Kubu Jokowi Minta Prabowo Buka Data Kebocoran Kekayaan Negara
CNN Indonesia
Jumat, 18 Jan 2019 18:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Eva Kusuma Sundari meminta Prabowo Subianto untuk membuka data soal kebocoran yang terjadi dalam pengelolaan uang dan sumber daya Indonesia ke luar negeri.
Hal itu ia katakan untuk merespons ucapan Prabowo telah terjadi kebocoran terhadap kekayaan yang mengalir ke luar negeri saat memberikan kalimat penutup di debat capres perdana Pilpres 2019.
"Iya itu kalau Pak Prabowo punya datanya dibuka aja dong ke publik seharusnya, berapa yang bocor-bocor itu, jangan cuma teriak aja," kata Eva saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (18/1).
Politikus PDIP itu menyatakan urgensi pembukaan data itu agar pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui dan bisa mengambil langkah strategis terkait kebocoran tersebut.
Ia pun turut menilai selama ini Jokowi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kebocoran kekayaan negara semasa menjabat.
Lebih lanjut, ia merinci Jokowi telah merombak berbagai sistem agar kebocoran itu tak kembali terjadi di Indonesia.
"Misalnya menerapkan sistem elektronik dalam pengadaan barang, misalnya e-budgeting itu untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Dan dana itu tak dilarikan ke luar negeri," kata dia.
Terpisah, Juru Bicara TKN Arya Sinulingga menilai pernyataan Prabowo soal kebocoran kekayaan negara merupakan data yang tak berdasar.
"Pak Prabowo kan suka kontraproduktif ya, makanya kalau kebocoran ya kembali lagi, data yang disampaikan beliau itu banyak yang enggak benar," kata Arya.
Politikus Partai Perindo itu tak menafikan kasus korupsi masih merajalela di Indonesia. Hal itu kemungkinan besar dapat berpotensi terjadi kebocoran kekayaan negara sampai keluar negeri.
Akan tetapi, ia meyakini kebocoran itu tak signifikan karena Jokowi telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meminimalisir hal tersebut.
"Ketika masih ada korupsi berarti ada kebocoran, tapi semua upaya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, sekarang bagaimana meminimalisir kebocoran tersebut," kata dia.
Lebih lanjut, Arya menilai Jokowi selama ini telah berkontribusi untuk membenahi berbagai jenis sistem yang berpotensi membuat kobocoran kekayaan negara lari ke luar negeri.
Salah satunya, kata dia, adalah terobosan di bidang perizinan yang transparan dan akuntabel yang mampu meminimalisir terjadinya kasus korupsi.
"Kan pak Jokowi sudah bikin, ada sistem online gitu, online budgeting, online tender, dan lain-lain itu, itu usaha merombak sistem supaya kebocoran makim kecil," kata dia. (rzr/osc)
Hal itu ia katakan untuk merespons ucapan Prabowo telah terjadi kebocoran terhadap kekayaan yang mengalir ke luar negeri saat memberikan kalimat penutup di debat capres perdana Pilpres 2019.
"Iya itu kalau Pak Prabowo punya datanya dibuka aja dong ke publik seharusnya, berapa yang bocor-bocor itu, jangan cuma teriak aja," kata Eva saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (18/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun turut menilai selama ini Jokowi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kebocoran kekayaan negara semasa menjabat.
"Misalnya menerapkan sistem elektronik dalam pengadaan barang, misalnya e-budgeting itu untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Dan dana itu tak dilarikan ke luar negeri," kata dia.
Terpisah, Juru Bicara TKN Arya Sinulingga menilai pernyataan Prabowo soal kebocoran kekayaan negara merupakan data yang tak berdasar.
"Pak Prabowo kan suka kontraproduktif ya, makanya kalau kebocoran ya kembali lagi, data yang disampaikan beliau itu banyak yang enggak benar," kata Arya.
Akan tetapi, ia meyakini kebocoran itu tak signifikan karena Jokowi telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meminimalisir hal tersebut.
"Ketika masih ada korupsi berarti ada kebocoran, tapi semua upaya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, sekarang bagaimana meminimalisir kebocoran tersebut," kata dia.
Salah satunya, kata dia, adalah terobosan di bidang perizinan yang transparan dan akuntabel yang mampu meminimalisir terjadinya kasus korupsi.
"Kan pak Jokowi sudah bikin, ada sistem online gitu, online budgeting, online tender, dan lain-lain itu, itu usaha merombak sistem supaya kebocoran makim kecil," kata dia. (rzr/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK