SMA Pangudi Luhur Bantah Fasilitasi Deklarasi Dukung Sandiaga

CNN Indonesia | Rabu, 20/02/2019 16:19 WIB
SMA Pangudi Luhur Bantah Fasilitasi Deklarasi Dukung Sandiaga SMA Pangudi Luhur melalui kuasa hukumnya menyatakan hanya meminjamkan aula untuk bermain basket kepada sejumlah alumnus yang mengundang Sandiaga Uno. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)
Jakarta, CNN Indonesia -- SMA Pangudi Luhur Jakarta membantah telah memfasilitasi acara deklarasi dukungan kepada calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno pada 2 Februari lalu.

Kuasa Hukum SMA Pangudi Luhur Ichsan Perwira Kurniagung menyebut kliennya hanya meminjamkan hall atau aula untuk bermain basket.

"Pihak sekolah hanya mengizinkan para alumni, termasuk Sandiaga Uno, untuk menggunakan Hall SMA Pangudi Luhur untuk bermain basket," kata Ichsan dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/2).


"Bahwa apabila ternyata digunakan untuk kegiatan politik atau kampanye, hal ini tidak pernah diketahui ataupun diizinkan oleh pihak sekolah," lanjut dia.

Ichsan mengatakan Kepala SMA Pangudi Luhur Mulyono telah menjelaskan hal tersebut saat diperiksa Bawaslu RI hari ini, Rabu (20/2).
[Gambas:Instagram]
Mulyono diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu. Sandiaga diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h karena melakukan kampanye di fasilitas pendidikan.

Ichsan menegaskan kliennya memberikan keterangan sesuai fakta tanpa intervensi dari kubu Jokowi maupun Prabowo.

"SMA Pangudi Luhur bersikap netral dan independen serta tidak pernah memfasilitasi kegiatan kampanye untuk kedua paslon tersebut," ujarnya.

Sandiaga Uno dilaporkan ke Bawaslu RI oleh Jaringan Advokat Pengawal NKRI (Japri). Japri melaporkan Sandi atas foto yang beredar di media sosial. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu terlihat mengacungkan pose dua jari di lingkungan SMA Pangudi Luhur.

Ia dilaporkan melanggar pasal Pasal 280 ayat 1 huruf h, dan pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 6 ayat (1) huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum juncto Pasal 69 ayat (1) huruf h, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
(dhf/gil)