Jokowi: Kalau Saya Anti-Ulama, Tak Mungkin Ada Hari Santri
CNN Indonesia
Rabu, 19 Des 2018 12:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo menepis anggapan yang menyebut dirinya sosok yang antipati terhadap keberadaan ulama. Jokowi justru mengklaim cukup dekat dengan ulama.
Jokowi mengaku setiap pekan rajin keluar masuk pondok pesantren. Seperti kemarin, Jokowi menyambangi empat pesantren di Jombang seperti Pesantren Darul Ulum, Pesantren Tebuireng, Pesantren Aba'ul Marif, dan Pesantrel Bahrul Ulum.
Selain itu menurut dia penetapan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober disebutnya juga merupakan keberpihakan Jokowi kepada para ulama. Adapun, ketentuan itu tercantum di dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015.
"Kalau saya anti ulama, tidak mungkin ada hari santri. Saya simpan saja (draf Keppres-nya) tidak saya tandatangani (kalau memang anti ulama)," jelas Jokowi di Deklarasi Dukungan Ulama Madura di Bangkalan, Madura, Rabu (19/12).
Jokowi juga mengaku sering mendengar aspirasi ulama. Dia mencontohkan tarif jembatan Suramadu yang ia anulir lantaran mendengar keluhan ulama.
Jokowi pada 2015 memangkas tarif Jembatan Suramadu sebesar 50 persen. Belakangan sejumlah ulama menganggap tarifnya masih terlalu tinggi. Sehingga Jokowi memutuskan untuk menggratiskan tarif jembatan yang beroperasi sejak 2009 silam itu.
Di samping itu, Jokowi membeberkan sejumlah rencana program yang berkaitan dengan pemberdayaan santri seperti pendirian bank wakaf mikro serta rencana pemerintah untuk mendirikan 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) di pesantren.
Pemerintah saat ini juga tengah menggodok Rencana Undang-Undang (RUU) Pondok Pesantren agar mendapat pengakuan dari negara dan bisa mendapatkan dukungan dari APBN maupun APBD.
"Kemarin sudah saya sampaikan ke Menteri Agama maksimal RUU ini sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," imbuh dia.
Hari ini Jokowi menghadiri deklarasi ulama se-Madura di Bangkalan. Sebanyak 5.000 ulama berkumpul di Gedung Serba Guna Rato Ebuh yang berasal dari daerah seperti Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Bangkalan.
Di dalam deklarasi itu, ulama sepakat mendukung Jokowi karena menggratiskan tol Suramadu dan memilih Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Sekretaris panitia Deklarasi Akbar Ulama Madura RKH Nuruddin A. Rahman mengatakan, hal itu dianggap sebagai penghormatan dan kehormatan kepada ulama.
"Dalam rangka ulama tersirat Pak Jokowi bisa menjadi presiden periode 2019-2024. Disertai harapan dan ulama Madura bahwa presiden dan wakil presiden terpilih untuk mempercepat pembangunan Madura," jelas dia. (glh/gil)
Jokowi mengaku setiap pekan rajin keluar masuk pondok pesantren. Seperti kemarin, Jokowi menyambangi empat pesantren di Jombang seperti Pesantren Darul Ulum, Pesantren Tebuireng, Pesantren Aba'ul Marif, dan Pesantrel Bahrul Ulum.
Selain itu menurut dia penetapan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober disebutnya juga merupakan keberpihakan Jokowi kepada para ulama. Adapun, ketentuan itu tercantum di dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi juga mengaku sering mendengar aspirasi ulama. Dia mencontohkan tarif jembatan Suramadu yang ia anulir lantaran mendengar keluhan ulama.
Jokowi pada 2015 memangkas tarif Jembatan Suramadu sebesar 50 persen. Belakangan sejumlah ulama menganggap tarifnya masih terlalu tinggi. Sehingga Jokowi memutuskan untuk menggratiskan tarif jembatan yang beroperasi sejak 2009 silam itu.
Pemerintah saat ini juga tengah menggodok Rencana Undang-Undang (RUU) Pondok Pesantren agar mendapat pengakuan dari negara dan bisa mendapatkan dukungan dari APBN maupun APBD.
"Kemarin sudah saya sampaikan ke Menteri Agama maksimal RUU ini sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," imbuh dia.
Hari ini Jokowi menghadiri deklarasi ulama se-Madura di Bangkalan. Sebanyak 5.000 ulama berkumpul di Gedung Serba Guna Rato Ebuh yang berasal dari daerah seperti Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Bangkalan.
Di dalam deklarasi itu, ulama sepakat mendukung Jokowi karena menggratiskan tol Suramadu dan memilih Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Sekretaris panitia Deklarasi Akbar Ulama Madura RKH Nuruddin A. Rahman mengatakan, hal itu dianggap sebagai penghormatan dan kehormatan kepada ulama.
"Dalam rangka ulama tersirat Pak Jokowi bisa menjadi presiden periode 2019-2024. Disertai harapan dan ulama Madura bahwa presiden dan wakil presiden terpilih untuk mempercepat pembangunan Madura," jelas dia. (glh/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK