Wiranto: Kampanye Bukan Ajang Adu Suku dan Agama
CNN Indonesia
Selasa, 08 Jan 2019 02:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta para peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019, baik pemilihan legislatif maupun presiden untuk menjauhi penggunaan politik identitas selama masa kampanye.
Wiranto mengatakan kampanye yang dilakukan dalam pesta demokrasi lima tahunan ini bukan untuk mengadu suku dan agama serta status sosial masyarakat.
"Politik identitas itu sebenarnya mengingkari Kebhinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita juga imbau agar, ya kita jauhilah politik identitas. karena apa? Karena kampanye ini kan bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadu status sosial," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/1).
Wiranto mengatakan kampanye itu merupakan waktu bagi para peserta Pemilu, termasuk pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk beradu kompetensi serta kualitas yang disampaikan kepada masyarakat.
Menurut dia, masyarakat nantinya akan menilai siapa yang pantas untuk memimpin Indonesia.
"Ini yang harus kita kembangkan kepada masyarakat nanti. Dan kita juga mengimbau kepada partai partai politik sebagai salah satu yang ikut bertanggung jawab suksesnya Pemilu," ujarnya.
"Ayolah kita kampanye boleh, tapi yang kita adu adalah kualitas pemimpin, yang kita adu adalah kompetensi pemimpin, yang kita adu adalah rekam jejak pemimpin," kata Wiranto menambahkan.
Selain soal larangan politik identitas, Wiranto menyatakan pihaknya juga meminta semua pihak tak menyebarkan berita bohong atau hoaks. Dia menyebut bakal menindak tegas penyebar hoaks di tengah gelaran pesta demokrasi lima tahunan.
"Masalah hoaks harus kita selesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas. Karena hoaks itu jelas akan mengacaukan bagaimana opini publik," tuturnya.
Di sisi lain, Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan menjaga stabilitas keamanan selama proses Pemilu 2019. Dia mengaku pihaknya secara bertahap mulai menetralisir kerawanan yang berpotensi muncul di sejumlah daerah.
Menurut Wiranto, Pemilu harus menjadi 'pesta' demokrasi yang membuat masyarakat ceria, bahagia, dan senang lantaran lima tahun sekali diberikan kesempatan memilih pemimpin berkualitas. Hal tersebut, kata Wiranto harus menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk partai politik.
"Sehingga tidak perlu sebenarnya kita risaukan keadaan menjadi panas dan konflik dan sebagainya," kata dia. (fra/ain)
Wiranto mengatakan kampanye yang dilakukan dalam pesta demokrasi lima tahunan ini bukan untuk mengadu suku dan agama serta status sosial masyarakat.
"Politik identitas itu sebenarnya mengingkari Kebhinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita juga imbau agar, ya kita jauhilah politik identitas. karena apa? Karena kampanye ini kan bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadu status sosial," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wiranto mengatakan kampanye itu merupakan waktu bagi para peserta Pemilu, termasuk pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk beradu kompetensi serta kualitas yang disampaikan kepada masyarakat.
"Ini yang harus kita kembangkan kepada masyarakat nanti. Dan kita juga mengimbau kepada partai partai politik sebagai salah satu yang ikut bertanggung jawab suksesnya Pemilu," ujarnya.
"Ayolah kita kampanye boleh, tapi yang kita adu adalah kualitas pemimpin, yang kita adu adalah kompetensi pemimpin, yang kita adu adalah rekam jejak pemimpin," kata Wiranto menambahkan.
Selain soal larangan politik identitas, Wiranto menyatakan pihaknya juga meminta semua pihak tak menyebarkan berita bohong atau hoaks. Dia menyebut bakal menindak tegas penyebar hoaks di tengah gelaran pesta demokrasi lima tahunan.
"Masalah hoaks harus kita selesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas. Karena hoaks itu jelas akan mengacaukan bagaimana opini publik," tuturnya.
Di sisi lain, Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan menjaga stabilitas keamanan selama proses Pemilu 2019. Dia mengaku pihaknya secara bertahap mulai menetralisir kerawanan yang berpotensi muncul di sejumlah daerah.
Menurut Wiranto, Pemilu harus menjadi 'pesta' demokrasi yang membuat masyarakat ceria, bahagia, dan senang lantaran lima tahun sekali diberikan kesempatan memilih pemimpin berkualitas. Hal tersebut, kata Wiranto harus menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk partai politik.
"Sehingga tidak perlu sebenarnya kita risaukan keadaan menjadi panas dan konflik dan sebagainya," kata dia. (fra/ain)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK