ANALISIS
Dagelan Berjudul 'Pura-pura Pemilu' Jelang Debat Pilpres
CNN Indonesia
Senin, 07 Jan 2019 09:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan akan menggunakan format debat dengan metode debat setengah tertutup. Nantinya daftar pertanyaan dalam debat calon presiden-wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan diberitahukan ke capres-cawapres.
Ada 20 pertanyaan yang nantinya akan 'dibocorkan' ke capres dan cawapres sebelum pelaksanaan debat. Tapi, menurut KPU, sebenarnya yang ditanyakan masing-masing cuma tiga pertanyaan.
KPU menegaskan, capres dan cawapres tidak akan tahu tiga pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang pasti, capres dan cawapres telah mempersiapkan semua jawaban saat debat, karena telah memiliki modal dari kisi-kisi yang telah diberikan KPU.
Debat pertama capres-cawapres akan dilaksanakan pada 17 Januari 2019, dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Sepekan sebelum debat, capres-cawapres akan mendapat 'bekal' dari KPU tentang pertanyaan seputar tema tersebut. Jumlahnya 20 pertanyaan.
Langkah KPU membocorkan pertanyaan dalam debat menuai polemik. Ada yang pro dan ada juga kontra.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean menyebut langkah KPU itu justru merendahkan kualitas pemilu.
"Debat, itu semangat dasarnya untuk menguji wawasan para kandidat, penguasaannya terhadap isu yang akan didebatkan kalau pertanyaannya sudah dibocorkan tidak ada gunanya debat," kata Ferdinand kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/1).
Melalui debat, para kandidat akan mencari sebuah jawaban atas permasalahan. Kata Ferdinand, itu menunjukkan wawasan seorang kandidat.
"Tapi sekarang ini kandidat akan menghafal, kandidat kita juru hafal, dan rakyat tidak lagi mengetahui kapasitas seorang calon," katanya.
Ferdinand berpendapat KPU saat ini sedang mempertontonkan sebuah dagelan tentang pemilu.
"Ini namanya pura-pura pemilu, tujuannya untuk melegitimasi kemenangan. Lebih dari lawakan," kata dia.
Ferdinand menambahkan, KPU sejak awal terkesan tidak netral dan mengikuti arahan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang berstatus petahana.
"Mulai dari soal visi-misi (yang dibatalkan) maunya 01. Ini (debat) juga bentuk keberpihakan 01. Kalau soal wawasan pasangan 01 akan kalah 02," katanya.
Kubu Prabowo-Sandiaga, berencana mengajukan protes tentang format debat itu. "Kami sudah protes melalui media sosial, tetapi secara resmi kita akan melihatnya. Lagi pula protes ke KPU baik secara resmi atau tidak, tidak akan berguna. KPU sangat tidak netral," katanya.
Pendapat berbeda disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing. Menurut Emrus, langkah KPU membocorkan pertanyaan debat merupakan terobosan baru dan patut diapresiasi.
"Debat itu bukan seperti tes Pegawai Negeri. Ini sangat bagus karena kalau para kandidat diberikan pertanyaan lebih awal, mereka akan menyajikan fakta, data, bukti dan rasionalitas terhadap suatu masalah," katanya.
Hal itu, kata Emrus, akan membuat masyarakat menjadi cerdas dan dapat menentukan pilihannya pada pilpres mendatang.
Tapi, diakui Emrus, KPU memiliki kelemahan dalam menetapkan format debat setengah tertutup itu. Yakni, mengumumkannya secara mendadak.
"KPU mengumumkannya last minutes, ini harusnya dilakukan sejak dulu-dulu. harusnya jangan last minutes. Bahkan, itu sebaiknya dimuat dalam bentuk Undang-Undang," katanya.
Ide untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat, kata Emrus, adalah ide cemerlang. Sebab, kata dia, debat capres bukan untuk menguji knowledge seorang kandidat dan menguasai sebuah materi seperti tes masuk pegawai negeri. Dia menjelaskan debat presiden untuk melihat tentang leadership.
"Kalau soal knowledge para calon tak perlu dipertanyakan. Prabowo seorang jenderal, kan enggak gampang menjadi jenderal, Sandiaga pengusaha, dan Jokowi bisa dilihat rekam jejaknya dari pengusaha, wali kota, gubernur, dan presiden," katanya.
Jadi dalam sebuah debat, kata dia, yang harus dilihat adalah gagasan dan ide. Misalkan, seorang calon mendapat pertanyaan tentang soal utang luar negeri. Apakah bila Anda terpilih menjadi capres, apakah akan berutang?
Bila seorang capres telah mendapatkan pertanyaan seperti itu jauh sebelumnya, maka si calon akan dapat menjelaskan dengan fakta, dan data.
"Misalnya dijawab akan berutang, maka dia akan menjelaskan utang itu buat apa saja, di pos-pos mana saja, bila dia jawab tidak, apa yang akan dilakukannya. tentunya dengan data dan fakta," ujar Emrus.
Dengan demikian, kata dia, rakyat nantinya akan menjadikan jawaban para calon itu sebagai janji politiknya. Sebab, para calon memberikan sajian data, fakta, bukti yang sangat matang.
