ANALISIS
Kerentanan Politisasi Isu Agama di Salat Jumat Prabowo
CNN Indonesia
Jumat, 15 Feb 2019 09:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat terganjal penolakan saat berencana salat Jumat di Masjid Agung Kauman Semarang, Jumat (15/2). Pengurus Masjid tak berkenan, lantaran rencana Prabowo terindikasi ada mobilisasi massa, sehingga bermuatan politis.
Ketua Masjid Agung Semarang (Masjid Kauman) KH Hanief Ismail menyampaikan keberatan atas rencana Prabowo Salat Jumat berjamaah di Masjid Kauman.
"Kami para nadlir atau takmir Masjid Kauman merasa keberatan dengan rencana Jumatan Prabowo. Tolong sampaikan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) agar mengambil tindakan yang perlu sesuai aturan hukum," ucap Hanief dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (14/2).
Isu salat jumat bukan hal baru bagi kedua capres ini. Beberapa kali, tagar terkait salat jumat pun kerap muncul di lini masa Twitter. Beberapa kali juga tagar itu sempat menjadi trending topic di jagat Twitter Indonesia.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Ahzar, Ujang Komarudin menyebut salat Jumat semestinya tak dipolitisasi. Kata dia, semua umat Islam tak terkecuali Prabowo maupun Jokowi berhak menjalankan salat Jumat, di mana pun berada.
"Ambil hikmahnya saja. Jika ada penolakan, kan harus di dekati pengurusnya. Kalau Jokowi dia memang Muslim. Jika dia salat Jumat bukan pencitraan tapi kewajiban. Sama halnya dengan Prabowo. Jika Prabowo salat Jumat bukan bagian dari pencitraan," kata Ujang, Kamis malam.
Meski begitu, Ujang tak mau mempermasalahkan penolakan dari pihak pengurus Masjid Kauman terhadap Prabowo untuk melaksanakan salat di masjid tersebut.
"Terkait penolakan dari pengurus Masjid Kauman mereka yang berhak atas itu. Mungkin sudah mempertimbangkan banyak hal dan tidak mau dipolitisasi," kata Ujang.
Lebih lanjut, dikatakan Ujang saat ini isu agama memang merupakan isu yang paling mudah ditarik ke dalam isu politik. Sebab, kata dia, agama merupakan isu yang cukup sensitif mengingat umat Islam termasuk umat yang cukup militan dalam menjaga agama mereka.
"Makanya, jika ada yang memanfaatkan dan menggunakan isu agama, langsung menjadi viral," kata dia.
Meski begitu, menurut Ujang, sebaikanya terkait ibadah ini tak harus ditarik-tarik ke ranah politik. Apalagi salat Jumat. Sebab, ibadah merupakan kegiatan yang suci dan tak ada sangkutannya dengan kepentingan duniawi.
"Jadi beragama harus dengan hati dan pikiran yang suci dan bersih. Bukan malah dipolitisir," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Pengamat Politik dari Populi Center, Rafif Pamenang Imawan. Dia pun menyayangkan sikap kedua kubu capres yang justru ikut menggoreng isu tersebut.
"Menurut saya seharusnya pendukung kedua belah kubu tidak perlu membawa isu ini ke publik, mengingat salat adalah urusan privat, bahkan untuk calon presiden sekalipun," kata Rafif.
Dia menilai politik tidak seharusnya disangkutkan dengan atribut keimanan seseorang, apalagi capres yang mestinya lebih fokus dibahas adalah visi dan misinya untuk membangun bangsa saat terpilih kelak.
Rafif kemudian menarik asal muasal politisasi agama ini semakin gencar diangkat hingga digoreng kedua kubu. Dari hasil survei Populi kata dia, isu religiusitas capres dan cawapres justru menjadi poin kuat dalam perbicangan di masyarakat.
"Keduanya terpaksa berebut atribut ke-Islaman, apabila identitas ini terus diproduksi oleh kedua belah pihak. Suka tidak suka, maka isu Islam akan terus menjadi isu dominan," kata dia.
"Tapi meski begitu, semestinya kedua kubu tidak perlu membawa isu salat ini ke dalam kontes politik," katanya.
(tst/ain)
Ketua Masjid Agung Semarang (Masjid Kauman) KH Hanief Ismail menyampaikan keberatan atas rencana Prabowo Salat Jumat berjamaah di Masjid Kauman.
"Kami para nadlir atau takmir Masjid Kauman merasa keberatan dengan rencana Jumatan Prabowo. Tolong sampaikan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) agar mengambil tindakan yang perlu sesuai aturan hukum," ucap Hanief dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (14/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Pengamat Politik dari Universitas Al-Ahzar, Ujang Komarudin menyebut salat Jumat semestinya tak dipolitisasi. Kata dia, semua umat Islam tak terkecuali Prabowo maupun Jokowi berhak menjalankan salat Jumat, di mana pun berada.
Meski begitu, Ujang tak mau mempermasalahkan penolakan dari pihak pengurus Masjid Kauman terhadap Prabowo untuk melaksanakan salat di masjid tersebut.
"Terkait penolakan dari pengurus Masjid Kauman mereka yang berhak atas itu. Mungkin sudah mempertimbangkan banyak hal dan tidak mau dipolitisasi," kata Ujang.
Lebih lanjut, dikatakan Ujang saat ini isu agama memang merupakan isu yang paling mudah ditarik ke dalam isu politik. Sebab, kata dia, agama merupakan isu yang cukup sensitif mengingat umat Islam termasuk umat yang cukup militan dalam menjaga agama mereka.
"Makanya, jika ada yang memanfaatkan dan menggunakan isu agama, langsung menjadi viral," kata dia.
Meski begitu, menurut Ujang, sebaikanya terkait ibadah ini tak harus ditarik-tarik ke ranah politik. Apalagi salat Jumat. Sebab, ibadah merupakan kegiatan yang suci dan tak ada sangkutannya dengan kepentingan duniawi.
"Jadi beragama harus dengan hati dan pikiran yang suci dan bersih. Bukan malah dipolitisir," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Pengamat Politik dari Populi Center, Rafif Pamenang Imawan. Dia pun menyayangkan sikap kedua kubu capres yang justru ikut menggoreng isu tersebut.
"Menurut saya seharusnya pendukung kedua belah kubu tidak perlu membawa isu ini ke publik, mengingat salat adalah urusan privat, bahkan untuk calon presiden sekalipun," kata Rafif.
Dia menilai politik tidak seharusnya disangkutkan dengan atribut keimanan seseorang, apalagi capres yang mestinya lebih fokus dibahas adalah visi dan misinya untuk membangun bangsa saat terpilih kelak.
Rafif kemudian menarik asal muasal politisasi agama ini semakin gencar diangkat hingga digoreng kedua kubu. Dari hasil survei Populi kata dia, isu religiusitas capres dan cawapres justru menjadi poin kuat dalam perbicangan di masyarakat.
"Keduanya terpaksa berebut atribut ke-Islaman, apabila identitas ini terus diproduksi oleh kedua belah pihak. Suka tidak suka, maka isu Islam akan terus menjadi isu dominan," kata dia.
"Tapi meski begitu, semestinya kedua kubu tidak perlu membawa isu salat ini ke dalam kontes politik," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK