Jakarta, CNN Indonesia -- Pernyataan Presiden sekaligus calon presiden nomor 01
Joko Widodo soal kepemilikan lahan calon presiden nomor 02
Prabowo Subianto, dalam debat kedua pemilihan presiden (
Pilpres) 2019, menjadi polemik.
Jokowi dinilai Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melakukan serangan pribadi ke Prabowo. Arena debat sempat panas saat BPN melayangkan protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat jeda antar-segmen.
Prabowo langsung mengklarifikasi pernyataan Jokowi soal kepemilikan lahan di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur, yang masing-masing seluas 120 ribu hektare dan 220 ribu hektare.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo mengakui lahan itu adalah milik negara dengan skema Hak Guna Lahan (HGU).
Buntut dari pernyataan soal lahan saat debat Jokowi langsung dilaporkan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Selasa (19/2).
Jokowi merasa heran dirinya dilaporkan lantaran menyampaikan soal kepemilikan lahan saat dabat. Menurutnya, bila usai debat dilaporkan, lebih baik tak usah diselenggarakan acara debat.
"Ya debat yang lalu saya dilaporkan. Kalau debat dilaporin, enggak usah debat saja. Debat kok dilaporkan, kok gimana?" kata Jokowi.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi), Jerry Sumampouw menilai saling serang dalam debat merupakan hal yang wajar. Jerry menyebut saling serang antara calon kandidat justru yang menghidupkan debat tersebut.
Namun, kata Jerry, serangan yang dilakukan tidak bersifat pribadi, sebagaimana dalam tata tertib yang disampaikan sebelum debat dibuka.
"Menyerang dalam debat mestinya malah disarankan tetapi tetap objektif, rasional dan faktual. Jadi jangan sampai serang menyerang ini ditabukan dalam debat, akan semakin monoton," kata Jerry kepada
CNNIndonesia.com, Kamis (21/2).
Jerry mengatakan serangan boleh dilakukan masing-masing kandidat saat debat selagi masih berkaitan dengan tema dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.
"Kalau enggak ada keterkaitan dengan publik itu yang enggak boleh," tuturnya.
Saat sebelum debat, KPU selalu menyampaikan tata tertib yang dilarang dilakukan untuk masing-masing kandidat maupun tim sukses. Untuk kandidat, salah satu aturan yang dilarang adalah menyerang personal dan membawa sontekan.
Namun, KPU tak merinci yang dimaksud dengan serangan personal.
Jerry menyebut bila salah satu kandidat calon presiden maupun wakil presiden keberatan dengan pernyataan maupun pertanyaan yang dilontarkan, mereka bisa langsung protes saat itu juga.
"Sebetulnya kalau keberatan di dalam forum itu bisa langsung diungkapkan. Langsung diungkapkan keberatannya," ujarnya.
Di sisi lain, Jerry mengatakan moderator juga harus lebih tegas bila para kandidat dinilai melontarkan pernyataan maupun pertanyaan yang menyerang personal lawannya. Menurutnya, moderator tak perlu takut lantaran itu telah menjadi tugasnya menjadi 'wasit' debat.
"Enggak usah takut. Dia kan memang ditugaskan untuk mengatur lalu lintas percakapan dan dia yang punya kewenangan menegakkan aturan," kata dia.
Lebih lanjut, Jerry mengatakan untuk sesi debat selanjutnya KPU harus lebih tegas memberitahu kepada masing-masing kandidat tentang aturan debat dan batasan-batasan soal serangan pribadi.
Selain itu, kata Jerry tim sukses tidak menyarankan hal-hal yang menyerang pribadi. "Kalau sisi serang menyerang itu kita tabukan atau seolah-olah enggak boleh, monoton," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengatakan KPU dalam hal ini penyelenggara debat mesti menjabarkan yang dimaksud dengan serangan pribadi kepada pasangan kandidat. Hal itu, kata Idil perlu dilakukan agar dalam debat selanjutnya tak multi tafsir.
"Begini-begini kan belum ada terminologi yang pas soal serangan pribadi, tidak ada kesepakatan apa saja bagian-bagian yang disebut dengan serangan pribadi tadi," katanya kepada
CNNIndonesia.com.
Idil mengaku sempat heran ketika pernyataan Jokowi yang mengungkap kepemilikan lahan Prabowo dianggap menyerang pribadi mantan Danjen Kopassus itu. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu merupakan penyampaian fakta tentang penguasaan lahan.
"Kecuali kalau yang disebut dengan serangan personal itu menyangkut hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya menyerang soal keluarga, menyerang soal status beliau," ujarnya.
Menurut Idil, para elite politik sebenarnya paham klasifikasi serangan pribadi dalam debat. Namun, kata Idil ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi debat kemarin untuk mengarahkan kepada upaya mendegradasi lawan.
"Sekali lagi ini soal sensitifitas terutama mengarahkan pada persoalan-persoalan yang sifatnya mendegradasi lawan, termasuk kampanye negatif," katanya.
"Artinya ketika memang katakanlah Prabowo melakukan hal yang sama lebih pada soal profesionalitas, dengan data yang valid, dengan data yang benar itu silakan, sah-sah saja menurut saya," ujar Idil melanjutkan.
Idil mengatakan debat merupakan panggung dari para kandidat baik calon presiden maupun wakil presiden. Menurutnya, mereka lah yang bisa menentukan sendiri pernyataan ataupun pertanyaan yang akan dilontarkan kepada lawan.
"Kalau saya menyerahkan pada kedua pasangan calon untuk mereka lebih bijaksana, menyatakan pendapat dengan data fakta, saya kira itu yang perlu dilakukan," tuturnya.