TNI: Gubernur Papua Tak Pantas Minta Tarik Pasukan dari Nduga

CNN Indonesia | Jumat, 21/12/2018 16:31 WIB
TNI: Gubernur Papua Tak Pantas Minta Tarik Pasukan dari Nduga TNI menolak permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe agar menarik pasukan di Nduga, Papua. (ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyatakan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tak seharusnya meminta TNI-Polri menarik seluruh pasukannya dari Kabupaten Nduga, Papua.

Ia mengatakan jika TNI-Polri menarik pasukan, maka aparat bisa dianggap melakukan pembiaran. Sebab menurutnya, di Nduga telah terjadi pelanggaran hukum berat dan perlu mendapatkan penindakan hukum.

"Jadi menurut saya, gubernur dan ketua DPR serta pihak manapun tidak sepantasnya meminta aparat keamanan TNI-Polri ditarik dari Nduga di mana di daerah tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat yang harus mendapatkan penindakan hukum," kata Aidi dalam keterangan tertulis, Jumat (21/12).



Aidi menegaskan kehadiran pasukan TNI-Polri di Nduga untuk menjalankan tugas utama melindungi dan menjaga wilayah Indonesia. Ia menyatakan kelompok separatisme di Papua telah melakukan pelanggaran HAM dan melawan kedaulatan NKRI.

Selain itu, Aidi mencatat bahwa masih ada empat orang karyawan PT Istaka Karya yang hingga kini belum diketahui nasibnya dan masih hilang. Pihaknya masih mencari keberadaan keempat korban tersebut.

Aidi juga menegaskan TNI tak akan menarik pasukan dari Kabupaten Nduga.

"Apalagi kalau mereka mendengar bahwa TNI-Polri telah menghentikan pencarian karena perintah gubernur dan DPR? Di mana hati nurani Saudara-Saudari sebagai manusia sama-sama ciptaan Tuhan apalagi sebagai pemimpin? Kodam XVII/Cenderawasi tidak akan menarik pasukan dari Kabupaten Nduga," tegasnya.


Ia menilai permintaan menarik pasukan menunjukkan bahwa Gubernur dan Dewan tidak memahami tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin dan wakil rakyat.

TNI: Gubernur Papua Tak Pantas Minta Tarik Pasukan dari NdugaAliansi Mahasiswa Papua, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Ia mengatakan seharusnya Lukas Enembe bisa bertindak sesuai peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa kewajiban kepala daerah adalah mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan melaksanakan program strategis nasional.

"Bila Gubernur LE bersikap mendukung perjuangan separatis Papua Merdeka dan menolak kebijakan program strategis nasional maka LE telah melanggar UU Negara dan patut dituntut sesuai dengan hukum," kata dia.

Aidi menyampaikan kehadiran pasukan TNI-Polri di Papua bukan untuk menakuti apalagi membunuh masyarakat Papua.

"Jadi Rakyat tidak perlu merasa terganggu atas kehadiran TNI-Polri di Mbua dan Yigi Kompleks. Yang merasa terganggu adalah mereka para pelaku kejahatan yang berlumuran dosa telah membantai warga sipil yang tidak berdaya," kata dia.


Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada Presiden Joko Widodo menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Hal itu ia sampaikan usai mengikuti rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Kota Jayapura.

"Saya sebagai gubernur Papua meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang ada di Nduga, karena masyarakat mau merayakan Natal," kata Lukas dikutip Antara Kamis (20/12).

TNI: Gubernur Papua Tak Pantas Minta Tarik Pasukan dari NdugaGubernur Papua Lukas Enembe meminta TNI-Polri menarik pasukannya dari wilayah Nduga. (CNN Indonesia TV)
Menurut Lukas, permintaan ini juga telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, Pemkab dan masyarakat Nduga.

"Kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana [Nduga]," ucapnya.

Lukas menyampaikan terkait persoalan pembunuhan pekerja di Nduga, pihaknya akan membentuk tim independen untuk mengungkap sejumlah peristiwa yang terjadi. Ia berharap tak ada lagi kekerasan terhadap masyarakat di Nduga.

"Tim ini akan terdiri dari DPRP, Komnas HAM dan pemerintah, mereka akan dibagi dan turun ke Nduga, segera mungkin," ujar Lukas Enembe.


Ketua DPRP Yunus Wonda mengemukakan bahwa tim independen itu tidak akan melibatkan aparat keamanan, dengan harapan hasil yang didapatkan bisa lebih maksimal.

"Aparat tidak terlibat dalam tim ini. Tim independen ini akan bekerja untuk ungkap semua peristiwa yang terjadi di Nduga. Terutama mengajak warga yang lari ke hutan agar kembali ke rumahnya masing-masing," tuturnya.

Tim tersebut akan dipimpin langsung oleh gubernur. Mereka juga akan melibatkan tim kesehatan dan psikologi untuk memberikan pendampingan trauma kepada warga di Nduga. (rzr/pmg)