatan, harus on off,” kata Ketua Komisioner KPU Arief Budiman.

Terhitung situs itu sempat down selama empat hari dan tak bisa diakses oleh masyarakatuas. Beberapa pihak lantas menyarankan KPU untuk melakukan pembenahan terhadap system informasi yang dimilikinya agar kejadian serupa tak kembali terulang.

Lihat juga: Hari Terakhir, 56 Gugatan Sengketa Pilkada Terdaftar di MK

(ugo/rzr)

---