Suatu saat bila si calon terpilih, rakyat bisa menagih janji tersebut.
"Kalau saya berpendapat, dari 20 pertanyaan itu kenapa hanya tiga yang ditanyakan sekalian saja semuanya ditanyakan. Karena kalau hanya tiga, yang 17 pertanyaan itu buat apa," katanya.
Ada 20 pertanyaan yang nantinya akan 'dibocorkan' ke capres dan cawapres sebelum pelaksanaan debat. Tapi, menurut KPU, sebenarnya yang ditanyakan masing-masing cuma tiga pertanyaan.
KPU menegaskan, capres dan cawapres tidak akan tahu tiga pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang pasti, capres dan cawapres telah mempersiapkan semua jawaban saat debat, karena telah memiliki modal dari kisi-kisi yang telah diberikan KPU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah KPU membocorkan pertanyaan dalam debat menuai polemik. Ada yang pro dan ada juga kontra.
"Debat, itu semangat dasarnya untuk menguji wawasan para kandidat, penguasaannya terhadap isu yang akan didebatkan kalau pertanyaannya sudah dibocorkan tidak ada gunanya debat," kata Ferdinand kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/1).
"Tapi sekarang ini kandidat akan menghafal, kandidat kita juru hafal, dan rakyat tidak lagi mengetahui kapasitas seorang calon," katanya.
Ferdinand berpendapat KPU saat ini sedang mempertontonkan sebuah dagelan tentang pemilu.
"Ini namanya pura-pura pemilu, tujuannya untuk melegitimasi kemenangan. Lebih dari lawakan," kata dia.
Ferdinand menambahkan, KPU sejak awal terkesan tidak netral dan mengikuti arahan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang berstatus petahana.
"Mulai dari soal visi-misi (yang dibatalkan) maunya 01. Ini (debat) juga bentuk keberpihakan 01. Kalau soal wawasan pasangan 01 akan kalah 02," katanya.
Kubu Prabowo-Sandiaga, berencana mengajukan protes tentang format debat itu. "Kami sudah protes melalui media sosial, tetapi secara resmi kita akan melihatnya. Lagi pula protes ke KPU baik secara resmi atau tidak, tidak akan berguna. KPU sangat tidak netral," katanya.
Pendapat berbeda disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing. Menurut Emrus, langkah KPU membocorkan pertanyaan debat merupakan terobosan baru dan patut diapresiasi.
"Debat itu bukan seperti tes Pegawai Negeri. Ini sangat bagus karena kalau para kandidat diberikan pertanyaan lebih awal, mereka akan menyajikan fakta, data, bukti dan rasionalitas terhadap suatu masalah," katanya.
Hal itu, kata Emrus, akan membuat masyarakat menjadi cerdas dan dapat menentukan pilihannya pada pilpres mendatang.
Tapi, diakui Emrus, KPU memiliki kelemahan dalam menetapkan format debat setengah tertutup itu. Yakni, mengumumkannya secara mendadak.
"KPU mengumumkannya last minutes, ini harusnya dilakukan sejak dulu-dulu. harusnya jangan last minutes. Bahkan, itu sebaiknya dimuat dalam bentuk Undang-Undang," katanya.
Ide untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat, kata Emrus, adalah ide cemerlang. Sebab, kata dia, debat capres bukan untuk menguji knowledge seorang kandidat dan menguasai sebuah materi seperti tes masuk pegawai negeri. Dia menjelaskan debat presiden untuk melihat tentang leadership.
"Kalau soal knowledge para calon tak perlu dipertanyakan. Prabowo seorang jenderal, kan enggak gampang menjadi jenderal, Sandiaga pengusaha, dan Jokowi bisa dilihat rekam jejaknya dari pengusaha, wali kota, gubernur, dan presiden," katanya.
Jadi dalam sebuah debat, kata dia, yang harus dilihat adalah gagasan dan ide. Misalkan, seorang calon mendapat pertanyaan tentang soal utang luar negeri. Apakah bila Anda terpilih menjadi capres, apakah akan berutang?
"Misalnya dijawab akan berutang, maka dia akan menjelaskan utang itu buat apa saja, di pos-pos mana saja, bila dia jawab tidak, apa yang akan dilakukannya. tentunya dengan data dan fakta," ujar Emrus.
Dengan demikian, kata dia, rakyat nantinya akan menjadikan jawaban para calon itu sebagai janji politiknya. Sebab, para calon memberikan sajian data, fakta, bukti yang sangat matang.
Suatu saat bila si calon terpilih, rakyat bisa menagih janji tersebut.
"Kalau saya berpendapat, dari 20 pertanyaan itu kenapa hanya tiga yang ditanyakan sekalian saja semuanya ditanyakan. Karena kalau hanya tiga, yang 17 pertanyaan itu buat apa," katanya.
Lihat juga:Daftar 6 Panelis Debat Perdana Pilpres 2019 |
Debat Mencari Pemimpin Otentik
BACA HALAMAN BERIKUTNYA TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK