ANALISIS

Dagelan Berjudul 'Pura-pura Pemilu' Jelang Debat Pilpres

CNN Indonesia
Senin, 07 Jan 2019 09:04 WIB
Format debat pilpres setengah tertutup menuai polemik, karena KPU akan membocorkan pertanyaan kepada para calon sepekan sebelum debat digelar.
Pasangan capres-cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)
Pengamat politik Hendri Satrio justru menilai langkah KPU membocorkan pertanyaan kepada pasangan capres justru merugikan KPU. Masyarakat akan menuding KPU terlalu akomodatif terhadap kontestan yang ada.

"Saya enggak mau nuduh ini akomodatif ke kubu mana, biar masyarakat menilai," katanya.

Soal bocoran sebelum debat, kata Hendri, hal itu membuat level debat Pilpres 2019 lebih rendah dari ulangan anak Sekolah Dasar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari itu ulangan, hari itu dikasih soal. Apa sih yang diharapkan KPU dari itu? Setiap paslon ada jawaban, bawa dokumen banyak banget itu pasti, begitu ada soal, ada jawaban," katanya.

Padahal, menurut dia, yang dibutuhkan adalah jawaban otentik dari capres-cawapres. "Itu sudah jawaban dari timses, kalau calon tidak tahu jawabannya, itukan jadi penilaian masyarakat," ujarnya.

Debat itu, kata Henri, bertujuan untuk menyaksikan 'wajah' asli capres dan cawapres. "Hoaks pencitraan, drama politik itu enggak ada yang asli, pada saat debat, misalnya dia ngarang, dia salah memaksakan jawabannya, kita bisa lihat," ucapnya.
Tapi, kalau membawa contekan, menurut Henri bukanlah sebuah debat. "Kita butuh presiden yang genuine dan otentik," ucap dia.

KPU, kata dia, telah menghalangi masyrakat untuk mendapatkan pemimpin yang genuine.

"Menurut saya, semua paslon pasti mempelajari enam panellis, mereka menganalisa itu, justru itu serunya. Tapi kalau pertanyaan dibocorkan nantinya jadi debat antar timses bukan capres cawapres," katanya.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan posisi KPU sebagai lembaga penentu kebijakan teknis pelaksanaan pilpres tidak jelas. KPU terlihat seperti malah tidak punya desain sendiri yang bisa diajukan dan ditawarkan kepada kedua pasangan capres.

KPU, kata Ray, juga terlalu mendengarkan keinginan peserta pilpres. "Tentu saja sikap ini bukan sesuatu yang buruk. Tapi jika segala hal harus disesuaikan dengan keinginan dua pasangan capres, malah posisi KPU terlihat lemah, ambigu dan tidak punya sikap dalam menghdapi keduanya," katanya.

Sejatinya, KPU memiliki desain dan pikiran yang bisa ditawarkan kepada kedua pasangan dan memastikan posisi KPU dalam titik tertentu tidak berubah. Tidak memihak salah satu calon.
(dal/ugo)

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER