Komisioner KPI Hardly Stefano mengatakan pemanggilan itu guna membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengusut dugaan curi start kampanye di media penyiaran.
"Kami akan panggil untuk melakukan klarifikasi lanjutan karena kami harus tahu apakah yang tampil di layar kaca itu adalah apakah itu keinginan lembaga penyiarannya atau bisa jadi keinginan dari tim kampanye," kata Stefano saat ditemui usai rapat gugus tugas bersama Bawaslu di Jakarta, Rabu (16/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Stefano menyampaikan nantinya hasil pemeriksaan itu bakal dikirim ke Bawaslu sebagai bahan putusan. Kemudian putusan itu bakal menjadi rujukan KPI menindak lembaga penyiaran terkait dan juga menentukan batas-batas penyiaran kampanye dalam Pilpres 2019.
ADVERTISEMENT
"Mulai dari teguran, pengurangan durasi tayang, hingga pencabutan hak siar," ucap Yuliandre Darwis kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (15/1).
Sebelumnya, publik mempermasalahkan program sejumlah stasiun televisi yang menayangkan kampanye atau penyampaian visi dan misi oleh dua kandidat Pilpres 2019.
Hal itu menjadi masalah karena Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kampanye di media penyiaran baru boleh dilakukan 21 hari sebelum masa tenang.