Gerindra Tolak Wacana Dwifungsi TNI

Tim, CNN Indonesia | Sabtu, 23/02/2019 13:52 WIB
Gerindra Tolak Wacana Dwifungsi TNI Wacana dibukanya jabatan sipil untuk perwira militer masiih menjadi polemik. (Ilustrasi/Dok. Puspen TNI)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra yang diketuai Prabowo Subianto tidak setuju jika perwira tinggi TNI aktif benar-benar diberi ruang lebih luas untuk menduduki jabatan di lembaga sipil. Hal itu diutarakan Wakil Ketua Umum yang juga Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Sugiono.

"Memindahkan prajurit aktif ke luar TNI bukanlah solusi, bahkan menurut kami memungkinkan terjadi dan berkembangnya masalah-masalah baru," tutur Sugiono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat malam (22/2).

Wacana pemberian jabatan di lembaga sipil kepada TNI aktif berangkat dari banyaknya perwira tinggi yang tidak memiliki jabatan di militer. Pemerintah menganggap solusinya adalah memberikan ruang lebih lebar kepada perwira agar bisa menjabat di lembaga sipil.



Panglima TNI Hadi Marsekal Tjahjanto sebelumnya menyatakan pihaknya ingin prajurit perwira tinggi aktif bisa mengisi jabatan eselon I dan II di sejumlah kementerian. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menganggap itu bukan masalah dan sedang digodok pemerintah untuk direalisasikan.

Langkah yang akan dilakukan adalah merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Namun, menurut Sugiono, itu bukan solusi yang tepat. Meski merupakan mantan prajurit Kopassus dengan pangkat terakhir Letnan Satu, Sugiono tidak setuju jika prajurit aktif dilibatkan terlalu jauh di ranah sipil. Menurutnya, lebih baik jika TNI menambah jumlah batalyon atau brigade sehingga jabatan untuk perwira di militer semakin banyak.


"Kita akan memerlukan banyak prajurit untuk bisa mengisi jabatan-jabatan di satuan-satuan baru tersebut dan menurut kami ini adalah jawaban atas masalah personel di lingkungan TNI," imbuh Sugiono.

Sugiono mengatakan hal itu juga sejalan dengan tekad calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dia menyebut mereka mendambakan tentara yang kuat dan unggul dalam rangka menjaga kedaulatan dan kekayaan nasional.

Wacana itu akan direalisasikan jika keduanya memenangi Pilpres 2019.

"Negara kita luas. Untuk menjaganya kita perlu tentara yang lebih besar. Kita perlu batalyon-batalyon baru, brigade-brigade baru dan seterusnya dalam rangka memperkuat postur TNI kita," kata Sugiono.


Demi mewujudkan rencana itu, lanjutnya, langkah yang paling utama untuk dilakukan adalah membenahi perekonomian nasional dengan mencegah bocornya kekayaan asing ke luar negeri. Anggaran juga perlu dihemat, sementara praktik korupsi ditekan semaksimal mungkin.

Menurutnya itu penting karena pembentukan satuan-satuan baru di militer butuh anggaran.

"Sehingga kita memiliki cukup uang untuk bisa mewujudkan hal tersebut," tutur Sugiono.

Bagi pemerintah, pemberian ruang lebih luas kepada prajurit aktif di lembaga sipil dapat mengurangi banyaknya perwira tinggi yang tidak memiliki jabatan di militer. Khususnya Angkatan Darat.


Polemik rencana pemberian jabatan sipil untuk militer semakin menghangat saat Koalisi Sipil membuat petisi penolakan di change.org. Pihak yang menolak menyebut rencana itu sebagai kebangkitan Dwifungsi TNI. Namun pemerintah seolah bergeming.

Sejumlah menteri dan kepala lembaga negara menyatakan hal itu bukan masalah. Mereka pun tidak sepakat jika istilah Dwifungsi digunakan kembali. (bmw/rsa)