Fadli Zon Bertemu 24 Dubes Uni Eropa Usai Debat Capres

CNN Indonesia | Selasa, 22/01/2019 01:14 WIB
Fadli Zon Bertemu 24 Dubes Uni Eropa Usai Debat Capres Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menjelaskan pertemuan antara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dengan sejumlah Duta Besar Uni Eropa. Pertemuan itu berlangsung di Kartanegara, Jakarta Selatan, usai debat capres perdana.

Fadli turut hadir dalam pertemuan itu. Dia mengatakan beberapa hal yang dibahas di antaranya terkait ekonomi, politik dan indikasi kecurangan pemilu. Pertemuan itu juga berlangsung kurang lebih 2,5 jam.

Pertemuan itu juga diikuti Ketua BPN Djoko Santoso dan anggota BPN lainnya.



"Saya ikut menerima, itu sehari setelah debat jadi sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu mereka ingin bertemu, dari 24 kedutaan besar ingin masukan-masukan yang lebih jelas dan ternyata banyak masukkan-masukan penting," ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (21/1).

Fadli menyebut salah satunya kesalahpahaman para dubes terkait debat capres yang mereka baca di koran berbahasa Inggris. Kedatangan para dubes itu pun guna mengonfirmasi kesalahpahaman yang terjadi.

"Misalnya kemarin waktu debat itu dikatakan Pak Prabowo akan menaikkan tax ratio, tapi seolah-olah ditulis sebagai tax rate, itu beda sekali. Pak Prabowo tidak pernah menaikkan pajak, tapi rasio peningkatan pajak menjadi 16, yang sekarang itu 10, itu beda sekali," tuturnya.

Selain itu, Fadli menjelaskan pihaknya juga fokus pada indikasi kecurangan dalam pemilu. Salah satunya terkait daftar pemilih tetap (DPT).


"Kita menyampaikan juga concern kita bahwa ada potensi kecurangan pemilu, belajar dari masa lalu, itu misalnya persoalan DPT, DPT ganda, DPT invalid, DPT yang manipulatif, dan sebagainya. Bagi mereka ini hal yang sangat penting karena ini pertarungan dalam era demokrasi," ucapnya.

Meski demikian Fadli membantah kedatangan Dubes Uni Eropa itu untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2019.

"Oh enggak, enggak ada sama sekali ke arah sana. Mereka meminta masukan, saya kira itu biasa kok di negara-negara demokrasi seperti itu dan ini atas permintaan mereka juga," ujarnya.

Fadli mengatakan pada 16-19 April mendatang DPR akan mengundang parlemen Uni Eropa dari Westminster Foundation for Democracy, parlemen Australia, parlemen negara-negara Asean, Rusia dan beberapa negara lainnya.

(gst/pmg)