Gerindra: Dana Desa Cuma 'P3K', Jangan Klaim Jokowi Berhasil

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan kebijakan dana desa tidak bisa diklaim menjadi keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab, dia mengibaratkan dana desa itu tak ubahnya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Maksudnya, dana desa yang digelontorkan tidak bisa menyelesaikan permasalahan di desa secara menyeluruh.

"Ini maksudnya menyelesaikan masalah secara P3K, kalau ada yang urgent baru bisa kita selesaikan, tapi secara keseluruhan tetap pemerintah pusat," kata Edhy saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (21/2).

"Jadi jangan dianggap sudah menyalurkan dana desa terus pembangunan di desa selesai, enggak bisa," ujar Edhy.

Lihat juga: Dana Desa Diteken SBY, HNW Minta Mendagri Koreksi Klaim

Dia pun meminta pemerintah menunjukkan keberhasilan dari kebijakan dana desa. Menurutnya, jalan di sejumlah desa masih belum beres hingga saat ini.

Lebih dari itu, Edhy mempertanyakan proses penggunaan dana desa yang masih dicampuri oleh pemerintah tingkat pusat. Menurutnya, hal tersebut membuat pemerintah desa tidak leluasa untuk menggunakan dana yang telah dialokasikan tersebut.

"Desa tidak leluasa menggunakan anggaran itu, tanya saja ke mereka. Ada sebagian daerah yang dia hanya menjalankan itu kalau mengikuti instruksinya, kemudian tendernya untuk siapa. Ada kita temuan itu," ujarnya.

Polemik dana desa ini kembali mengemuka setelah Mendagri Tjahjo Kumolo mengumpulkan ribuan perangkat desa. Tjahjo mengajak para kepala desa dan bamus desa untuk menyerukan nama 'Jokowi' jika ia meneriakkan 'dana desa'.

Lihat juga: Luhut: Saya Jengkel kalau Orang Bilang Presiden Bohong

Hal itu terjadi dalam Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Gedung Ecopark Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/2).

"Terima kasih Pak Jokowi. Tolong untuk kepala desa dan badan musyawarah desa berdiri. Kalau saya teriak dana desa, Pak Jokowi," kata Tjahjo.

Capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta).

Janji Bangun Bank untuk Petani dan Nelayan

Di sisi lain, Edhy menambahkan, pihaknya berjanji akan membangun bank untuk petani dan nelayan jika Prabowo-Sandi terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Edhy yang juga Direktur Legislatif Badan Pemenangan Nasional (BPN) ini mengatakan pembangunan bank untuk petani dan nelayan ini penting untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan tidak mengebiri para pelaku usaha di sektor tersebut.

"Jika Prabowo-Sandi dipercaya memimpin negeri ini, maka kami akan membangun bank petani dan nelayan untuk mempermudah akses permodalan," kata Edhy dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (21/2).

Lihat juga: TKN Sebut Seruan 'Dana Desa Jokowi' Mendagri Bukan Kampanye

Dia menjelaskan, negara sudah seharusnya hadir dalam menjaga keberpihakannya kepada masyarakat yang lemah, seperti pelaku usaha pertanian di sektor yang paling kecil. Pasalnya, banyak petani di Indonesia yang tidak memiliki lahan.

Bahkan, sebagian besar dari petani itu hanya bekerja sebagai buruh tani yang mengelola lahan milik orang lain.

"Para petani kita itu tidak semuanya memiliki lahan seperti buruh tani dan sebagainya," ucapnya.

Selain itu, Edhy melanjutkan, kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah saat ini juga mengakibatkan harga pangan di pasar tidak bisa turun. Alhasil, para petani terpaksa merugi karena pemerintah melakukan impor di saat musim panen, sehingga merusak harga hasil panen para petani.

Berangkat dari itu, Edhy menegaskan, Prabowo-Sandi menawarkan solusi untuk mengatasi beragam permasalahan dimaksud, yakni dengan membangun sektor pertanian menjadi lebih baik serta membuka akses lapangan pekerjaan seluas-luasnya di sektor pertanian.

"Tidak ada cara lain, kita akan membangun sektor industri tapi berbasis pertanian. Kita memiliki kawasan yang jumlah luasnya seperempat dunia atau sekitar 27 persennya," ujar dia. (mts/osc)