BPN Kritik Cara Jokowi Sikapi Isu Anggaran Bocor Rp500 T

mts, CNN Indonesia | Jumat, 08/02/2019 05:35 WIB
BPN Kritik Cara Jokowi Sikapi Isu Anggaran Bocor Rp500 T Politikus Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut cara Presiden Jokowi menyikapi kritik kebocoran anggaran Rp500 triliun, tidak tepat. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad mengkritik cara Presiden Joko Widodo dalam menyikapi klaim Prabowo terkait kebocoran anggaran mencapai Rp500 triliun.

Menurut dia, pernyataan Prabowo terkait kebocoran anggaran hingga Rp500 triliun ini seharusnya disikapi dengan memberikan solusi pencegahan bukan malah mempersilakan Prabowo untuk membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau saya justru bukan soal lapor melapor. Tapi bagaimana kita ini menghentikan atau mencegah kebocoran," ucap Daso di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/2).


Menurutnya, bukti kebocoran anggaran itu dapat dilihat dari maraknya kasus korupsi yang menyeret sejumlah tokoh baik di tingkat eksekutif dan legislatif dalam beberapa waktu terakhir.

Jokowi cukup melihat bukti-bukti dari kasus korupsi yang telah diungkap oleh KPK tersebut dan menyusun langkah-langkah pencegahan kebocoran anggaran.

"Tinggal bagaimana sekarang kita mencegah itu. Misalnya, Jokowi ya jangan sampai terjadi di eksekutif pemerintahan. Bukan soal lapor melapor bos," katanya.

Jokowi sebelumnya menantang Prabowo melaporkan klaim kebocoran anggaran mencapai Rp500 triliun kepada KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta laporan tersebut disertai data serta fakta.

"Duitnya gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal," ujar Jokowi usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019, di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2).

Jokowi lantas menyinggung pernyataan Prabowo ketika 2014 silam. Ketika itu, disebut terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp7.200 triliun. Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp500 triliun.



(mts/wis)