Timses Jokowi Dicecar Bawaslu soal Acara Deklarasi Alumni UI
CNN Indonesia
Kamis, 24 Jan 2019 17:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Nelson Simanjuntak, mengaku dicecar 16 pertanyaan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta terkait pelanggaran kampanye dalam acara 'Deklarasi Alumni Universitas Indonesia (UI) for Jokowi'.
Diketahui, pada hari ini Bawaslu DKI Jakarta mengundang Jokowi dan atau Tim Kampanye Nasional untuk klarifikasi terkait dugaan pelanggaran tersebut.
"Ada 16 pertanyaan dari Bawaslu, didampingi sentra Gakumdu intinya mereka tanya apakah Jokowi melakukan kampanye, saya bilang bukan kampanye karena Jokowi diundang oleh masyarakat yang melakukan acara sendiri," ujar Nelson di Bawaslu DKI Jakarta, Kamis (24/1).
Nelson menegaskan dalam proses klarifikasi tersebut dirinya juga menyaksikan bersama-sama pidato Jokowi di acara deklarasi Alumni UI itu. Dalam pidatonya itu, menurut dia tidak ada satu pun unsur kampanye.
Saat ditanya pewarta soal Jokowi yang mempromosikan dirinya di pidato itu dengan menyebut bahwa dirinya berpengalaman di bidang birokrasi, Nelson menjawab hal tersebut bukanlah bentuk kampanye.
"Saya kira itu menyampaikan pengalaman itu bukan sesuatu yang mau disampaikan ke depan. Artinya wajar saja dalam pertemuan memperkenalkan diri. Kalau disampaikan rencana kedepan program seperti apa baru itu namanya kampanye," papar dia.
Lebih lanjut Nelson juga menyesalkan pelapor yang menyebut bahwa Jokowi menjanjikan rumah kepada peserta acara deklarasi tersebut. Menurut dia hal itu tidak benar.
"Dalam laporan itu intinya Jokowi menjanjikan bakal memberi fasilitas rumah ini secara pribadi kami sangat menyesalkan. Ini perilaku tidak baik. Bagaimanapun proses pilpres adalah kontestasi tapi jangan main-main, jangan membuat laporan hanya untuk terkenal atau apapun motifnya," ujar Nelson.
Lebih lanjut, ia mengimbau kepada semua pihak agar jangan asal melapor kepada Bawaslu. Pasalnya, hal tersebut dapat mengganggu semua pihak, baik dari peserta pemilu, maupun pihak Bawaslu.
"Ini mengganggu semua pihak, ganggu kami di TKN juga, mengganggu Bawaslu, karena bagaimanapun mereka akan tersita waktunya untuk proses laporan," ucapnya.
Sebelumnya, dalam surat, Bawaslu DKI Jakarta mengundang Jokowi sebagai tindak lanjut dari laporan bernomor 006/LP/PP/Prov/12.00/I/2019 tentang dugaan kampanye di luar jadwal. Jokowi dan TKN diduga melanggar pasal 497 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Diketahui, kegiatan Deklarasi Alumni UI for Jokowi digelar di tempat terbuka, yakni di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno pada 12 Desember lalu. Ribuan orang berkaus kuning hadir dan Jokowi hadir dalam acara tersebut.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 32 tahun 2018 tentang tahapan kampanye, paslon dan timses baru boleh melakukan kampanye terbuka pada 24 Maret - 13 April.
(sah/arh)
Diketahui, pada hari ini Bawaslu DKI Jakarta mengundang Jokowi dan atau Tim Kampanye Nasional untuk klarifikasi terkait dugaan pelanggaran tersebut.
"Ada 16 pertanyaan dari Bawaslu, didampingi sentra Gakumdu intinya mereka tanya apakah Jokowi melakukan kampanye, saya bilang bukan kampanye karena Jokowi diundang oleh masyarakat yang melakukan acara sendiri," ujar Nelson di Bawaslu DKI Jakarta, Kamis (24/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya pewarta soal Jokowi yang mempromosikan dirinya di pidato itu dengan menyebut bahwa dirinya berpengalaman di bidang birokrasi, Nelson menjawab hal tersebut bukanlah bentuk kampanye.
"Dalam laporan itu intinya Jokowi menjanjikan bakal memberi fasilitas rumah ini secara pribadi kami sangat menyesalkan. Ini perilaku tidak baik. Bagaimanapun proses pilpres adalah kontestasi tapi jangan main-main, jangan membuat laporan hanya untuk terkenal atau apapun motifnya," ujar Nelson.
Lebih lanjut, ia mengimbau kepada semua pihak agar jangan asal melapor kepada Bawaslu. Pasalnya, hal tersebut dapat mengganggu semua pihak, baik dari peserta pemilu, maupun pihak Bawaslu.
Sebelumnya, dalam surat, Bawaslu DKI Jakarta mengundang Jokowi sebagai tindak lanjut dari laporan bernomor 006/LP/PP/Prov/12.00/I/2019 tentang dugaan kampanye di luar jadwal. Jokowi dan TKN diduga melanggar pasal 497 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Diketahui, kegiatan Deklarasi Alumni UI for Jokowi digelar di tempat terbuka, yakni di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno pada 12 Desember lalu. Ribuan orang berkaus kuning hadir dan Jokowi hadir dalam acara tersebut.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 32 tahun 2018 tentang tahapan kampanye, paslon dan timses baru boleh melakukan kampanye terbuka pada 24 Maret - 13 April.
(sah/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK