Pemprov DKI Pegang Pengelolaan Transportasi Umum Jabodetabek

CNN Indonesia | Rabu, 09/01/2019 21:48 WIB
Pemprov DKI Pegang Pengelolaan Transportasi Umum Jabodetabek Kemacetan di DKI Jakarta membuat Pemprov DKI diinstruksikan memegang kendali pengelolaan transportasi umum di Jabodetabek. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memberikan instruksi langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memegang kendali pengelolaan transportasi di lingkungan Jabodetabek. Anies mengaku siap melakukan perencanaan transportasi massal dengan diintegrasikan antarmoda dan antarwilayah.

"Secara prinsip DKI siap dan kemarin saya ditugaskan Pak Wapres untuk membahas Lebih detail arahan-arahan yang diberikan oleh Pak Presiden kemarin," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (9/1).

Arahan ini kata Anies berangkat dari permasalahan transportasi di Jabodetabek yang terus-menerus alami kemacetan. Kemacetan bahkan kata dia telah menelan kerugian hingga Rp100 Triliun.



Permasalahan ini, kata dia, berangkat dari sistem transportasi yang direncanakan sendiri-sendiri di kawasan masing-masing tanpa ada leading sector.

"Karena itulah mengapa dibicarakan tentang digabung jadi satu supaya perencanaan transportasi mencerminkan perencanaan kawasan. Nah yang mengatur kawasan adalah Pemprov DKI, maka itu kemudian pengaturan transportasi umum massal bila itu menjadi satu, akan sangat memudahkan," jelas Anies.

Tak hanya itu, Anies juga menyebut nantinya jalan-jalan nasional yang berada di Jakarta akan 100 persen dikelola oleh Pemprov DKI. Sedikitnya ada 38 jalan nasional yang ada di DKI, 25 di antaranya telah dikelola sedangkan 13 sisanya baru akan diserahkan kepada Pemprov.

Pemprov DKI Pegang Pengelolaan Transportasi Umum JabodetabekGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)


"Jalan-jalan nasional itu nanti akan 100 persen dikelola oleh Pemprov DKI. Kemarin sudah di berikan arahan itu Pak Menteri PUPR juga menyampaikan bahwa itu nanti akan 100 persen diserahkan," katanya.

Tak hanya soal transportasi massal, Anies juga menyebut saat ini lahan parkir untuk kendaraan di Jakarta tak mesti dibangun di wilayah Jakarta. Meski begitu yang membangun lahan parkir itu tentu haruslah dari Pemprov DKI.

"Kita perlu membangun banyak lahan parkir, lahan parkir DKI bisa dibangun tak hanya di DKI, tapi juga bisa bangun di luar Jakarta," kata Anies.



Anies kemudian menyebut hal itu akan mudah dilakukan saat Pemprov DKI Jakarta resmi menjadi leading sector untuk transportasi di wilayah Jabodetabek.

"Jadi kalau itu jadi satu kebijakan misalnya nih di daerah zona pusat kemacetan yang di situ sudah ada MRT, harga parkirnya ditinggikan, lalu bangun lahan parkir yang dekat stasiun LRT atau MRT," katanya. (tst/ain)