Fadli Zon Soroti Inkonsistensi soal Pembebasan Ba'asyir
CNN Indonesia
Selasa, 22 Jan 2019 15:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mencurigai kepentingan politis pemerintah dalam wacana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Namun demikian, Fadli menyebut keputusan Presiden Jokowi tersebut saat ini justru menjadi blunder ketika kebijakan tersebut dikoreksi sendiri oleh menterinya.
Komentar Fadli merespons kajian ulang yang dilakukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto atas pembebasan bersyarat terpidana terorisme tersebut. Fadli menilai, situasi itu menunjukkan inkonsistensi pemerintah dan menunjukkan selisih pendapat di dalam tubuh pemerintah.
"Sekarang antara mereka sendiri itu pernyataan-pernyataannya berbeda pro dan kontra ya. Kemudian iya akan dibebaskan, kemudian ada juga yang mengatakan belum tentu dan sebagainya. Jadi kan satu inkonsistensi yang sangat telanjang gitu ya," ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (22/1).
Fadli pun mengaku heran dengan ucapan Wiranto yang dianggap mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widodo. Padahal menurutnya sebuah ucapan pemimpin semestinya tidak berbeda dengan anak buahnya. Imbasnya, kata wakil ketua DPR itu, publik kebingungan dengan perbedaan pernyataan dari pemerintah dalam perkara ini.
"Ucapan presiden itu harusnya sabdo pandito ratu, masa ada Menkopolhukam mengoreksi ucapan Presiden, misalkan itu benar ya beritanya. Jadi menurut saya mana yang benar sekarang presiden atau menterinya atau juru bicara dari TKN-nya Yusril Ihza Mahendra. Mana yang benar?" tutur Fadli.
Rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir sebagai upaya politik dinilai sudah gagal bagi Fadli. Perkara yang harusnya hanya berkutat soal kasus hukum, kata dia, kini sudah menjadi objek politik.
"Orang sudah tahu kok kalau ini cuma permainan politik dan menjadikan hukum mainan politik atau manuver politik. Padahal coba lihat kasus-kasus yang lain terhadap Habib Rizieq dan beberapa tokoh ulama masyarakat yang kritis tetap aja ada kriminalisasi, tetap aja ada diskriminasi hukum," pungkas Fadli.
Sementara itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan tidak melihat ada niat politis dari pemerintah dalam upaya pembebasan Ba'asyir. Bara menilai pemerintahan Jokowi selama ini tegas dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.
Hanya saja dalam kasus ini, ia menyepakati ucapan Menkopolhukam Wiranto bahwa pemerintah masih mengkaji ulang pembebasan Ba'asyir. Bara menggarisbawahi alasan kemanusiaan untuk membebaskan Ba'asyir harus juga diiringi dengan alasan serupa bagi keluarga korban.
"Jadi saya pikir di sini kalau pemerintah buru-buru membebaskan dengan dasar hukum yang lemah dengan melihat aspek kemanusiaan itu. Saya pikir kita sama saja juga melanggar aspek keadilan dan aspek kemanusiaan yang harus kita lihat dalam perspektif keluarga korban," jelasnya.
Bara mengapresiasi langkah pemerintah untuk mempertimbangkan ulang keputusan membebaskan Ba'asyir. Terlebih, Abu Bakar Baásyir yang juga pendiri Jemaat Ansharut Tauhid (JAT) tersebut diketahui menolak berikrar pada Pancasila sebagai syarat kebebasannya.
"Maka itu suatu hal yang sangat ironis, bagaimana kita bisa melakukan ini. sementara pemerintah membebaskan seseorang yang sebetulnya secara ideologi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Pancasila dan NKRI tersebut," kata Bara.
(bin/ain)
Komentar Fadli merespons kajian ulang yang dilakukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto atas pembebasan bersyarat terpidana terorisme tersebut. Fadli menilai, situasi itu menunjukkan inkonsistensi pemerintah dan menunjukkan selisih pendapat di dalam tubuh pemerintah.
"Sekarang antara mereka sendiri itu pernyataan-pernyataannya berbeda pro dan kontra ya. Kemudian iya akan dibebaskan, kemudian ada juga yang mengatakan belum tentu dan sebagainya. Jadi kan satu inkonsistensi yang sangat telanjang gitu ya," ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (22/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli pun mengaku heran dengan ucapan Wiranto yang dianggap mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widodo. Padahal menurutnya sebuah ucapan pemimpin semestinya tidak berbeda dengan anak buahnya. Imbasnya, kata wakil ketua DPR itu, publik kebingungan dengan perbedaan pernyataan dari pemerintah dalam perkara ini.
"Ucapan presiden itu harusnya sabdo pandito ratu, masa ada Menkopolhukam mengoreksi ucapan Presiden, misalkan itu benar ya beritanya. Jadi menurut saya mana yang benar sekarang presiden atau menterinya atau juru bicara dari TKN-nya Yusril Ihza Mahendra. Mana yang benar?" tutur Fadli.
 Fadli Zon. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir sebagai upaya politik dinilai sudah gagal bagi Fadli. Perkara yang harusnya hanya berkutat soal kasus hukum, kata dia, kini sudah menjadi objek politik.
"Orang sudah tahu kok kalau ini cuma permainan politik dan menjadikan hukum mainan politik atau manuver politik. Padahal coba lihat kasus-kasus yang lain terhadap Habib Rizieq dan beberapa tokoh ulama masyarakat yang kritis tetap aja ada kriminalisasi, tetap aja ada diskriminasi hukum," pungkas Fadli.
Sementara itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan tidak melihat ada niat politis dari pemerintah dalam upaya pembebasan Ba'asyir. Bara menilai pemerintahan Jokowi selama ini tegas dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.
Hanya saja dalam kasus ini, ia menyepakati ucapan Menkopolhukam Wiranto bahwa pemerintah masih mengkaji ulang pembebasan Ba'asyir. Bara menggarisbawahi alasan kemanusiaan untuk membebaskan Ba'asyir harus juga diiringi dengan alasan serupa bagi keluarga korban.
"Jadi saya pikir di sini kalau pemerintah buru-buru membebaskan dengan dasar hukum yang lemah dengan melihat aspek kemanusiaan itu. Saya pikir kita sama saja juga melanggar aspek keadilan dan aspek kemanusiaan yang harus kita lihat dalam perspektif keluarga korban," jelasnya.
Bara mengapresiasi langkah pemerintah untuk mempertimbangkan ulang keputusan membebaskan Ba'asyir. Terlebih, Abu Bakar Baásyir yang juga pendiri Jemaat Ansharut Tauhid (JAT) tersebut diketahui menolak berikrar pada Pancasila sebagai syarat kebebasannya.
"Maka itu suatu hal yang sangat ironis, bagaimana kita bisa melakukan ini. sementara pemerintah membebaskan seseorang yang sebetulnya secara ideologi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Pancasila dan NKRI tersebut," kata Bara.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK